Blog Archives

RUU Kamnas Berpihak Kepentingan Asing


Kamnas (Keamanan Nasional) kembali mengundang polemik. RUU Kamnas banyak menuai protes dari berbagai kalangan. RUU Kamnas yang beberapa tahun lalu pernah diusulkan belum juga disahkan DPR akan dibahas lagi oleh DPR bersamaan dengan diajukannya RUU Anggaran BNPT. Masih banyaknya pasal karet dan penentangan yang dilakukan oleh masyarakat bukti bahwa RUU Kamnas ini bermasalah. Penolakan dilakukan oleh LSM HAM, Pakar Tata Negara, Ormas Islam, dan berbagai elemen masyarakat dan pergerakan lainnya. RUU Kamnas disinyalir merupakan penjelmaan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) 13 tahun lalu. RUU Kamnas pun dinilai akan memunculkan kembali rezim militer dan otoriter gaya baru. Selain itu, akan melindungi status quo yang koruptif dan berpihak kepada asing. Dan menjadi legitimasi formal untuk menzalimi rakyat.

Sebagai pihak yang menginginkan keberadaan RUU Kamnas adalah pemerintah. Hal ini direpresentasikan oleh Departemen Pertahanan (Dephan). Dephan kemudian mengusulkan RUU Kamnas ke DPR sebagai legitimasi. Sesungghunya semangat RUU Kamnas sejalan dengan reformasi Tap MPR RI No. VI Tahun 2000 mengenai Pemisahan TNI-Polri dan Tap MPR RI No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengandung konsekuensi perubahan cukup signifikan dalam penataan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. RUU Kamnas merupakan penjabaran dari pasal 30 UUD 1945. RUU Kamnas bagi pemerintah begitu esensial dan penting. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya muncul upaya disintegrasi, separatisme, terorisme, ancaman luar negeri, dan lainnya. RUU Kamnas diharapkan mampu untuk segera menindak pelaku yang mengancam negeri ini.

Untung vs Buntung RUU Kamnas

Konsekuensi logis dari pemerintahan yang mengambil demokrasi adalah banyaknya UU yang akan dibuat. DPR yang ada semenjak berdiri sudah mulai memprioritaskan RUU yang akan disahkan. RUU yang ada selanjutnya masuk ke program legislasi nasional (prolegnas). UU yang disahkan pun sering bertentangan satu sama lainnya. Tumpang tindih tak beraturan. Ada juga UU yang digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dampak negatif yang dihasilkan. Sering juga UU yang dihasilkan tidak bermutu dan tidak pro rakyat. Cenderung menghamburkan uang hanya untuk sidang yang panjang.

Prof. PH. Kooijmans menilai bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak taat azas dan tidak taat prosedur dan ini merupakan sebuah kemunduran (sit back). Menurut pakar hukum dari Universitas Leiden Belanda itu juga menyoroti mengenai mekanisme pembuatan RUU yang banyak terdapat undang–undang baru saat ini yang bertentangan dengan produk undang – undang induk, yang semestinya dijadikan sebagai acuan.

Terkait RUU Kamnas, di antara keuntungannya ternyata banyak kerugiannya. Jika maksud RUU Kamnas ini baik untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga keamanan dalam negeri, dan menghukum siapa pun yang mengancam keamanan nasional. Lantas, kenapa banyak ditolak? Hal ini mengindikasikan bahwa RUU Kamnas dan lainnya kehilangan arah. Cenderung menyakiti dan mendzalimi rakyat.

Ada beberapa bukti kerugian dari efek pengesahan RUU Kamnas.

1. Tidak jelasnya definisi yang jelas terait ancaman nasional. Hal ini akan berakibat represifnya pemerintah kepada siapa pun yang dianggap mengancam keamanan dan kepentingan negara. Hal ini sebagaimana terjadi pada masa orde baru. Rakyat dibuat takut dengan teror.

2. Berpotensi menimbulkan ancaman bagi rakyat yang mayoritas beragama Islam. Akibat tidak jelasnya basis ideologi negeri ini. RUU ini bisa secara serampangan menyasar siapa saja yang dianggap melawan penguasa dengan dalih mengancam keamanan nasional. Dengan kata lain, RUU ini berpotensi digunakan sebagai alat represi pemerintah sehingga merugikan hak dan privasi rakyat, sementara sesuatu yang semestinya harus dianggap sebagai ancaman justru luput dari sorotan. Misalnya, berbagai kasus kesalahan penangkapan dan penembakan oleh BNPT dan Densus 88 atas yang diduga melakukan tindak terorisme dari kalangan aktivis Islam (dari kalangan Muslim) tanpa melalui proses pengadilan (extra judicial killing). Di lain pihak kasus berbagai pengeboman oleh OPM di Papua yang jelas-jelas mengancam keamanan nasional belum satupun terdapat pernyataan resmi melalui Mabes Polri bahwa ini termasuk terorisme. Ini jelas-jelas standart ganda yang sangat membahayakan rakyat karena siapa yang mengancam keamanan nasional tidak jelas rumusannya dan lebih sarat dengan kepentingan penguasa.

3. Pasal 17 tentang Jenis dan Bentuk Ancaman dan Pasal 54 tentang Penyadapan, Pemeriksaan dan Penangkapan. Kedua pasal itu membuka kesempatan dalam keterlibatan militer lewat definisi ancaman yang tidak jelas.

4. Banyak rumusan norma yang harus ditata ulang. Sebuah norma haruslah jelas dan tegas. Penataan tidak hanya terhadap rumusan norma tetapi juga struktur norma (Pasal 36, 37, 38, 39, 40) Masih banyak terdapat pengulangan norma yang tidak dikelompokkan menjadi satu bagian, sehingga terkesan ada upaya “penyelundupan” norma. Misalnya, tentang Dewan Keamanan Nasional dicantumkan dalam Pasal 36 tetapi penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 41. Sedangkan Pasal 37 dan seterusnya membicarakan tentang posisi Presiden. Contoh lainnya adalah Pasal 54 dan Pasal 64. Dalam Pasal 54, dinyatakan bahwa TNI wajib memberikan bantuan. Tetapi dalam Pasal 64, posisi TNI menjadi pemeran utama. Hal inilah yang akan menimbulkan kekacauan dalam memahami makna norma.

5. Misi utamanya untuk mengamankan seluruh pembangunan nasional dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan, demi mengundang investasi. RUU Kamnas sangat berpihak kepada asing. Sebagaimana pasal 20 poin 3 RUU Kamnas, sangat cenderung melindungi investasi asing di berbagai daerah di Indonesia, khususnya perlindungan hak pengelolaan lahan tanah oleh investor asing. RUU Kamnas ini menjadi Cap Stempel untuk melanggengkan kepentingan Asing melalui penjajahan.

6. Adanya Dewan Keamanan Nasioanal yang melibatkan banyak komponen. Hal ini mengindikasikan jika RUU Kamnas sarat akan kepentingan kekuasaan. Rakyat kembali dibuat bingung dengan berbagai pengaturan dan regulasi UU yang tidak jelas.

7. Terindikasi jika RUU Kamnas hampir mirip dengan RUU Intelijen. Dan semakin mengukuhkan legal of frame untuk menghabisi rakyat yang notabene mayoritas muslim.

Kesalahan Mendasar

Sistem demokrasi yang dianut negeri ini menjadikan setiap hukum ada di tangan rakyat. Undang-undang dibuat berdasarkan kesepakatan anggota parlemen. Jual beli pasal pun sering terindikasi di tiap RUU yang dibahas. Ketidakjelasan ideologi dan sikap pragmatisme anggota parlemen sering melahirkan kebijakan tidak pro rakyat. UU yang dihasilkan pun liberal dan cenderung berpihak kepada asing. Sebagai contoh UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal Asing, UU Kelistrikan, dan lainnya. Atas nama rakyat mereka membuat UU yang justru menindas rakyat.

RUU Kamnas pun demikian. RUU ini cenderung mengekor kepada kepentingan barat terutama Amerika Serikat. Sebut saja National Security Council di Amerika Serikat (AS). Depertemen tersebut baru dibentuk setelah keruntuhan gedung WTC. Pemerintah AS menggunakannya sebagai payung hukum untuk menangkap siapapun terduga “teroris” dari kalangan Muslim. Baik perorangan, kelompok, maupun negara. Demikian juga di Indonesia. RUU Kamnas akan digunakan pemerintah dan aparat keamanan sebagai payung hukum. Selama ini aparat keamanan merasa tidak mempunyai payung hukum menindak pelaku teror dan separatisme. RUU Kamnas ini akan disandingkan dengan RUU Intelijen dan UU Anti Teror.

Hal mendasar yang perlu dikoreksi adalah negara gagal memberikan rasa aman. Indonesia sebagai wilayah yang berpulau-pulau dengan wilayah yang luas tidaklah aman. Indonesia siap-siap dirong-rong dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri ditunjukan makin banyaknya aksi separatisme di beberapa wilayah (Aceh, Maluku, dan Papua). Rasa aman bagi individu pun hilang. Orang tidak lagi takut untuk membunuh, merampok, menjarah, bahkan tawuran antarwarga, antar pelajar dll. Apalagi sikap aparat keamanan sekarang yang dinilai buruk dalam kinerja. Sikap represif yang dilakukan oleh Densus 88 secara membabi buta serta tuduhan BNPT secara berlebihan terhadap kesadaran Islam yang tumbuh melalui Rohis. Mereka tidak lagi mengayomi dan melindungi masyarakat. Justru mereka menjadi contoh buruk dalam pelaksanaan hukum. Kasus terbaru simulator SIM dan lainnya. Pungli dan suap pun kerap terjadi. Sehingga masyarakat tidak lagi mempercayai lembaga penegak hukum tersebut.

Ancaman dari luar negeri kerap tidak disadari oleh pemerintah. Ancaman berupa penjajahan ekonomi, politik, dan budaya begitu kental. Pemerintah pun gagal menjaga pulau-pulau terluar. Bahkan rakyatnya pun cenderung diabaikan. Pulau Ambalat dan Ligitan bisa jadi contoh. TNI kerap digunakan pemerintah untuk menjaga kepentingan pengusaha. Peran mereka dikebiri. Kalaupun mendapat tugas perdamaian itupun sifatnya membantu PBB. Perlengkapan dan persenjataan perang pun minim. Jika demikian adanya. Lantas berharap kepada siapa dalam menjaga keamanan nasional negeri ini ?

Maka tidak ada pilihan lagi selain ada perombakan total. Baik pada sistem peraturan hidup ataupun politik negeri ini. Demokrasi tidak lagi menjadikan negeri ini makmur. Yang terjadi justru keterpurukan akan senantiasa menimpa. UU yang dibuat pun tidak layak untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Selayaknya aturan yang dibuat bersifat mengayomi, sesuai fitrah manusia, menentramkan jiwa, memuaskan akal dan layak. Sesungguhnya semua itu berpulang kepada aturan Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Dzat yang menciptakan manusia dan mengatur kehidupan ini. Itulah yang terwujud dalam Syariah Islam dalam bingkai Khilafah.

Aman Hanya dengan Islam

Hendaknya pemimpin negeri ini hanya mengambil Islam. Islam dijadikan ideologi dan pengatur kehidupan. Terbukti Islam membawa kesejahteraan. Jika umat sejahtera maka rasa aman pun didadapat. Negara dan aparat keamanan menjadi sahabat umat. Semua itu hanya bisa terwujud jika Islam diterapkan kaffah dalam bingkai Khilafah.

Khilafah mempunyai kebijakan unik terkait keamanan dalam negeri dan menjaga ancaman dari luar negeri. Karakter dari negara Khilafah adalah dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia. Pendidikan ketrampilan dan kemiliteran merupakan salah satu perlengkapan pasukan. Pelatihan dengan ketrampilan-ketrampilan perang dengan berbagai jenis persenjataan merupakan masalah pasukan yang urgen. Oleh karena pasukan tersebut adalah pasukan Islam, serta tentara negara khilafah yang mengemban dakwah Islam, maka pasukan tersebut harus dididik dengan pengetahuan Islam (tsaqofah Islamiyah) secara umum, serta pengetahuan-pengetahuan Islam yang berhubungan dengan perang, hukum-hukum perang, hukum perdamaian, perang, gencatan senjata, perjanjian-perjanjian, penyerahan-penyerahan, kesepakatan-kesepakatan, serta masalah-masalah tersebut secara detail. Karena itu, akademi-akademi militer dengan semua jenjangnya serta duta-duta militer marupakan wewenang departemen peperangan ini.

Adapun Departemen Pertahanan dan keamanan dalam negeri, cukup hanya meminta bantuan polisi untuk menjaga keamanan negara, dan tidak akan meminta bantuan kepada selain polisi, kecuali kalau polisi tidak sanggup menjaga keamanan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bisa meminta khalifah untuk memperkuat pengamanan polisi tersebut dengan bantuan angkatan bersenjata, ataupun dengan bantuan tentara sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada.

Diantara ancaman dalam negeri adalah murtad dari Islam, pembangkangan atau memisahkan diri dari negara Islam, yang boleh jadi berupa serangan serta pembakaran. Seperti pengerusakan, sabotase instansi-instansi strategis milik negara, maupun melakukan penghalang-halangan, dengan disertai perampasan milik individu, milik umum atau miliki negara. Dan boleh jadi berupa pemisahan diri dari negera Islam dengan membawa persenjataan untuk memberontak negara. Termasuk hal-hal yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan dalam negeri lainya adalah pembegalan, menteror penduduk agar menyerahkan hartanya dan menakut-nakuti keselamatan jiwanya. Termasuk yang lain adalah tindakan yang mengancam harta benda seperti pencurian, perampasan, perampokan, penggelapan harta (korupsi), serta tindakan yang mengancam jiwa seperti memukul, melukai, membunuh serta tindakan yang bisa mengancam kehormatan seperti menuduh berbuat zina, berzina, dan mempublikasikan kejelekan.

Khilafah pun mengharamkan untuk memata-matai rakyatnya. Yang akan diawasi justru musuh-musuh yang akan menghancurkan Islam. kemanan dan ketentaman itu dapat terwujud jika pemerintah sebagai pelayan bagi rakyat. Inilah esensi dari Islam sebagai rahmat seluruh alam yang diterapkan Khilafah Islamiyah.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (al-anbiya’:107).

Advertisements

Hina Turki, Anggota Knesset Ngaku Menyesal Hanya Bunuh 9 Orang


Bernada menghina Turki, Zionis-Israel meminta maaf  hanya membunuh sembilan orang penumpang Kapal Mavi Marmara menuju Gaza

Hidayatullah.com—Di tengah hubungan Turki dan Israel yang masih membara akibat kasus pembantaian relawan Turki oleh tentara Zionis, tiba-tiba seorang anggota Knesset (DPR) Israel mengirimkan surat sarkastis kepada Turki.

Sebagaimana Jerusalem Post, hari Rabu kemarin (15/12), Danny Danon, seorang anggota DPR dari Partai Likud, dikabarkan telah mengirimkan surat bernada “menghina” pada Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Dalam suratnya yang dibacakan hari Selasa di Knesset, Danny Danon mengatakan, meminta maaf jika tentara Zionis-Israel yang hanya membunuh sembilan orang penumpang Kapal Mavi Marmara menuju Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yang ia sebut sebagai “teroris”.

“Saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama segenap negara Israel atas kenyataan bahwa negara Israel tidak mengambil tindakan yang memadai untuk memeriksa kapal teroris Marmara sebelum meninggalkan Turki. Yang mungkin akan mencegah kapal dari dipersenjatai dengan senapan dan senjata-senjata lain, dan dari mengangkut para aktivis teroris yang berada dibawah perlindungan pemerintah Turki.” Demikian Danon memulai surat hinaan yang ditujukan kepada Erdogan.

“Karena hubungan kita yang sangat baik, dan penghormatan Anda yang sangat besar kepada negara Israel dan Zionis, saya harus meminta maaf karena (pasukan) komando AL yang, ketika mereka tiba di kapal disambut oleh perlawanan teroris bersenjata yang bertujuan membunuh mereka, tidak segera membela diri dengan menembak, dan malah bersikap menahan diri terhadap para ‘aktivis perdamaian
pura-pura’ yang berusaha membunuh mereka,” kata Danon.

Meminta maaf karena komando bertindak hati-hati, memperhatikan keberadaan warga sipil di atas kapal, dan hanya membunuh sembilan teroris. Jika pihak berwenang pemerintah tahu di kapal ada teroris, maka perintah yang diberikan adalah agar membunuh siapa saja yang membahayakan pasukan kami,” lanjut Danon membacakan surat ejekannya.

“Dengan izin Anda, satu lagi maaf diperlukan, untuk keputusan Israel membebaskan para pendukung teror berbahaya yang berada di atas kapal (Mavi Marmara. Red) dan tidak mengadili mereka dengan tuduhan percobaan pembunuhan, dan malah membayar tiket pulang mereka.”

“Dan akhirnya, terimalah permintaan maaf sepenuh hati kami, karena tidak meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencela Turki, dan menuntut penyelidikan terhadap hubungan antara organisasi teroris IHH dengan partai Anda dan Anda, Mr. Erdogan,“ pungkas Danny Dannon.

Sebelumnya, hari Selasa, Israel mengatakan tidak bermaksud untuk meminta maaf kepada pemerintah Turki atas peristiwa sadis pembantaian tentaranya tanggal 31 Mei yang mengakibatkan sembilan penumpang asal Turki meninggal. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Danny Ayalon selama pidato di Knesset. Ucapan Ayalon ini membantah pernyataan resmi Kantor Perdana Menteri yang mengatakan jika Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berusaha memperbaiki hubungan dengan Ankara setelah Turki memberi pertolongan dan ikut ambil bagian membantu memadamkan kebakaran di hutan Karmel, Israel.

Pernyataan anggota Knesset yang teramat congkak ini boleh jadi akan semakin memperuncing hubungan kedua negara.[di/cha/jp/inn/hidayatullah.com]

sumber : http://hidayatullah.com/berita/internasional/14683-hina-turki-anggota-kneset-ngaku-menyesal-hanya-bunuh-9-orang

Wow..Iran Dituduh Pro Neonazi


Wow..Iran Dituduh Pro Neonazi

Pendukung Neonazi

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI–Kementerian Budaya dan Bimbingan Islam Iran memblokir 5 juta laman yang dinilai pro Nazi dan anti Yahudi. Namun, kementerian tersebut tidak memblokir satu laman yang beralamat irannazi.ir, lantaran laman tersebut merupakan Pusat Studi Sejarah Perang Dunia I dan Nazisme. Kebijakan itu menuai keberatan dalam lingkar politik Iran.

Laman Tabnak yang pro-pemerintah menyatakan pemerintah Iran telah memberikan penjelasan terhadap alasan pembukaan laman tersebut. Sedangkan Rooz online, laman pro reformis menganggap kebijakan pemerintah Iran condong pada terhadap kelompok neo Nazi. Disamping itu, Rooz juga menyebut Muhammad Ramin, Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran sebagai pihak dibalik pendirian Institut Holocaust di Teheran, dan sekaligus propaganda ihwal sangkalan Pemerintah Iran terhadap pemusnahan orang Yahudi oleh Nazi Jerman.

Jurnalis Iran Mohammad Reza Yazdanpanah berpendapat bahwa Ramin memainkan peran utama dalam mempengaruhi kebijakan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam menyangkal Holocaust. “Tepat setelah layanan diblokir itu, Irannazi.ir menarik 300 anggota baru dan menerima lebih dari 3.200 email dalam mendukung grup,” kata Yazdanpanah seperti dikutip alarabiya, Selasa (23/11).

Rooz mengklaim tujuan utama pemerintah Iran adalah untuk mengekspos kebohongan yang disebarkan oleh Zionis tentang penganiayaan orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua, dan menggambarkan diri anggota mereka sebagai tentara Hitler yang ingin membuat “kebohongan holocaust” diketahui seluruh dunia. Rooz sempat menerbitkan pernyataan tentang larangan yang dikenakan pada administrator setelah dituduh menghina agama minoritas. Setelah peluncuran ulang, Irannazi.ir meminta pengunjung untuk menggunakan kata “Zionis”.

Aktivis Arab-Iran  Kawthar Ali berpendapat penerapan prinsip-prinsip Nazi dan prevalensi kecenderungan anti-Semit di Iran juga menimbulkan ideologi ekstremis lain, terutama terhadap minoritas Arab. “Membiarkan neo-Nazi untuk menyebarkan ide-ide mereka bertujuan untuk menyakiti orang-orang Arab,” kata dia “Kita harus ingat bahwa Hitler membenci orang-orang Arab seperti ia membenci orang Yahudi karena mereka (orang arab) juga Semit.”

Ali menduga pemerintah Iran menggunakan tren ekstremis seperti untuk menyalurkan kepentingannya untuk menyebarkan ideologi nasionalis yang menegaskan keunggulan bangsa Persia. “Ada beberapa Machiavellian di kalangan Iran yang memanfaatkan neo-Nazisme untuk menghidupkan kembali tren nasionalis serupa yang dilakukan Reza Syah Pahlavi ketika ia memulai kampanye untuk menghapus identitas Arab dan membuat Iran secara eksklusif Persia.

Ali mengambil contoh komunis yang awalnya menyerukan keadilan sosial tetapi sekarang mengadopsi ide-ide ekstremis nasionalis. “Sebut saja Heshmat Raeisi, dia salah satu pemimpin gerakan buruh yang paling menonjol. Kini dia mengadvokasi nasionalisme Persia di negara yang terbilang mulitetnis,” papar Ali.

Ketika ditanya apakah ide-ide era Shah mendapatkan momentumnya meskipun pendiri Republik Islam Ayatollah Khomeini menentang pembagian Iran dengan garis etnis atau nasionalis, Ali mengatakan kontradiksi ini disebabkan hilangnya iman. “Ini semua terjadi karena kelemahan iman,  dan hal ini menyebabkan hilangnya solidaritas,” pungkasnya.

Laman Irannazi.ir ini memiliki sejumlah ruang perbincangan  yang dikategorikan menurut topik pembahasan seperti, Perang Dunia Kedua, prinsip-prinsip Nazisme, dan ide dari Adolf Hitler.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/11/24/148511-wowiran-dituduh-pro-neonazi

Duh, Diskriminasi Muslim di Prancis Hingga ke Urusan Cari Pekerjaan


Duh, Diskriminasi Muslim di Prancis Hingga ke Urusan Cari Pekerjaan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON–Kaum Muslim di Prancis lebih sulit mencari pekerjaan dibandingkan Kristen. Demikianh studi yang dilakukan oleh peneliti dari National Academy of Sciences.

Tim yang beranggotakan peneliti dari Amerika Serikat dan Prancis ini mengirimkan 275 pasang lamaran pekerjaan dengan data-data yang identik, antara lain keturunan Senegal. Bedanya, yang satu menggunakan nama Kristen dan satunya lagi menggunakan nama Muslim.

Lamaran fiktif ini kemudian dikirimkan ke perusahaan yang sama yang mengiklankan perlu pegawai. “Nama Marie Diouf memperoleh 38 respons positif, dan Khadija Diouf hanya 38 persen atau dua pertiga lebih sedikit,” demikian antara lain bunyi simpulan studi.

Sebuah studi sebelumnya pada tahun 2009 yang meneliti 511 orang Kristen dan Muslim asal Senegal di Prancis menemukan bahwa rumah tangga Muslim memperoleh rata-rata  400 euro lebih sedikit dibandingkan rumah tangga Kristen.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/10/11/23/148270-duh-diskriminasi-muslim-di-prancis-hingga-ke-urusan-cari-pekerjaan

Inilah Tanda-tanda Kehancuran Zionis


Inilah Tanda-tanda Kehancuran Zionis

REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN–Situs Debkafile yang berafiliasi terhadap rezim Zionis Senin lalu mengemukakan prediksi akan terjadinya sejumlah peristiwa penting di kawasan. Pasalnya, di Amman, ibu kota Yordania baru-baru ini berlangsung pertemuan keamanan segi lima yang dihadiri para pejabat tinggi Amerika Serikat, Yordania, Otorita Ramallah, Mesir dan Israel. Pertemuan keamanan itu membahas agenda utama mencari strategi mewujudkan proses perundingan damai antara Israel dan Palestina yang menemui jalan buntu.

Tersebarnya berita diterimanya prakarsa penghentian pembangunan permukiman Zionis selama 90 hari oleh Perdana Menteri rezim Zionis, Benyamin Netanyahu yang ditebus dengan sejumlah dana besar tampaknya biasa saja. Namun, berita ini menjadi sorotan ketika bersanding dengan kabar sakitnya Raja Arab Saudi yang semakin parah. Pasalnya penguasa Arab berusia 83 tahun ini adalah salah seorang inisiator program perdamaian Arab Beirut tahun 2002 lalu.

Di luar itu, sekutu strategis Israel lainnya, Presiden Mesir Hosni Mubarak dan suksesi di Mesir serta gunungan masalah internal Israel lainnya menjadi agenda utama pertemuan Amman. Kini, kawasan Timur Tengah menghadapi peristiwa penting.

Menengok sejarah, Raja Abdullah ketika masih menjadi putra Mahkota pernah mengusulkan perdamaian Arab dalam pertemuan Liga Arab di Beirut pada tahun 2002. AS berharap Arab Saudi di tangan Abdullah bisa mendukung pemulihan hubungan Arab-Israel di satu sisi dan hubungan Palestina-Israel di sisi lain.

Setelah Abdullah diangkat menjadi orang nomor satu di Arab Saudi, ia mengusulkan partisipasi Fatah dalam pemerintahan Palestina di Jalur Gaza dalam pertemuan Mekah pada tahun 2007. Padahal, berdasarkan undang-undang Palestina sendiri, Fatah tidak berhak mendapat jatah kue kekuasaan dalam pemerintahan yang dimenangkan Hamas secara demokratis pada pemilu tahun 2006.

Tidak bisa dipungkiri, Saudi dengan menguasai Fatah dalam pemerintahan baru Palestina, bermaksud menguasai hirarki kekuasaan di Palestina. Tidak mengherankan, ketika Hamas, berdasarkan undang-undang, tidak menyepakati keberadaan Fatah di kementerian yang sensitif, tidak ada negara Arab, terutama Riyadh dan Kairo yang mendukung pemerintahan Hamas di Jalur Gaza.

Sejatinya, Arab Saudi, Mesir dan Yordania memainkan peran penting di Palestina. Mesir yang tidak menyetujui peran Arab Saudi dalam kasus Palestina, setelah kegagalan kesepakatan Mekah menggulirkan rekonsiliasi nasional Palestina. Eksekusi prakarsa Kairo ini relatif bisa menangguhkan pembentukan pemerintahan baru Palestina, namun akhirnya Hamas membentuk pemerintahan Palestina di Jalur Gaza.

Hamas akhirnya menyerahkan sejumlah kementerian kepada gerakan Fatah. Pemerintah pilihan rakyat Palestina yang mengusung reformasi sosial dan politik di Palestina, memulai program pembersihan orang-orang yang tidak layak di pemerintahan Palestina di Jalur Gaza, yang berbuntut tersingkirnya orang-orang Fatah dari jabatan kementerian.

Sontak, Fatah mereaksinya dengan berang, dan menyebut pemerintahan pilihan rakyat Hamas di Jalur Gaza tidak demokratis. Kemudian pemerintah Riyadh dan Kairo sebagai sekutu Otorita Ramallah memboikot pemerintahan baru Hamas di Jalur Gaza. Inilah pemicu boikot total Barat dan rezim Zionis atas Gaza. Sementara itu, Saudi dan Mesir terus memimpin arus anti-muqawama di kawasan.

Pasca empat tahun dari kemenangan pemilu demokratis di Jalur Gaza yang dimenangkan Hamas, pemerintah Riyadh dan Kairo sebagai negara poros anti muqawama di kawasan mengkhawatirkan eskalasi dukungan terhadap Hamas di kawasan.

Tampaknya, Presiden Mesir Hosni Mubarak dan sejawatnya Raja Abdullah tidak lama lagi akan mengakhiri karir politiknya sebagai orang nomor satu di negaranya masing-masing. Dalam kondisi sensitif saat ini, tidak diragukan lagi perundingan segi lima di Amman yang membahas perundingan Palestina-Israel tidak lagi menjadi isu penting bagi Washington.

Mengingat situasi politik di Mesir dan Arab Saudi, serta kondisi sensitif di kawasan terutama wajah suram AS di Timur Tengah, tampaknya transisi kekuasaan di Arab Saudi dan Mesir tidak akan berjalan mulus. Untuk itu, pemimpin kedua negara saat ini tengah mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah itu.

Pertemuan segi lima Amman merupakan tempat yang tepat untuk membahas solusi mengenai masalah tersebut serta mengantisipasi kemungkinan kudeta di dua negara poros utama pendukung perdamaian Arab-Israel.

Sementara itu, koalisi baru muncul di kawasan dan membentuk bola salju yang terus menggelinding kencang. Melebihi sebelumnya, kondisi ini semakin mempersulit AS dan sekutunya di kawasan.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/10/11/24/148502-inilah-tandatanda-kehancuran-zionis

%d bloggers like this: