Blog Archives

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2011


Al-Islam edisi 586, 23 Desember 2011-28 Muharram 1433 H

Tahun 2011 segera berlalu. Menilik catatan berbagai peristiwa yang terjadi dan kondisi riil kehidupan umat, terlihat jelas bahwa umat masih menderita disebabkan kapitalisme. Catatan berikut adalah sebagian kecil faktanya:

Rakyat Nganggur dan Miskin di Negeri Kaya

APBN-P 2011 sebesar Rp 1.321 triliun meningkat Rp 279 triliun. Namun, utang Pemerintah juga meningkat. Dari Statistik Utang Kemenkeu, per Oktober 2011 utang Pemerintah mencapai Rp 1.768 triliun. Maka 20% dari APBN (Rp 266,3 triliun ) pun habis hanya untuk membayar utang dan bunganya.

Diperkirakan, tahun 2011 angka pertumbuhan 6,5% dan PDB mencapai US$ 752 miliar. Menurut Majalah Forbes yang dirilis November lalu, dari jumlah itu 11 % atau US$ 85,1 miliar dimiliki hanya oleh 40 orang terkaya di negeri ini. Hal ini menunjukkan lebarnya kesenjangan dan buruknya distribusi kekayaan di negeri ini.

Di sisi lain, berdasarkan data BPS tahun 2011 terdapat 8,12 juta orang menganggur. Sementara data Kadin, justru ada tambahan 1,3 juta penganggur tiap tahun. Sebab tambahan lapangan kerja hanya 1,61 juta sementara tambahan tenaga kerja baru mencapai 2,91 juta orang (lihat, Republika, 15/12).

Angka kemiskinan pun tetap tinggi. Berdasarkan Data BPS tahun 2011 di negeri ini ada 30 juta orang miskin dengan standar kemiskinan yaitu pengeluarannya kurang dari 230 ribu/bulan. Jika ditambahkan dengan yang ‘hampir miskin’ (pengeluarannya Rp 233-280 ribu/bulan), jumlahnya menjadi 57 juta orang atau 24% dari penduduk negeri ini. Apalagi kalau menggunakan standar Bank Dunia (pengeluaran kurang dari US$ 2 per hari) maka ada lebih dari 100 juta orang miskin di negeri ini. Sungguh ironi.

Kekayaan alam begitu melimpah di negeri ini. Tapi sebagian besarnya dikuasai asing. Tentu hasilnya lebih banyak dinikmati asing. Contohnya, Freeport yang sudah bercokol 40 tahun di bumi Papua, antara tahun 2004 -2008 pendapatannya US$ 19,893 milyar (sekitar Rp 198 triliun). Sementara pemerintah selama 5 tahun itu hanya menerima Rp 41 triliun dalam bentuk pajak dan royalti.

Kenapa semua itu bisa terjadi? Kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, penguasaan asing dan swasta atas kekayaan negeri dan sebagainya itu, tak lain akibat diterapkannya sistem kapitalisme di negeri ini.

Korupsi Makin Menjadi

Menurut survei Transparency International yang dilansir pada bulan Desember 2011, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negeri ini hanya 3.0 (skala 0 terkorup – 10 terbersih). Indonesia menempati rangking 100 dari 183 negara yang disurvei. Dalam 10 tahun ini, IPK Indonesia hanya naik 0,8. Artinya, pemberantasan korupsi 10 tahun ini tidak menunjukkan perubahan berarti.

Korupsi menjangkiti semua instansi dan lembaga, baik parpol, birokrasi, legislatif dan yudikatif. Kasus Nazarudin sang bendahara Parpol berkuasa, kasus korupsi di Kemenakertrans, korupsi wisma atlet SEA GAMES Palembang, mafia anggaran di DPR, banyaknya pegawai muda memiliki rekening bejibun, puluhan kepala daerah terjerat korupsi, jaksa dan hakim tertangkap korupsi dan menerima suap, dsb, secara nyata menjadi buktinya.

Akar penyebabnya tak lain adalah sistem politik yang berbiaya tinggi. Perlu modal besar untuk membiayai proses politiknya. Besarnya biaya itu tak sebanding dengan perolehan yang sah. Dari mana lagi menutupinya kalau bukan dengan korupsi, kolusi dan manipulasi? Itulah sistem politik demokrasi.

UU Represif dan Liberal

Tahun ini, rakyat dihadiahi UU Intelijen. UU ini berpotensi mengancam kebebasan dan hak-hak privasi rakyat. Banyaknya istilah, definisi dan pasal multi tafsir memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang demi kekuasaan. Adanya wewenang penyadapan, pemeriksaan rekening dan penggalian informasi berpotensi menjadi alat represif dan melanggar hak-hak privasi rakyat. Celakanya bagi orang yang merasa dilanggar hak dan privasinya oleh intelijen, tidak ada mekanisme untuk mengadu dan mendapatkan keadilan. Potensi lahirnya rezim represif itu makin besar dengan dibahasnya RUU Kamnas dan RUU Ormas yang senafas dengan UU Intelijen.

Disisi lain, UU BPJS dan UU Pengadaan Lahan untuk Pembangunan menambah daftar UU liberal yang menyengsarakan rakyat. UU BPJS dan UU SJSN dengan spirit neoliberal membenarkan negara berlepas tangan dari menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, khususnya kesehatan. Atas nama UU, beban itu dilimpahkan ke pundak rakyat. Rakyat wajib membiayai sendiri dan saling membiayai jaminan kesehatan melalui skema asuransi sosial. Dengan UU ini setiap rakyat diwajibkan menjadi peserta asuransi sosial dan wajib membayar premi. Maka yang pasti, beban di pundak rakyat makin berat. Seolah belum cukup beban dan penderitaan rakyat akibat berbagai UU bernafas liberal, DPR dan Pemerintah pun giat membahas RUU lainnya seperti RUU Pangan, RUU Perguruan Tinggi dan RUU lainnya. Semuanya kental dengan ideologi liberal yang mengancam rakyat.

Gejolak Papua

Gejolak di Papua diantaranya adalah dampak perebutan kekuasaan dalam Pilkada seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak dan mengakibatkan 20 orang lebih tewas pada Juli silam. Gejolak juga terjadi berkaitan dengan keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI). Terjadi pemogokan karyawan PTFI dan berujung bentrokan dengan aparat menewaskan dua orang pada Oktober silam. Gejolak lainnya terkait separatisme untuk memisahkan Papua.

Sementara itu, kekerasan lain yang terus terjadi di Papua adalah rangkaian penembakan yang diduga dilakukan oleh OPM. Rangkaian penembakan itu telah menjadi teror tersendiri dan memakan korban tewas 12 orang termasuk Kapolsek Mulia. Ironisnya, meski sudah berupa teror dan menimbulkan korban tewas, semua itu tidak pernah disebut dan ditindak seperti terorisme. Mereka dianggap sebagai pelaku kriminal biasa. Lebih parah lagi sebagian besar pelakunya belum tertangkap.

Ironi Deradikalisasi

Salah satu proyek yang dengan sangat semangat dilakukan pemerintah adalah deradikalisi. Didukung anggaran yang meningkat menjadi lebih dari Rp 400 milyar, proyek deradikalisasi ini menjadikan Islam dan umat Islam sebagai target utama. Diantara kriteria radikal yang digunakan adalah mereka yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam negara dan mereka yang menggangap Amerika Serikat sebagai biang kezaliman global. Syariah Islam justru dianggap ancaman. Itulah ironi negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini. Muslim yang menentang penjajahan brutal Amerika pun dianggap musuh.

Pemerintah dalam proyek ini banyak mengadopsi rekomendasi lembaga kajian asing seperti Rand Corporation. Menurut lembaga kajian asal Amerika ini, deradikalisasi adalah proses memoderatkan keyakinan seseorang (Rand Corporation, 2010, Deradicalizing Islamist Extremist, hal. 5). Maka deradikalisasi itu adalah upaya membuat kaum muslim menjadi liberal, moderat, pluralis, menerima sekulerisme dan kapitalisme serta tidak anti AS dan Barat. Tentu saja yang dirugikan adalah umat Islam. Sebaliknya itu akan melanggengkan penjajahan dan menguntungkan asing terutama AS.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pertama, Setiap sistem yang tidak bersumber dari Allah SWT, Zat Maha Tahu, pasti akan menimbulkan kerusakan dan akhirnya tumbang. Rapuhnya kapitalisme dengan berbagai bentuk kerusakan dan segala dampak ikutan yang ditimbulkannya berupa kemiskinan dan kesenjangan kaya miskin serta ketidakstabilan ekonomi dan politik, seperti yang saat ini terjadi di berbagai belahan dunia adalah bukti nyata. Kenyataan ini semestinya menyadarkan kita semua untuk bersegera kembali kepada jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai oleh Allah SWT, dan meninggalkan semua bentuk sistem dan ideologi kufur. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS ar-Rum [30]: 41)

Kedua, Sekuat apapun sebuah rezim yang otoriter, korup, menindas rakyat dan durhaka kepada Allah SWT, meski telah dijaga dengan kekuatan senjata dan didukung oleh negara adidaya, cepat atau lambat pasti akan tumbang dan tersungkur secara tidak terhormat. Jatuhnya Ben Ali, Mubarak, Qaddafi, Ali Abdullah Saleh dan mungkin segera menyusul penguasa Suria Bashar Assad, serta penguasa lalim di negara lain, adalah bukti nyata. Kenyataan ini semestinya memberikan peringatan kepada penguasa dimanapun untuk menjalankan kekuasaannya dengan benar, penuh amanah demi tegaknya kebenaran, bukan demi memperturutkan nafsu serakah kekuasaan dan kesetiaan pada negara penjajah. Pembuatan berbagai UU yang bakal membungkam aspirasi rakyat, seperti UU Intelijen atau RUU Kamnas dan yang serupa di negeri ini, mungkin sesaat akan berjalan efektif, tapi cepat atau lambat itu semua justru akan memukul balik penguasa itu sendiri.

Ketiga, Oleh karena itu, bila kita ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan yang tengah membelit negeri ini, maka kita harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Dzat yang Maha Baik, itulah syariah Allah dan pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. Di sinilah esensi seruan ”Selamatkan Indonesia dengan Syariah” yang gencar diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Karena hanya dengan sistem berdasar syariah dengan menegakkan Khilafah yang dipimpin oleh orang amanah (Khalifah) saja Indonesia benar-benar bisa menjadi baik. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar

Studi Bank Dunia: Kelas menengah yaitu mereka yang pengeluarannya US$ 2-20 per hari 56,5% dari 237 juta penduduk Indonesia atau sekitar 134 juta orang. Namun dari jumlah itu, yang masuk kategori belanja US$ 6 – 20 per hari hanya 14 juta orang. Lainnya, tidak mandiri dan rentan menjadi miskin (lihat, Kompas, 20/12).

  1. Artinya, kelas menengah yang benar-benar kaya hanya 14 juta orang (5,6 % dari penduduk Indonesia). Sementara 120 juta orang (50,6% dari penduduk Indonesia) tidak mandiri dan rentan menjadi miskin. Di luar itu, lebih dari 100 juta orang (atau sekitar 45 % penduduk Indonesia) terkategori miskin menurut standar Bank Dunia.
  2. Itulah prestasi sistem kapitalisme: kesenjangan yang lebar, distribusi kekayaan yang tak adil, memiskinkan mayoritas rakyat dan sebaliknya menumpuk kekayaan pada sebagian sangat kecil dari rakyat.
  3. Terapkan Sistem Ekonomi Islam, niscaya kesenjangan menyempit dan hampir hilang, kekayaan terdistribusi secara adil. Kesejahteraan dan kemakmuran bisa dirasakan oleh semua.
Advertisements

Inilah Rute Hijrah Nabi Muhammad SAW Dahulu


Inilah Rute Hijrah Nabi Muhammad SAW Dahulu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Ketika berbagai cobaan dan ujian silih berganti dialami umat Islam, Rasulullah SAW memerintahkan kaum Muslimin untuk segera berhijrah ke Yatsrib. Perihal tempat untuk hijrah ini, Allah SWT telah memberitahukan Rasulullah.

Dalam buku berjudul Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik, Martin Lings mengungkapkan, Nabi SAW sudah mengetahui bahwa Yastrib adalah lahan subur di antara dua jalur batu-batu hitam yang beliau lihat dalam mimpinya. Beliau juga tahu bahwa tibalah waktunya untuk hijrah.

Sementara itu, Dr Ahzami Samiun Jazuli dalam bukunya mengenai Hijrah dalam Pandangan Al-Quran menuliskan, Imam Muslim mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, “Aku melihat dalam tidur bahwa aku berhijrah dari Makkah menuju suatu tempat yang banyak terdapat pohon kurma. Aku mencoba menebak apakah itu Yamamah atau Hajar? Namun, ternyata, itulah Kota Yatsrib.” (Shahih Muslim: 2272).

Rasul pun memerintahkan para sahabatnya untuk segera berhijrah, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Adapun Rasul SAW, rencananya akan menyusul setelah semua umat Islam berhijrah ke Madinah. Sebab, Rasul mengetahui, yang dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy adalah diri beliau, dan bukan kaum Muslimin.

Kaum Quraisy pun menyiapkan strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Rasul SAW. Namun, rencana kaum Quraisy ini diketahui oleh Nabi SAW. Saat itu, Rasulullah sendiri memang masih tinggal di Makkah dan kaum Muslim sudah tidak ada lagi yang tinggal, kecuali sebagian kecil. Sambil menunggu perintah Allah SWT untuk berhijrah, Nabi SAW menemui Abu Bakar dan memberitahukannya untuk bersiap hijrah ke Madinah.

“Dan, katakanlah, Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.”(Al-Isra [17]: 80).

Di sinilah, sebagaimana dipaparkan Muhammad Husain Haekal dalam bukunya Hayatu Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad), dimulainya kisah yang paling cemerlang dan indah yang pernah dikenal manusia dalam sejarah pengejaran yang penuh bahaya demi kebenaran, keyakinan, dan keimanan.

Untuk mengelabui kaum Quraisy, Rasulullah memutuskan akan menempuh jalan lain (rute yang berbeda) dari jalur yang biasa digunakan penduduk Makkah untuk menuju Madinah. Rasulullah SAW memutuskan akan berangkat bukan pada waktu yang biasa.

Padahal, Abu Bakar sudah menyiapkan dua ekor unta sebagai kendaraan yang akan dipergunakan Nabi SAW pada saat berhijrah. Hijrah ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dakwah dan akidah Islam serta kaum Muslimin.

Rute yang ditempuh Rasul itu adalah setelah keluar dari rumah beliau, jalan yang ditempuh adalah Gua Tsur, berjarak sekitar 6-7 kilometer di selatan Makkah. Sedangkan Madinah berada di sebelah utara Makkah. Langkah ini diambil untuk mengelabui kafir Quraisy. Di Gua Tsur ini, Rasulullah dan Abu Bakar tinggal selama kurang lebih tiga hari.

Selanjutnya, beliau mengambil jalur ke arah barat menuju Hudaibiyah, arah sebelah timur desa Sarat. Kemudian, menuju arah Madinah dan berhenti di sebuah kawasan di al-Jumum dekat wilayah Usfan. Lalu, bergerak ke arah barat dan memutar ke perkampungan Ummul Ma’bad dan berhenti di wilayah Al-Juhfah.

Selanjutnya, beliau menuju Thanniyat al-Murrah, Mulijah Laqaf, Muwijaj Hujaj, Bath Dzi Katsir, hingga tiba di Dzu Salam. Di sini, beliau memutar ke arah barat sebelum meneruskan ke arah Madinah dan berhenti di daerah Quba. Di sinilah beliau mendirikan Masjid Quba, yaitu Masjid pertama yang didirikan Rasul SAW.

Setelah dari Quba, atau sekitar satu kilometer dari Quba, beliau bersama umat Islam lainnya, melaksanakan shalat Jumat. Untuk memperingati peristiwa itu, dibangunlah masjid di lokasi ini dengan nama Masjid Jumat. Setelah itu, barulah Rasul SAW menuju Madinah.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/islam-digest/10/12/08/151083-inilah-rute-hijrah-nabi-muhammad-saw-dahulu

Tradisi Diplomasi dalam Sejarah Islam


Tradisi Diplomasi dalam Sejarah Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Jalan diplomasi sudah lama dibangun. Banyak cendekiawan yang dilibatkan dalam menjalin hubungan dengan bangsa dan peradaban lain. Pemerintahan Islam di abad pertengahan banyak mengirim diplomatnya, selain untuk menjaga pertemanan, juga untuk mewujudkan perdamaian.

Jere L Bacharach dalam bukunya Medieval Islamic Civilization, an Encyclopedia mengatakan, praktik diplomasi sudah menjadi bagian dari politik Islam sejak berabadabad silam. Sejarawan ini mencatat, terdapat dua karakteristik diplomasi yang dipraktikkan umat Islam.

Pertama, pada masa awal Islam, tujuan religius menjadi fokus. Diplomasi adalah untuk mengajak kaum di luar Islam untuk memeluk Islam, beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Sedangkan, karakteristik kedua, lebih bersifat politis. Pada masa pemerintahan Islam banyak ekspedisi dan perluasan wilayah.

Mereka harus berhubungan dengan banyak negara dan peradaban lain. Diplomasi dibutuhkan untuk memperkuat aliansi, pertukaran pengetahuan, perdagangan, dan perdamaian. Ibnu Batutta menjadi salah satu tokoh utusan yang mewarnai perkembangan diplomasi di dunia Islam.

Ia dikenal pula sebagai penjelajah terbesar bangsa Arab. Hampir separuh dunia pernah dikunjunginya. Ibnu Batutta melakukan ekspedisi pengembaraan hingga puluhan tahun lamanya. Nama lengkap tokoh asal Maroko itu adalah Syamsuddin Muhammad bin Abdullah alTanji. Namun, lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Batutta.

Dirinya mengabdi pada pemerintahan Sultan Abu `Inan. Beberapa ekspedisi perjalanannya dicatat pada karya yang ditulis sarjana bernama Ibnu Jauzi. Selain menjadi pengembara, Ibnu Batutta juga ahli geografi yang cermat. Keistimewaan yang dimilikinya membuatnya diberi kepercayaan oleh Sultan Abu `Inan.

Sultan menunjuknya sebagai utusan Islam untuk Dinasti Yuan, penguasa negeri Cina. Ibnu Battuta menerima amanat tersebut dan berangkat ke wilayah timur jauh. Berkat pengetahuan yang luas dan kecakapannya dalam bernegosiasi, terjalin hubungan erat antara pemerintahan Islam dan Cina.

Selama berabad-abad hampir tak ada konflik yang muncul dalam hubungan kedua pemerintahan itu. Bahkan, terjadi transfer pengetahuan yang pesat. Kerja sama perdagangan kian meningkat. Selain Ibnu Batutta, muncul pula nama lainnya, yaitu Nadhir al-Harami.

Ia pemimpin rombongan utusan Khalifah al-Muqtadir ke kawasan Volga Bulgars. Sebuah negara yang terletak di Sungai Volga dan Kama, Rusia. Seluruh kisah perjalanan maupun langkah diplomasi alHarami terekam dalam buku berjudul Ar-Risalah karya Ibnu Fadhlan. Ia merupakan sekretaris rombongan.

Al-Harami sukses menjalankan titah khalifah. Sebelumnya, penguasa dan masyarakat Volga Bulgas bersedia mempelajari agama Islam. Utusan dari Volga tiba di Baghdad pada 920 Masehi. Mereka meminta kepada khalifah agar dikirimkan ahli-ahli agama untuk mengajar di sana.

Ada pula nama Abd el Ouahed bin Messaoud. Ia bekerja di pemerintahan saat Ahmad al-Mansur menjadi penguasa Maroko pada sekitar abad ke-16. Jabatannya adalah sekretaris kerajaan. Saat itu umat Islam di Maroko sedang menghadapi pertikaian dengan bangsa Spanyol.

Abd el-Ouahed lantas diutus menemui Ratu Elizabeth I dari Inggris. Tujuannya agar terjalin aliansi antara Maroko dan Inggris untuk bersama menghadapi kekuatan armada Spanyol. Jalan ini ditempuh karena sebelumnya kekuatan Inggris mampu mengalahkan armada Spanyol, yaitu pada 1588 Masehi.

Mereka lantas menguasai wilayah Cadiz. Pasukan Maroko menang atas Spanyol pada pertempuran Alcazar tahun 1578. Dua momen itu mengilhami Ahmad al-Mansur. Dia ingin dua kekuatan, Inggris dan Maroko, bersatu. Lantas dikirimlah diplomat terbaiknya, Abd el Ouahed yang tiba di Inggris pada 1600 Masehi.

Selama menjalankan misi diplomasinya, Abd el Ouahed didampingi Haji Messa dan Haji Bahanet. Pun seorang penerjemah bernama Abd el Dodar. Tujuan lain utusan ini adalah membuka jalur perdagangan antara kedua negara. Mereka bertemu Ratu pada 19 Agustus dan 10 September.

Rombongan itu menghabiskan waktu selama enam bulan di Inggris. Saat itu, Ratu belum memberikan jawaban atas tawaran kerja sama dalam menghadang Spanyol. Namun, ia menerima keinginan Maroko untuk menjalin perdagangan. Abd el Ouahed berusaha menjalankan tugas dengan sebaikbaiknya.

Ia membahas dengan perinci prinsip-prinsip kerja sama yang akan dijalankan kedua negara. Seperti besaran kompensasi dari masing-masing negara untuk memperkuat perniagaan. Demikian pula bantuan pembuatan kapal perang. Menurut Jere Bacharach, Abd el Oauahed menunjukkan dedikasi luar biasa.

Bacharach mengatakan, Abd el Oauahed memiliki karakter seorang diplomat sejati yaitu loyal, berpengetahuan luas, mahir berbicara, cermat, pantang menyerah, dan tegas. Menurut dia, pengiriman misi diplomatik semacam itu juga lazim dilakukan penguasa Islam di Spanyol maupun Palestina.

Praktik itu kian intensif karena kerap timbul gejolak di kawasan tersebut. Para diplomat dan utusan dengan keahlian hebat sangat dibutuhkan untuk meneruskan peradaban Islam yang gemilang.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/10/11/25/148728-tradisi-diplomasi-dalam-sejarah-islam

Isu Khilafah dan Teroris Panaskan Halaqah MUI


Isu Khilafah dan Teroris Panaskan Halaqah MUI

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA–Khilafah Islamiyah dan terorisme meramaikan halaqah/seminar bertajuk “Penanggulangan Terorisme” yang digelar MUI Pusat di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, Ahad (28/11). “Kita tidak bisa melarang khilafah Islamiyah bila sebatas wacana, tapi kalau berupa tindakan kekerasan, maka akan berhadapan dengan hukum,” kata Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Nasional, Ansyaad Mbai.

Di hadapan 100 peserta halaqah dari 40-an organisasi Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, HTI, FPI, dan sebagainya, Ansyaad mengemukakan, demokrasi yang dikembangkan Indonesia saat ini tidak dapat melarang wacana karena merupakan bagian dari kebebasan mengemukakan pendapat.

“Tapi, kalau sudah kekerasan atau tindakan melawan hukum dengan mendirikan negara Islam yang bertentangan UUD 1945 dan kesepakatan para pendiri bangsa ini yang mayoritas Islam tapi menghormati agama-agama lain,” katanya.

Penjelasan Ansyaad sempat dikritik seorang aktivis HTI bahwa kesepatan para pendiri negara tentang Piagam Jakarta itu merupakan penyelewenangan sejarah yang dipelopori Bung Hatta. “Ahli sejarah Manshur Suryonegoro justru menyatakan kelompok non-Islam sebenarnya sudah sepakat dengan `Khilafah` dan bahwa seorang pendeta mendukung 200 persen, tapi semuanya dipotong Hatta,” ungkap seorang pengurus HTI disambut teriakan `Allahu Akbar`.

Ansyaad menjawab, dia tidak bisa berputar ke masa lalu, namun berpegang kepada konstitusi yang ada sekarang. “Kalau HTI memang ingin mengubah, silakan ke DPR RI. Usulkan apa yang Anda inginkan tentang Khilafah Islamiyah, tapi kalau kalah dalam musyawarah jangan bertindak melanggar hukum,” katanya.

Kapolda Jatim Irjen Badrodin Haiti dan Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchory mendukung pernyatan Ansyaad. “Negara kita adalah negara hukum. Boleh saja kita punya gagasan, tapi gunakan cara-cara konstitusional. Kalau tidak maka akan bertindak pidana dan akan berhadapan dengan hukum,” kata Kapolda Jatim.

Sementara Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchory menyatakan,  “Negara ini ada prosedurnya. Kalau mau jujur sebenarnya sudah banyak peraturan Islam yang menjadi hukum positif dan hal itu melalui prosedur yang konstitusional.”

Ketika berbicara terorisme Ansyaad Mbai menyatakan terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama, tapi politik dan persepsi atau penafsiran tentang agama. “Karena itu, kita jangan bicara terorisme secara teori dan dikaitkan dengan agama, tapi kita harus melihat fakta bahwa orang yang menghalalkan darah orang lain dengan atas nama apapun, maka berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengutip hasil penelitian UIN Malang bahwa pelaku teroris itu bukan dari pesantren, tapi justru dari perguruan tinggi umum. “PT yang umum itu pun bukan pinggiran, tapi PT yang top. Pelaku teror itu juga bukan dari jurusan sosial, tapi eksakta dan sains. Buktinya, teroris yang ditangkap di Bandung merupakan sarjana teknik kimia ITB,” katanya.

Namun, ia mengaku terorisme itu tidak bisa diselesaikan dengan perang atau hukum semata, karena keduanya tidak akan menyelesaikan masalah. Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti menilai teroris itu bukan hanya bom, bisa juga berupa pembunuhan, penculikan, dan sebagainya yang tujuannya sama dengan teroris.

“Itu karena faktor penyebab terorisme itu bukan hanya faktor ideologi, karena ada juga terkait faktor ketidakadilan politik seperti NII pada tahun 1949, faktor ketidakadilan global seperti AS dan sekutunya, dan faktor separatisme,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, solusi mengatasi terorisme adalah dengan mempersempit ruang gerak melalui penertiban administrasi kependudukan (KTP dan surat pindah). “KTP atau surat pindah itu bisa dibuat dimana-mana, karena itu nama teroris itu banyak dengan memanfaatkan sistem administrasi,” katanya.

“Yang juga penting adalah deradikalisasi, karena itu peran ulama sangat penting untuk membentengi masyarakat agar tidak terpengaruh radikalisme dan selektif terhadap tamu yang kadang memanfaatkan keramahan orang Indonesia,” katanya.

Sementara Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Bukhory berjanji untuk meningkatkan halaqah dengan peserta yang lebih banyak dan narasumber yang berskala nasional seperti Ustadz Jakfar Umar Thalib.

 

Al Ma’mun, Kholifah Ahli Hadist Yang Peka


Selain dikenal sebagai Khalifah yang cerdas, al-Ma’mun juga dikenal sebagai Khalifah yang hafal Alquran dan ahli hadits. Abdullah bin Idris, salah satu ulama hadits Kufah telah meriwayatkan 100 hadits kepadanya. Setelah itu, al-Ma’mun pun mampu menghafalnya dengan baik di depan gurunya, yang membuatnya terkagum akan kecepatan dan ketepatan hafalannya.

Al-Ma’mun bukan saja hafal isinya, tetapi juga mengamalkannya. Inilah yang dipraktikkannya saat menjadi Khalifah. Yahya bin Aktsam menuturkan kisahnya, “Saya pernah menginap bersama al-Ma’mun. Saya terbangun di tengah malam dalam keadaan haus. Karena itu, saya membolak-balikkan badan saya karena menahan dahaga. Al-Ma’mun bertanya, ‘Wahai Yahya, apa yang terjadi denganmu?’ Saya katakan, ‘Saya merasa haus.’ Mendengar jawaban saya, dia langsung melompat dari tempat tidurnya. Tidak lama kemudian, dia pun datang dengan membawa segelas air. Saya bertanya kepadanya, ‘Mengapa Anda tidak panggil saja pelayan?’ Dia menjawab, ‘Saya tidak mungkin melakukannya. Karena ayah saya pernah mengatakan kepada saya, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan mereka.” Dalam riwayat lain, hadits serupa diriwayatkan al-Ma’mun dari Jarir bin ‘Abdillah. Riwayat lain lagi, diriwayatkannya dari Ibn ‘Abbas (as-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa’, 266).

Itulah yang membuat al-Ma’mun sangat peka terhadap kondisi rakyatnya. Hudyah bin Khalid menuturkan pengalamannya, “Saya pernah diundang makan siang oleh al-Ma’mun. Ketika makanan telah diangkat semua ke dalam, saya sengaja mengambil makanan yang jatuh ke lantai. Al-Ma’mun menyaksikan apa yang saya lakukan. Dia pun bertanya, ‘Apakah kamu belum kenyang?’ Saya pun menjawab, ‘Tidak. Tetapi, saya pernah mendengar hadits dari Hammad bin Salamah, dia mendengar dari Tsabin al-Banani, dari Anas, dia berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang makan sesuatu yang ada di bawah hidangan, maka dia akan selamat dari kefakiran.” Mendengar ini, al-Ma’mun pun memberikan hadiah uang 1.000 Dinar (Rp. 1,275 milyar) kepada saya (as-Suyuthi, Tarikh, 258).

Begitu pekanya al-Ma’mun, hingga ketika Raja Romawi menghadiahkan 200 Rithl minyak misk dan 200 lembar kulit musang kepadanya, dia pun segera membalasnya seraya berkata kepada para pembantunya, “Berikanlah kepadanya jumlah yang berlipat ganda agar dia tahu akan kemuliaan Islam.” Karena Islam mengajarkan agar siapa saja yang bisa membalas pemberian, hendaknya membalas dengan pemberian yang lebih baik. Selain itu, dia juga ingin menunjukkan bahwa Islam lebih tinggi dan mulia, yang tidak bisa ditandingi oleh agama apapun, termasuk agama sang Raja.

Maka, al-Ma’mun pun berpesan kepada wazir-nya, Yahya al-Barmaki, “Wahai Yahya, gunakan kesempatan, selama masih ada, untuk memenuhi hajat rakyat. Karena bintang begitu cepat putarannya, dan waktu pun begitu cepat rotasinya untuk membiarkan rakyat pada suatu kondisi..”

Begitulah kepekaan seorang Khalifah dalam merespons setiap peristiwa. Lebih hebat lagi, karena respons itu merupakan manifestasi dari pemahamannya yang mendalam terhadap ajaran Islam yang memang tinggi dan mulia.  HAR

 

%d bloggers like this: