Blog Archives

Yang Menolak Syariah Islam Justru Mengidap “hipocracy democracy”!


Dalam sebuah pemberitaan terbaru, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan ada banyak kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan daerah (perda) syariah yang mengandung unsur-unsur diskriminatif bahkan mendorong terciptanya kekerasan di wilayah publik.

Haidar pun menyatakan perlu diwaspadai tumbuhnya gerakan Islam Syariat,  yakni faksi yang mengusung semangat anti-nasionalisme, anti-demokrasi, dan menolak konsep negara-bangsa yang secara utopia mencoba menghidupkan kembali isu Negara Islam atas dasar sistem Khilafah Islam.  

 Faksi Islam Syariat ini, menurutnya juga mengidap apa yang disebut sebagai hypocracy in democracy, kemunafikan terhadap demokrasi. Di satu sisi secara tegas menolak demorkasi tetapi menikmati kehidupan di bawah alam demokrasi.

 Untuk membincangkan masalah tersebut, wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo mewawancarai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

 Apakah benar perda syariah mengandung unsur dikriminatif bahkan mendorong kekerasan?

Bukan kali ini saja dilontarkan pernyataan seperti itu di seputar perda-perda yang disebut sebagai perda syariah. Tapi, sama dengan pernyataan sebelum-sebelumnya, pihak-pihak itu tidak pernah bisa membuktikan mana perda yang diskriminatif itu, dan mana pula perda yang mendorong kekerasan.

Juga mana itu perda yang disebut perda syariah, karena faktanya memang tidak ada yang disebut perda syariah.

Lantas?

Itu hanyalah istilah yang dibuat oleh kelompok-kelompok atau orang sekuler di Jakarta. Mereka selalu meributkan perda-perda ini, sementara di daerah, di tempat perda-perda itu ada dan diterapkan orang-orangnya tidak pernah ribut. Mereka malah menikmati adanya perda-perda itu.

Contohnya?

Di Kabupaten Bulukumba, misalnya. Masyarakat di sana senang sekali dengan Perda Anti Miras— itu kalau perda ini yang dianggap sebagai perda syariah— karena berhasil menurunkan kriminalitas di sana hingga 80%.  Juga Perda Zakat berhasil meningkatkan PAD Kabupaten Bulukumba dari semula hanya sekitar Rp 9 miliar menjadi lebih dari Rp 90 miliar.

Jadi sungguh tidak layak seorang Muslim, apalagi tokoh ormas besar, melontarkan pernyataan seperti itu. Yang diperlukan darinya adalah justru seruan untuk penerapan syariah secara kaffah di negeri ini untuk tercapainya kemaslahatan rakyat, bukan justru menimbulkan stigma negatif terhadap semua yang berbau syariah.

Bagaimana dengan tudingan faksi Islam Syariat mengidap hipocracy in democracy, menolak demokrasi tetapi menikmati demokrasi?

Harus diperjelas, siapa faksi atau kelompok yang dimaksud itu. Kalau yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir (HT), maka HT memang dengan tegas menolak demokrasi.

Alasannya?

Demokrasi yang mengajarkan prinsip kedaulatan atau hak membuat hukum (menentukan benar – salah, boleh – tidak boleh) di tangan rakyat  itu bertentangan dengan aqidah Islam yang mewajibkan kita untuk meyakini bahwa hak membuat hukum itu ada di tangan Allah SWT semata.

Apa yang salah dengan pendapat ini?

Bukankah kita sebagai Muslim memang harus mendasarkan seluruh pendapat kita pada aqidah Islam?

Kalau HT disebut sebagai termasuk kelompok Islam Syariat, memang ada Islam tanpa Syariat? Islam model apa itu?

Kemudian harus diperjelas juga apa yang dimaksud dengan menikmati demokrasi. Kita semua, rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk HT dan kelompok Islam lain, memang hidup di negara ini, negara yang menerapkan sistem demokrasi. Tapi itu tidak berarti kita semua menikmati dengan senang sistem busuk ini.

Silakan tanya kepada rakyat, siapa yang senang dengan sistem seperti ini, yang telah membuat makin kokohnya sistem sekularisme dan kapitalisme, yang telah membuat hidup makin susah, harga apa-apa mahal,  yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, korupsi dan kerusakan moral merajalela di mana-mana, sementara intervensi asing makin menjadi-jadi dan bentuk kerusakan lainnya?

Saya sangat yakin, andai disuruh milih antara hidup di bawah sistem demokrasi dengan hidup di bawah sistem Islam, pasti mayoritas rakyat yang di negeri ini akan lebih baik hidup di bawah sistem Islam.

Itu artinya, sistem demokrasi di negeri ini bisa berjalan karena dipaksakan, bukan atas dasar kerelaan. Lalu, secara semena-mena memaksa juga syariat tidak boleh diberlakukan.

Lihatlah, baru satu dua perda yang tampak “bernuansa syariah” saja sudah dikecam kiri kanan. Katanya demokrasi, katanya kedaulatan rakyat, lalu mengapa ketika rakyat menginginkan syariah tidak boleh? Inilah hipocracy democracy yang sesungguhnya. Demokrasi yang hipokrit (munafik, red)!

Pada sisi lain, saya ingin mengatakan, bukan hipocracy democracy, yang lebih mengkhawatirkan adalah hipocracy Muslim. Yaitu, satu sisi ia menikmati diri sebagai seorang Muslim, tapi menolak syariat. Satu sisi menikmati diri sebagai hamba Allah, menikmati semua rizki dan karunia Allah, ketika mati nanti juga minta ampunan dan surganya Allah, tapi menolak kedaulatan Allah. Inilah Muslim hipokrit!

Bagaimana Hizbut Tahrir memposisikan nasionalisme?

Tergantung apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan di situ. Bila yang dimaksud adalah komitmen kepada keutuhan wilayah,  HTI berulang menegaskan penentangannya terhadap gerakan separatisme dan segala upaya yang akan memecah belah wilayah Indonesia.

Menjelang jajak pendapat Timor Timur beberapa tahun lalu  misalnya, HTI menentang keras karena itu akan menjadi jalan bagi Tim Tim lepas. Dan benar saja, akhirnya terbukti Timor Timur setelah jajak pendapat yang penuh rekayasa itu benar-benar lepas dari Indonesia.

Bila nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan artinya adalah pembelaan terhadap kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, HTI berulang juga dengan lantang menentang sejumlah kebijakan yang jelas-jelas bakal merugikan rakyat Indonesia.

Contohnya?

Seperti protes terhadap pengelolaan SDA yang lebih banyak dilakukan oleh perusahaan asing; atau penolakan terhadap sejumlah UU seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal dan sebagainya yang sarat dengan kepentingan pemilik modal.

Karena itu, salah besar bila menuduh HTI dengan seruan syariah dan khilafahnya itu tidak peduli kepada nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan.

Tapi bila nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan diartikan sebagai kesetiaan kepada sekularisme, maka dengan tegas HTI menolak karena justru sekularisme inilah yang telah terbukti mempurukkan Indonesia seperti sekarang ini. Maka, benar sekali fatwa MUI tahun 2005 yang mengharamkan sekularisme.

Kelompok liberal sering menganggap Hizbut Tahrir sebagai ancaman bagi moderasi, kenapa?

Tergantung apa yang dimaksud dengan moderasi di sini. Kalau yang dimaksud moderasi adalah sikap toleransi, mengedepankan dialog, menghargai pendapat dan keyakinan bahkan agama orang lain, juga sikap non kekerasan, saya tegaskan bahwa HT adalah gerakan yang sangat menghargai pendapat orang lain, selalu mengedepankan dialog dan non kekerasan.

Tapi bila moderasi itu diartikan sebagai sikap menjauh dari Islam yang kaffah, jelas HT menolak keras, karena sebagai Muslim, sesungguhnya tidak ada pilihan lain kecuali ya memang harus menjadi Muslim yang sebenarnya atau Muslim yang kaffah.

Menjauh dari Muslim kaffah itu artinya memberi ruang kepada sekularisme. Masak iya, kita mau jadi Muslim sekuler?

Jadi yang harus kita khawatirkan bukanlah ancaman terhadap moderasi, tapi ancaman riil terhadap negeri ini.

Apa ancaman riil tersebut?

Sekularisme yang makin memurukkan negeri ini dan neo imperialisme atau penjajahan model baru yang dilakukan oleh negara adikuasa.

Tolong jelaskan masing-masing ancaman tersebut…

Semenjak Indonesia merdeka, telah lebih dari 60 tahun negeri ini diatur oleh sistem sekuler, baik bercorak sosialistik di masa orde lama maupun kapitalistik di masa orde baru dan neo liberal di masa reformasi.

Dalam sistem sekuler,  aturan-aturan Islam atau syariah memang tidak pernah secara sengaja selalu digunakan. Agama Islam, sebagaimana agama dalam pengertian Barat, hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhannya saja, misalnya pada saat shalat, puasa, zakat, haji, kelahiran, pernikahan dan kematian.

Sementara  dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama (Islam) ditinggalkan. Maka, di tengah-tengah sistem sekuleristik tadi lahirlah berbagai bentuk  tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem  pendidikan yang materialistik.

Maka, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim itu, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang  datang secara bertubi-tubi.

Lihatlah, meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah lebih dari 60 tahun merdeka, tapi sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan.

Puluhan juta angkatan kerja menganggur.. Sementara,  jutaan anak putus sekolah. Jutaan lagi mengalami malnutrisi. Hidup semakin tidak mudah dijalani, sekalipun untuk sekadar mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus menerus terjadi.

Ajaib, ini negeri penghasil minyak, tapi untuk mendapatkan minyak tanah rakyat harus mengantri berjam-jam.

Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Berbagai bentuk kriminalitas mulai dari pencopetan, perampokan maupun pencurian dengan pemberatan serta  pembunuhan dan tindak asusila, budaya permisif, pornografi dengan dalih kebutuhan ekonomi  terasa  semakin meningkat tajam.

Tak mengherankan bila oleh AFP, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling liberal setelah Rusia. Sepanjang krisis,  kriminalitas dilaporkan meningkat 1000%, angka perceraian meningkat 400%, sementara penghuni rumah sakit jiwa meningkat 300%. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah 60 tahun merdeka, hidup koq makin susah.

Bagaimana dengan ancaman neo imperialisme?

Indonesia memang telah merdeka. Tapi penjajahan ternyata tidaklah berakhir begitu saja. Nafsu negara adikuasa untuk tetap melanggengkan dominasi mereka atas dunia Islam, termasuk terhadap Indonesia, demi kepentingan ekonomi dan politik mereka tetap bergelora.

Neo imperialisme dilakukan untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain. Melalui instrumen utang dan kebijakan global,  lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat tidak untuk sungguh-sungguh membantu negara berkembang, tapi sebagai cara untuk melegitimasi langkah-langkah imperialistik mereka.

Akibatnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tidak lagi merdeka secara politik. Penentuan pejabat misalnya, khususnya di bidang ekonomi, harus memperturutkan apa  mau mereka. Wajar bila kemudian para pejabat itu bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat, tapi untuk kepentingan “tuan-tuan’ mereka.

Demi memenuhi kemauan “tuan-tuan” itu, tidak segan mereka merancang aturan (lihatlah UU Kelistrikan yang telah dianulir oleh Mahakamah Konstitusi, juga UU Migas dan UU Penamanan Modal yang penuh dengan kontroversi) dan membuat kebijakan yang merugikan negara.

Lihatlah penyerahan blok kaya minyak Cepu kepada Exxon Mobil, juga pembiaran terhadap Exxon yang terus mengangkangi 80 triliun kaki kubik gas di Natuna meski sudah 25 tahun tidak diproduksi dan kontrak sudah berakhir Januari 2007 lalu.

Tak pelak lagi, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban, seperti yang kita saksikan sekarang.

Kenapa Hizbut Tahrir percaya khilafah adalah sistem yang akan memberikan kebaikan bagi Indonesia? 

Karena itu, dalam konteks Indonesia, ide khilafah yang substansinya adalah syariah dan ukhuwah, sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru (neo-imperialisme) yang nyata-nyata sekarang tengah mencengkeram negeri ini yang dilakukan oleh negara adikuasa.

Hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara sepadan. Sementara, syariah nantinya akan menggantikan sekularisme yang telah terbukti memurukkan negeri ini.

Karena itu pula, perjuangan HTI dengan segala bentuk aktifitasnya itu, harus dibaca sebagai bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dalam berusaha mewujudkan  Indonesia lebih baik di masa datang, termasuk guna meraih kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

Bisakah dikatakan bahwa semua itu adalah wujud dari kecintaan HTI terhadap negeri ini?

Betul sekali. Dakwah HTI dilakukan tidak lain adalah demi Indonesia ke depan yang lebih baik. Bila hancurnya khilafah disebut sebagai ummul jaraaim, maka diyakini bahwa tegaknya kembali syariah dan khilafah akan menjadi pangkal segala kebaikan, kerahmatan dan kemashlahatan, termasuk bagi Indonesia. (Mediaumat.com, 21/7)

Advertisements

Kaum Liberal dan Pentingnya Khilafah


01. mengapa ramai hastag #IndonesiaTanpaJIL? semua itu wajar mengingat mudharat besar yg dihasilkan kelompok ‘kaki-tangan’ barat ini

02. mulai dari membolehkan homoseksual, penolakan terhadap syariat Islam dan pembenaran untuk mengumbar aurat mereka dakwahkan


03. sampai ke penghalalan nikah beda agama, penghinaan terhadap kerasulan Muhammad saw, gugatan atas keaslian Al-Qur’an mereka gencarkan

04. maka wajar ummat Islam menolak liberalisme, bagaikan menggunting dalam lipatan, mereka menamakan diri Islam dan mempropagandakan barat

05. ditilik dari segi sejarah, kemunculan kaum liberal (JIL) di indonesia sangat terkait dengan gerakan liberal di dunia Islam umumnya

06. pada abad ke 17, saat Khilafah Utsmani sudah melemah, misionaris kristen mulai melaksanakan aksi mereka di beirut libanon lwt pendidikan

07. tugas mereka jelas, membuat kaum Muslim ragu dengan agamanya sendiri dan mempertanyakan keabsahan agama mereka

08. pada abad 18-19, seiring kebangkitan dunia barat karena meninggalkan kristen sebagai agama, masalah liberalisme kaum Muslim juga dimulai

09. beberapa tokoh barat bersepakat bahwa masuknya Napoleon ke Mesir pada 1798 adl inisiasi awal dari pemikiran liberal di dunia Muslim

10. saat itu, ummat shock menyaksikan kebangkitan barat dan bersamaan dengannya melemahnya Khilafah Islam, dan mulai bertanya-tanya

11. “apa yang membuat barat bangkit?” dan “yang membuat Islam lemah?”, begitulah yang dipikirkan ilmuwan2 Islam saat saksikan majunya barat

12. “apakah kita lemah dan barat kuat karena cara pikir barat lebih baik dari cara pikir kita?” begitulah syaitan menyusup lewat akal

13. maka saat itu pemikir2 Islam banyak merapat ke barat, membuka dialog, mengapa “barat maju sementara Islam melemah”

14. tanpa kaum Muslim sadari, melemahnya Khilafah saat itu sesungguhnya karena melemahnya pemikiran Islam, bukan karena pemikiran Islam

15. saat itu bahasa arab telah melemah penggunaannya, filsafat persia dan yunani pun merusak pemikiran, belum lagi ijtihad yg tak dilakukan

16. namun sebagaimana jebakan barat, kaum Muslim mulai diperkenalkan dengan cara pikir barat yg liberalis, derivat dari sekulerisme

17. “memisahkan antara agama dan negara”, “menolak otorisasi kelompok tertentu menafsirkan dalil” itu kampanye barat pada Islam

18. barat via prancis, inggris dan amerika berusaha mengenakan paham yg membangkitkan mereka pada kaum Muslim, yaitu “meninggalkan agama”

19. barat sangat sadar, adanya Khilafah menutup jalan bagi mereka untuk menguasai Muslim, karena itu liberalisasi agama jadi jawaban

20. maka melalui upaya liberalisasi agama, barat berusaha menanamkan bahwa modernisasi adalah meninggalkan agama sebagai dasar pikir

21. liberalisasi agama ini mendapatkan sambutan, khususnya dari misionaris kristen dan cendekiawan Islam yang disekolahkan keluar negeri

22. generasi awal (1830-1870) liberalis tmsk Rifa’ah Rafi Al-Tahtawi, menimba liberalism di Prancis dan membawa pendidikan sekuler ke Mesir

23. pula tokoh kristen Butrus al-Bustani yg menyebarkan pemikiran cabang liberalisme yaitu nasionalisme arab, utk memisahkan dr Khilafah

24. generasi kedua (1870 – 1900) dari mereka lebih berani, kali ini kaum liberal menggugat bahwa Al-Qur’an dan Islam adl agama bias gender

25. Maka muncullah perusak Islam lainnya, liberalis generasi kedua yaitu Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani guru-murid pengusung liberal

26. banyak ummat Muslim menyangka mereka adalah ulama pembaharu Islam, pada hakikatnya mereka ini adalah pengkhianat yg menjual Islam

27. khusus Jamaluddin ini, Khalifah Abdul Hamid II dlm catatan hariannya pernah mengatakan dia layaknya “pelawak” kaki tangan Inggris

28. setelah pan-arabisme (nasionalisme arab) yg diusung Jamaluddin gagal, ia malah meminta lindungan pada tentara kafir, begitulah “pelawak”

29. gerakan liberalisme generasi kedua ini tampil lebih vulgar, mulai mengusung pemakzulan Khilafah, sebagaimana diinginkan majikan baratnya

30. ide liberalisasi agama dalam bentuk penolakan terhadap syariat dalam bingkai Khilafah ini mengkristalisasi pada generasi liberalis ketiga

31. generasi ketiga ini merentang 1900 – 1939, dengan tokohnya spt Muhammad Rasyid Ridha, Ali Abdur Raziq dan Thaha Husain

32. gugatan mereka terhadap Khilafah, juga dibarengi dengan meniupkan benih nasionalisme pada pemuda Arab, Turki, dan lainnya

33. Nasionalisme inilah kelak memberi ruh pada gerakan revolusi arab dan gerakan turki muda, yang berujung pada runtuhnya Khilafah di 1924

34. Nah, generasi liberal ketiga inilah yang banyak direspons oleh dunia Islam, termasuk Indonesia yang terpengaruh dengan pemiran liberal

35. da’i liberal semacam Muhammad Arkoun, Nashr Hamid Abu Zaid, Rasyid Ridha dll, mulai mewarnai pemikir-pemikir Indonesia

36. adalah Muhammad Tahir Djalaluddin, murid Muhammad Abduh yg ‘berjasa’ menyebarkan liberalisme di nusantara dan ranah melayu

37. sesampai dari mesir, ia menyebarkan pemikiran Muhamamd Abduh dan Jamaluddin al-Afghani tentang liberalisme di majalah al-Imam

38. tema sentral majalah al-Imam ini adalah feminisme, kebebasan berpendapat (walau tak sesuai syariat) dan tema liberal yg lain

39. Pada 1970-an, gerakan liberal ini menemukan relungnya di indonesia lewat Nurcholish Majid, sesepuh liberal di Indonesia

40. Nurcholish Majid mewarisi liberalisme dari Fazlur Rahman, dosennya di Chicago yg mengusung tafsir ‘kontekstual’ bukan ‘tekstual

41. Tafsir kontekstual ini menyatakan bahwa dalil Qur’an bukan dilihat secara teks kata2, tapi maknanya (konteks) saja sudah cukup

42. Misal, menutup aurat maknanya adl menjaga kehormatan n melindungi diri, jadi bila sudah terhormat dan terlindung, tak perlu tutup aurat

43. Nurcholish misalnya menyatakan “Tiada tuhan (t kecil) kecuali Tuhan (T besar)” dan mengajarkan bahwa semua agama itu benar

44. menjelang 1970-an, gerbong liberalisme bertambah panjang dengan daftar nama Harun Nasution, Abdurrahman Wahid dan Munawir Sjadzali

45. mereka miliki kesamaan, yaitu kekaguman atas Muhammad Abduh, Ali Abdur Raziq, Rasyid Ridha dan pemikir liberal lainnya

46. saat itu, tak ayal lagi, pemikiran liberal mulai menyusup pada cendekiawan NU dan Muhammadiyah, khususnya para santri muda mereka

47. maka pada 2001, digalang Ulil Abshar, Gonawan Moehammad dibentuklah JIL untuk satukan seluruh organisasi bernafas liberal di Indonesia

48. dalam situs islamlib.com dinyatakan, lahirnya JIL sebagai respons atas bangkitnya “ekstremisme” dan “fundamentalisme” agama di Indonesia

49. intinya gerakan JIL adl membuat ummat berpaling dari Islam memanfaatkan isu “ekstremisme”, “fundamentalisme” n “radikalisme”

50. mereka menggugat Al-Qur’an dan Rasul, menyalahkan ahli tafsir dan ulama terdahulu, serta menafsirkan ayat sebatas batok kepala mereka

51. Ulil Abshar Abdalla misalnya menyatakan “Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar.”

52. Sumanto al-Qurthuby menulis “hakekat Al-Qur’an bukanlah ‘teks verbal’ yg 6666 ayat bikinan Utsman itu melainkan gumpalan2 gagasan.”

53. Luthfi Assyaukani “Jilbab itu kan dipake khusus buat shalat/pengajian. Kalau di tempat umum ya mesti dibuka. Bego aja kebalik-balik,”

54. begitulah kerjaan mereka, selain itu mereka juga aktif mengadakan acara2 pemurtadan secara pemikiran, dan disokong dana barat

55. JIL juga merilis FLA (fikih lintas agama) yang membolehkan nikah beda agama, penghapusan nisbah warisan dan masa iddah ada pada laki2

56. mereka mengkampanyekan sekulerisme, pluralisme dan liberalisme (sepilis) sebagai tandingan syariat Islam dan Khilafah Islam

57. walau MUI telah mengharamkan sepilis kaum liberal ini, namun masyarakat tetap dijejali dengan ide ini, khususnya kaum awam

58. termasuk menyebar derivat sepilis seperti demokrasi yg mengambil hak Allah sebagai penentu halal dan haram dan serahkan pd suara mayoritas

59. liberalis membeli acara2 tv dan lapak2 di koran dengan uang dari barat dan memaksa ide liberal bercokol di kepala generasi Muslim

60. tak hanya tulisan dan radio, mereka juga merambah sinetron, dan film2 bioskop, seminar2 di kampus dan partai2 politik

61. org liberal merasa mereka keren ketika bisa kutip pendapat2 barat, tanpa sadar mereka cuma tugasnya membeo majikannya saja

62. lebih parah lagi, mereka kira dengan menjilat n ngibas-ngibasin ekor mereka bisa senangkan majikan, padahal nunggu dipotong juga

63. menjual agama atas dalil modernisasi, kebablasan, itulah kaum liberal, yang terkadang juga gak konsisten sama pendapatnya sendiri

64. bilang semua agama sama2 benar, tapi disuruh pindah agama keluar Islam gak mau, gak konsisten toh?

65. bilangnya semua agama sama, tapi mati masi mau dikainin kafan, kalo berani ya dibakar aja trus dibuang ke kalimalang

66. Betul ketika Hudzaifah meriwayatkan hadits Nabi bahwa akan ada “da’i-da’i yang menyeru pada neraka jahannam, yg ikut mrk akan masuk neraka”

67. Nabi jelaskan bahwa da’i penyeru neraka ini “dari kaum yg kulitnya sama seperti kamu, dan berbicara dengan bahasa kami”

68. begitulah JIL, berkulit Islam dan berbahasa Al-Qur’an, namun yang diserukannya adalah menuju pintu neraka jahannam.. innalillahi..

69. konsisten sekuler, web mereka jelaskan dasar JIL poin f. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik

70. singkat cerita, sama seperti pendahulu2nya, sepertinya majikannya juga masih sama, JIL ingin menggagalkan penerapan syariat Islam

71. karena itulah kaum liberal dan JIL paling sewot bila ada kelompok yg menginginkan formalisasi syariat dalam negara dlm bentuk Khilafah

72. bila generasi liberal lalu memakzulkan Khilafah, maka peliharaan barat generasi baru ini menghalang-halangi kembalinya Khilafah Islam

73. subhanallah, terkadang Allah menguji kaum Muslim dengan musuh bersama, yang kita bersatu karenanya, menyadari pentingnya ukhuwah Islam

74. oleh karena itu, #IndonesiaTanpaJIL perlu digemakan, dan kita lanjutkan dengan Indonesia Dengan Syariah dan Khilafah” 🙂

oleh Ustadz Felix Siauw Copast dari web sebelah

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2011


Al-Islam edisi 586, 23 Desember 2011-28 Muharram 1433 H

Tahun 2011 segera berlalu. Menilik catatan berbagai peristiwa yang terjadi dan kondisi riil kehidupan umat, terlihat jelas bahwa umat masih menderita disebabkan kapitalisme. Catatan berikut adalah sebagian kecil faktanya:

Rakyat Nganggur dan Miskin di Negeri Kaya

APBN-P 2011 sebesar Rp 1.321 triliun meningkat Rp 279 triliun. Namun, utang Pemerintah juga meningkat. Dari Statistik Utang Kemenkeu, per Oktober 2011 utang Pemerintah mencapai Rp 1.768 triliun. Maka 20% dari APBN (Rp 266,3 triliun ) pun habis hanya untuk membayar utang dan bunganya.

Diperkirakan, tahun 2011 angka pertumbuhan 6,5% dan PDB mencapai US$ 752 miliar. Menurut Majalah Forbes yang dirilis November lalu, dari jumlah itu 11 % atau US$ 85,1 miliar dimiliki hanya oleh 40 orang terkaya di negeri ini. Hal ini menunjukkan lebarnya kesenjangan dan buruknya distribusi kekayaan di negeri ini.

Di sisi lain, berdasarkan data BPS tahun 2011 terdapat 8,12 juta orang menganggur. Sementara data Kadin, justru ada tambahan 1,3 juta penganggur tiap tahun. Sebab tambahan lapangan kerja hanya 1,61 juta sementara tambahan tenaga kerja baru mencapai 2,91 juta orang (lihat, Republika, 15/12).

Angka kemiskinan pun tetap tinggi. Berdasarkan Data BPS tahun 2011 di negeri ini ada 30 juta orang miskin dengan standar kemiskinan yaitu pengeluarannya kurang dari 230 ribu/bulan. Jika ditambahkan dengan yang ‘hampir miskin’ (pengeluarannya Rp 233-280 ribu/bulan), jumlahnya menjadi 57 juta orang atau 24% dari penduduk negeri ini. Apalagi kalau menggunakan standar Bank Dunia (pengeluaran kurang dari US$ 2 per hari) maka ada lebih dari 100 juta orang miskin di negeri ini. Sungguh ironi.

Kekayaan alam begitu melimpah di negeri ini. Tapi sebagian besarnya dikuasai asing. Tentu hasilnya lebih banyak dinikmati asing. Contohnya, Freeport yang sudah bercokol 40 tahun di bumi Papua, antara tahun 2004 -2008 pendapatannya US$ 19,893 milyar (sekitar Rp 198 triliun). Sementara pemerintah selama 5 tahun itu hanya menerima Rp 41 triliun dalam bentuk pajak dan royalti.

Kenapa semua itu bisa terjadi? Kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, penguasaan asing dan swasta atas kekayaan negeri dan sebagainya itu, tak lain akibat diterapkannya sistem kapitalisme di negeri ini.

Korupsi Makin Menjadi

Menurut survei Transparency International yang dilansir pada bulan Desember 2011, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negeri ini hanya 3.0 (skala 0 terkorup – 10 terbersih). Indonesia menempati rangking 100 dari 183 negara yang disurvei. Dalam 10 tahun ini, IPK Indonesia hanya naik 0,8. Artinya, pemberantasan korupsi 10 tahun ini tidak menunjukkan perubahan berarti.

Korupsi menjangkiti semua instansi dan lembaga, baik parpol, birokrasi, legislatif dan yudikatif. Kasus Nazarudin sang bendahara Parpol berkuasa, kasus korupsi di Kemenakertrans, korupsi wisma atlet SEA GAMES Palembang, mafia anggaran di DPR, banyaknya pegawai muda memiliki rekening bejibun, puluhan kepala daerah terjerat korupsi, jaksa dan hakim tertangkap korupsi dan menerima suap, dsb, secara nyata menjadi buktinya.

Akar penyebabnya tak lain adalah sistem politik yang berbiaya tinggi. Perlu modal besar untuk membiayai proses politiknya. Besarnya biaya itu tak sebanding dengan perolehan yang sah. Dari mana lagi menutupinya kalau bukan dengan korupsi, kolusi dan manipulasi? Itulah sistem politik demokrasi.

UU Represif dan Liberal

Tahun ini, rakyat dihadiahi UU Intelijen. UU ini berpotensi mengancam kebebasan dan hak-hak privasi rakyat. Banyaknya istilah, definisi dan pasal multi tafsir memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang demi kekuasaan. Adanya wewenang penyadapan, pemeriksaan rekening dan penggalian informasi berpotensi menjadi alat represif dan melanggar hak-hak privasi rakyat. Celakanya bagi orang yang merasa dilanggar hak dan privasinya oleh intelijen, tidak ada mekanisme untuk mengadu dan mendapatkan keadilan. Potensi lahirnya rezim represif itu makin besar dengan dibahasnya RUU Kamnas dan RUU Ormas yang senafas dengan UU Intelijen.

Disisi lain, UU BPJS dan UU Pengadaan Lahan untuk Pembangunan menambah daftar UU liberal yang menyengsarakan rakyat. UU BPJS dan UU SJSN dengan spirit neoliberal membenarkan negara berlepas tangan dari menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, khususnya kesehatan. Atas nama UU, beban itu dilimpahkan ke pundak rakyat. Rakyat wajib membiayai sendiri dan saling membiayai jaminan kesehatan melalui skema asuransi sosial. Dengan UU ini setiap rakyat diwajibkan menjadi peserta asuransi sosial dan wajib membayar premi. Maka yang pasti, beban di pundak rakyat makin berat. Seolah belum cukup beban dan penderitaan rakyat akibat berbagai UU bernafas liberal, DPR dan Pemerintah pun giat membahas RUU lainnya seperti RUU Pangan, RUU Perguruan Tinggi dan RUU lainnya. Semuanya kental dengan ideologi liberal yang mengancam rakyat.

Gejolak Papua

Gejolak di Papua diantaranya adalah dampak perebutan kekuasaan dalam Pilkada seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak dan mengakibatkan 20 orang lebih tewas pada Juli silam. Gejolak juga terjadi berkaitan dengan keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI). Terjadi pemogokan karyawan PTFI dan berujung bentrokan dengan aparat menewaskan dua orang pada Oktober silam. Gejolak lainnya terkait separatisme untuk memisahkan Papua.

Sementara itu, kekerasan lain yang terus terjadi di Papua adalah rangkaian penembakan yang diduga dilakukan oleh OPM. Rangkaian penembakan itu telah menjadi teror tersendiri dan memakan korban tewas 12 orang termasuk Kapolsek Mulia. Ironisnya, meski sudah berupa teror dan menimbulkan korban tewas, semua itu tidak pernah disebut dan ditindak seperti terorisme. Mereka dianggap sebagai pelaku kriminal biasa. Lebih parah lagi sebagian besar pelakunya belum tertangkap.

Ironi Deradikalisasi

Salah satu proyek yang dengan sangat semangat dilakukan pemerintah adalah deradikalisi. Didukung anggaran yang meningkat menjadi lebih dari Rp 400 milyar, proyek deradikalisasi ini menjadikan Islam dan umat Islam sebagai target utama. Diantara kriteria radikal yang digunakan adalah mereka yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam negara dan mereka yang menggangap Amerika Serikat sebagai biang kezaliman global. Syariah Islam justru dianggap ancaman. Itulah ironi negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini. Muslim yang menentang penjajahan brutal Amerika pun dianggap musuh.

Pemerintah dalam proyek ini banyak mengadopsi rekomendasi lembaga kajian asing seperti Rand Corporation. Menurut lembaga kajian asal Amerika ini, deradikalisasi adalah proses memoderatkan keyakinan seseorang (Rand Corporation, 2010, Deradicalizing Islamist Extremist, hal. 5). Maka deradikalisasi itu adalah upaya membuat kaum muslim menjadi liberal, moderat, pluralis, menerima sekulerisme dan kapitalisme serta tidak anti AS dan Barat. Tentu saja yang dirugikan adalah umat Islam. Sebaliknya itu akan melanggengkan penjajahan dan menguntungkan asing terutama AS.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pertama, Setiap sistem yang tidak bersumber dari Allah SWT, Zat Maha Tahu, pasti akan menimbulkan kerusakan dan akhirnya tumbang. Rapuhnya kapitalisme dengan berbagai bentuk kerusakan dan segala dampak ikutan yang ditimbulkannya berupa kemiskinan dan kesenjangan kaya miskin serta ketidakstabilan ekonomi dan politik, seperti yang saat ini terjadi di berbagai belahan dunia adalah bukti nyata. Kenyataan ini semestinya menyadarkan kita semua untuk bersegera kembali kepada jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai oleh Allah SWT, dan meninggalkan semua bentuk sistem dan ideologi kufur. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS ar-Rum [30]: 41)

Kedua, Sekuat apapun sebuah rezim yang otoriter, korup, menindas rakyat dan durhaka kepada Allah SWT, meski telah dijaga dengan kekuatan senjata dan didukung oleh negara adidaya, cepat atau lambat pasti akan tumbang dan tersungkur secara tidak terhormat. Jatuhnya Ben Ali, Mubarak, Qaddafi, Ali Abdullah Saleh dan mungkin segera menyusul penguasa Suria Bashar Assad, serta penguasa lalim di negara lain, adalah bukti nyata. Kenyataan ini semestinya memberikan peringatan kepada penguasa dimanapun untuk menjalankan kekuasaannya dengan benar, penuh amanah demi tegaknya kebenaran, bukan demi memperturutkan nafsu serakah kekuasaan dan kesetiaan pada negara penjajah. Pembuatan berbagai UU yang bakal membungkam aspirasi rakyat, seperti UU Intelijen atau RUU Kamnas dan yang serupa di negeri ini, mungkin sesaat akan berjalan efektif, tapi cepat atau lambat itu semua justru akan memukul balik penguasa itu sendiri.

Ketiga, Oleh karena itu, bila kita ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan yang tengah membelit negeri ini, maka kita harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Dzat yang Maha Baik, itulah syariah Allah dan pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. Di sinilah esensi seruan ”Selamatkan Indonesia dengan Syariah” yang gencar diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Karena hanya dengan sistem berdasar syariah dengan menegakkan Khilafah yang dipimpin oleh orang amanah (Khalifah) saja Indonesia benar-benar bisa menjadi baik. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar

Studi Bank Dunia: Kelas menengah yaitu mereka yang pengeluarannya US$ 2-20 per hari 56,5% dari 237 juta penduduk Indonesia atau sekitar 134 juta orang. Namun dari jumlah itu, yang masuk kategori belanja US$ 6 – 20 per hari hanya 14 juta orang. Lainnya, tidak mandiri dan rentan menjadi miskin (lihat, Kompas, 20/12).

  1. Artinya, kelas menengah yang benar-benar kaya hanya 14 juta orang (5,6 % dari penduduk Indonesia). Sementara 120 juta orang (50,6% dari penduduk Indonesia) tidak mandiri dan rentan menjadi miskin. Di luar itu, lebih dari 100 juta orang (atau sekitar 45 % penduduk Indonesia) terkategori miskin menurut standar Bank Dunia.
  2. Itulah prestasi sistem kapitalisme: kesenjangan yang lebar, distribusi kekayaan yang tak adil, memiskinkan mayoritas rakyat dan sebaliknya menumpuk kekayaan pada sebagian sangat kecil dari rakyat.
  3. Terapkan Sistem Ekonomi Islam, niscaya kesenjangan menyempit dan hampir hilang, kekayaan terdistribusi secara adil. Kesejahteraan dan kemakmuran bisa dirasakan oleh semua.

HTI Desak Rusia Hentikan Kezaliman terhadap Aktivis Islam


Jakarta. Hizbut Tahrir Indonesia gelar unjuk rasa kecam pemerintah Rusia yang melakukan tindakan zalim terhadap keluarga aktivis Islam di negeri beruang merah itu, Kamis (16/6) siang di depan Kedutaan Besar Rusia,  Jakarta. Pasalnya, demi mendapatkan pengakuan dari dua aktivis HT Rusia Sidikov Farukh Fadhludinovitz  dan Shakirov Albert Zakoyovitz , Dinas Keamanan Dalam Negeri Rusia (FSB) menzalimi keluarga dua aktivis yang ditahan sejak 10 Desember 2010 tersebut.

Pada 19 Mei lalu, FSB menculik istri dan ketiga anak Sidikov yakni Sidikova Omidkhan Ganeva (35), Mirmikhan (12), Nushratullah (10), dan Shalahuddin (8). Sampai saat ini pemerintah tidak memberitahukan keberadaan Sidikova, sedangkan ketiga anak mereka dititipkan di panti asuhan anak yatim.

“Sidikova ditangkap untuk menekan suaminya agar mengakui tuduhan kejahatan yang tidak dilakukannya,”  ujar Sekretaris Jubir HTI Roni Ruslan di hadapan puluhan pengunjuk rasa.

Perlakuan keji aparat juga dialami istri dan keempat anak Shakirov yakni Shakirova Layla Ramilvina (29), Zainab (6), Shalahudin (4), Ali (2), dan Janat (1). FSB mengacak-acak rumah, tidak jelas apa yang dicarinya. Dinas keamanan pun membentak-bentak sehingga keempat anak Shakirov menangis ketakutan.

“Tidak menemukan apa yang mereka cari, FSB pun memaksa Shakirova menandatangani pengakuan bahwa ia adalah fundamentalis,”  ungkapnya.

Di hari yang sama (23 Mei), beberapa Muslimah lainnya pun mengalami nasib serupa. Manabova Yola Kazikonova  (27) diculik selama sehari, sedangkan kedua anaknya ditinggalkan begitu saja di rumah. Padahal yang satu masih menyusui sedangkan kakaknya baru berusia lima tahun. Manabova diancam akan ditusuk obeng dan bor serta dihardik picik dan sakit jiwa.

Sedangkan Minibayeva Ilmira Yonirovna (26) yang tengah hamil 8 bulan nyaris saja keguguran saat FSB menggeledah rumahnya dengan sangat kasar.  Personel FSB pun menginjak-injak buku-buku keislaman yang banyak mengandung ayat-ayat suci Alquran.

Atas tindakan zalim tersebut, HTI mendesak pemerintah Rusia untuk segera menghentikan tindakan keji pemerintah Rusia dalam mencapai tujuannya, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai dan prinsip yang konon dianut Rusia yakni HAM dan demokrasi.

Namun, terlepas pemerintah Rusia akan menghentikan tindakan zalimnya atau tidak, HT Rusia dan aktivis HT lainnya di seluruh penjuru dunia, akan tetap berjalan di atas metodenya yakni dakwah tanpa kekerasan untuk menegakkan kembali syariah Islam dalam bingkai khilafah.

“Ingatlah wahai penguasa Rusia, tindakan zalim kalian tidak akan menghentikan aktivitas Hizbut Tahrir di sana! Tindakan zalim kalian cepat atau lambat justru akan mempurukkan kalian!” ancam Roni.[] mediaumat.com

Ahmadiyah: Tazdkiroh Bukan Kitab Suci


 

Jakarta – Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mempercayai bila semasa hidupnya, Mirza Ghulam Ahmad pernah menerima wahyu suci dari Allah SWT. Wahyu tersebut kemudian dibukukan oleh Mirza yang kemudian hari disebut sebagai Tazdkiroh.

“Tazdkiroh adalah wahyu suci yang diterima Mirza Ghulam Ahmad. Yang kemudian dituliskannya, tapi Tazdkiroh bukan kitab suci,” ujar anggota JAI, Syamsir Ali, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi VIII dengan JAI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2011).

Bahkan menurut Syamsir ulama-ulama lain seperti Imam Syafii,  Imam Hambali, para Khulafaur Rasyidin juga mendapatkan wahyu suci.

“Soal yang menerima wahyu, bukan beliau saja, ada imam Syafii juga, Usman dan Umar dan ulama lainnya. Dan wahyu itu datangnya dari Allah SWT,” tambahnya.

Pendapat tersebut langsung disanggah oleh anggota Komisi VIII, Zainut Tauhid Sa’adi. Zainut keberatan dengan pernyataan Syamsir yang menyatakan para ulama termasuk Mirza telah menerima wahyu suci.

“Jangan anda bawa pemikiran-pemikiran anda ke dalam pemikiran kami. Bagi kami wahyu suci itu hanya di terakhir hanya diterima Nabi Muhammad,” terang Zainut.

Mendengar bantahan tersebut, Syamsir segera membela diri. Meski menyakini Tadzkiroh adalah wahyu, namun Ahmadiyah menyebut bila buku harian Mirza tersebut bukan kitab suci.

sumber : detik.com

%d bloggers like this: