Blog Archives

Yang Menolak Syariah Islam Justru Mengidap “hipocracy democracy”!


Dalam sebuah pemberitaan terbaru, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan ada banyak kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan daerah (perda) syariah yang mengandung unsur-unsur diskriminatif bahkan mendorong terciptanya kekerasan di wilayah publik.

Haidar pun menyatakan perlu diwaspadai tumbuhnya gerakan Islam Syariat,  yakni faksi yang mengusung semangat anti-nasionalisme, anti-demokrasi, dan menolak konsep negara-bangsa yang secara utopia mencoba menghidupkan kembali isu Negara Islam atas dasar sistem Khilafah Islam.  

 Faksi Islam Syariat ini, menurutnya juga mengidap apa yang disebut sebagai hypocracy in democracy, kemunafikan terhadap demokrasi. Di satu sisi secara tegas menolak demorkasi tetapi menikmati kehidupan di bawah alam demokrasi.

 Untuk membincangkan masalah tersebut, wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo mewawancarai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

 Apakah benar perda syariah mengandung unsur dikriminatif bahkan mendorong kekerasan?

Bukan kali ini saja dilontarkan pernyataan seperti itu di seputar perda-perda yang disebut sebagai perda syariah. Tapi, sama dengan pernyataan sebelum-sebelumnya, pihak-pihak itu tidak pernah bisa membuktikan mana perda yang diskriminatif itu, dan mana pula perda yang mendorong kekerasan.

Juga mana itu perda yang disebut perda syariah, karena faktanya memang tidak ada yang disebut perda syariah.

Lantas?

Itu hanyalah istilah yang dibuat oleh kelompok-kelompok atau orang sekuler di Jakarta. Mereka selalu meributkan perda-perda ini, sementara di daerah, di tempat perda-perda itu ada dan diterapkan orang-orangnya tidak pernah ribut. Mereka malah menikmati adanya perda-perda itu.

Contohnya?

Di Kabupaten Bulukumba, misalnya. Masyarakat di sana senang sekali dengan Perda Anti Miras— itu kalau perda ini yang dianggap sebagai perda syariah— karena berhasil menurunkan kriminalitas di sana hingga 80%.  Juga Perda Zakat berhasil meningkatkan PAD Kabupaten Bulukumba dari semula hanya sekitar Rp 9 miliar menjadi lebih dari Rp 90 miliar.

Jadi sungguh tidak layak seorang Muslim, apalagi tokoh ormas besar, melontarkan pernyataan seperti itu. Yang diperlukan darinya adalah justru seruan untuk penerapan syariah secara kaffah di negeri ini untuk tercapainya kemaslahatan rakyat, bukan justru menimbulkan stigma negatif terhadap semua yang berbau syariah.

Bagaimana dengan tudingan faksi Islam Syariat mengidap hipocracy in democracy, menolak demokrasi tetapi menikmati demokrasi?

Harus diperjelas, siapa faksi atau kelompok yang dimaksud itu. Kalau yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir (HT), maka HT memang dengan tegas menolak demokrasi.

Alasannya?

Demokrasi yang mengajarkan prinsip kedaulatan atau hak membuat hukum (menentukan benar – salah, boleh – tidak boleh) di tangan rakyat  itu bertentangan dengan aqidah Islam yang mewajibkan kita untuk meyakini bahwa hak membuat hukum itu ada di tangan Allah SWT semata.

Apa yang salah dengan pendapat ini?

Bukankah kita sebagai Muslim memang harus mendasarkan seluruh pendapat kita pada aqidah Islam?

Kalau HT disebut sebagai termasuk kelompok Islam Syariat, memang ada Islam tanpa Syariat? Islam model apa itu?

Kemudian harus diperjelas juga apa yang dimaksud dengan menikmati demokrasi. Kita semua, rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk HT dan kelompok Islam lain, memang hidup di negara ini, negara yang menerapkan sistem demokrasi. Tapi itu tidak berarti kita semua menikmati dengan senang sistem busuk ini.

Silakan tanya kepada rakyat, siapa yang senang dengan sistem seperti ini, yang telah membuat makin kokohnya sistem sekularisme dan kapitalisme, yang telah membuat hidup makin susah, harga apa-apa mahal,  yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, korupsi dan kerusakan moral merajalela di mana-mana, sementara intervensi asing makin menjadi-jadi dan bentuk kerusakan lainnya?

Saya sangat yakin, andai disuruh milih antara hidup di bawah sistem demokrasi dengan hidup di bawah sistem Islam, pasti mayoritas rakyat yang di negeri ini akan lebih baik hidup di bawah sistem Islam.

Itu artinya, sistem demokrasi di negeri ini bisa berjalan karena dipaksakan, bukan atas dasar kerelaan. Lalu, secara semena-mena memaksa juga syariat tidak boleh diberlakukan.

Lihatlah, baru satu dua perda yang tampak “bernuansa syariah” saja sudah dikecam kiri kanan. Katanya demokrasi, katanya kedaulatan rakyat, lalu mengapa ketika rakyat menginginkan syariah tidak boleh? Inilah hipocracy democracy yang sesungguhnya. Demokrasi yang hipokrit (munafik, red)!

Pada sisi lain, saya ingin mengatakan, bukan hipocracy democracy, yang lebih mengkhawatirkan adalah hipocracy Muslim. Yaitu, satu sisi ia menikmati diri sebagai seorang Muslim, tapi menolak syariat. Satu sisi menikmati diri sebagai hamba Allah, menikmati semua rizki dan karunia Allah, ketika mati nanti juga minta ampunan dan surganya Allah, tapi menolak kedaulatan Allah. Inilah Muslim hipokrit!

Bagaimana Hizbut Tahrir memposisikan nasionalisme?

Tergantung apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan di situ. Bila yang dimaksud adalah komitmen kepada keutuhan wilayah,  HTI berulang menegaskan penentangannya terhadap gerakan separatisme dan segala upaya yang akan memecah belah wilayah Indonesia.

Menjelang jajak pendapat Timor Timur beberapa tahun lalu  misalnya, HTI menentang keras karena itu akan menjadi jalan bagi Tim Tim lepas. Dan benar saja, akhirnya terbukti Timor Timur setelah jajak pendapat yang penuh rekayasa itu benar-benar lepas dari Indonesia.

Bila nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan artinya adalah pembelaan terhadap kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, HTI berulang juga dengan lantang menentang sejumlah kebijakan yang jelas-jelas bakal merugikan rakyat Indonesia.

Contohnya?

Seperti protes terhadap pengelolaan SDA yang lebih banyak dilakukan oleh perusahaan asing; atau penolakan terhadap sejumlah UU seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal dan sebagainya yang sarat dengan kepentingan pemilik modal.

Karena itu, salah besar bila menuduh HTI dengan seruan syariah dan khilafahnya itu tidak peduli kepada nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan.

Tapi bila nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan diartikan sebagai kesetiaan kepada sekularisme, maka dengan tegas HTI menolak karena justru sekularisme inilah yang telah terbukti mempurukkan Indonesia seperti sekarang ini. Maka, benar sekali fatwa MUI tahun 2005 yang mengharamkan sekularisme.

Kelompok liberal sering menganggap Hizbut Tahrir sebagai ancaman bagi moderasi, kenapa?

Tergantung apa yang dimaksud dengan moderasi di sini. Kalau yang dimaksud moderasi adalah sikap toleransi, mengedepankan dialog, menghargai pendapat dan keyakinan bahkan agama orang lain, juga sikap non kekerasan, saya tegaskan bahwa HT adalah gerakan yang sangat menghargai pendapat orang lain, selalu mengedepankan dialog dan non kekerasan.

Tapi bila moderasi itu diartikan sebagai sikap menjauh dari Islam yang kaffah, jelas HT menolak keras, karena sebagai Muslim, sesungguhnya tidak ada pilihan lain kecuali ya memang harus menjadi Muslim yang sebenarnya atau Muslim yang kaffah.

Menjauh dari Muslim kaffah itu artinya memberi ruang kepada sekularisme. Masak iya, kita mau jadi Muslim sekuler?

Jadi yang harus kita khawatirkan bukanlah ancaman terhadap moderasi, tapi ancaman riil terhadap negeri ini.

Apa ancaman riil tersebut?

Sekularisme yang makin memurukkan negeri ini dan neo imperialisme atau penjajahan model baru yang dilakukan oleh negara adikuasa.

Tolong jelaskan masing-masing ancaman tersebut…

Semenjak Indonesia merdeka, telah lebih dari 60 tahun negeri ini diatur oleh sistem sekuler, baik bercorak sosialistik di masa orde lama maupun kapitalistik di masa orde baru dan neo liberal di masa reformasi.

Dalam sistem sekuler,  aturan-aturan Islam atau syariah memang tidak pernah secara sengaja selalu digunakan. Agama Islam, sebagaimana agama dalam pengertian Barat, hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhannya saja, misalnya pada saat shalat, puasa, zakat, haji, kelahiran, pernikahan dan kematian.

Sementara  dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama (Islam) ditinggalkan. Maka, di tengah-tengah sistem sekuleristik tadi lahirlah berbagai bentuk  tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem  pendidikan yang materialistik.

Maka, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim itu, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang  datang secara bertubi-tubi.

Lihatlah, meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah lebih dari 60 tahun merdeka, tapi sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan.

Puluhan juta angkatan kerja menganggur.. Sementara,  jutaan anak putus sekolah. Jutaan lagi mengalami malnutrisi. Hidup semakin tidak mudah dijalani, sekalipun untuk sekadar mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus menerus terjadi.

Ajaib, ini negeri penghasil minyak, tapi untuk mendapatkan minyak tanah rakyat harus mengantri berjam-jam.

Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Berbagai bentuk kriminalitas mulai dari pencopetan, perampokan maupun pencurian dengan pemberatan serta  pembunuhan dan tindak asusila, budaya permisif, pornografi dengan dalih kebutuhan ekonomi  terasa  semakin meningkat tajam.

Tak mengherankan bila oleh AFP, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling liberal setelah Rusia. Sepanjang krisis,  kriminalitas dilaporkan meningkat 1000%, angka perceraian meningkat 400%, sementara penghuni rumah sakit jiwa meningkat 300%. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah 60 tahun merdeka, hidup koq makin susah.

Bagaimana dengan ancaman neo imperialisme?

Indonesia memang telah merdeka. Tapi penjajahan ternyata tidaklah berakhir begitu saja. Nafsu negara adikuasa untuk tetap melanggengkan dominasi mereka atas dunia Islam, termasuk terhadap Indonesia, demi kepentingan ekonomi dan politik mereka tetap bergelora.

Neo imperialisme dilakukan untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain. Melalui instrumen utang dan kebijakan global,  lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat tidak untuk sungguh-sungguh membantu negara berkembang, tapi sebagai cara untuk melegitimasi langkah-langkah imperialistik mereka.

Akibatnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tidak lagi merdeka secara politik. Penentuan pejabat misalnya, khususnya di bidang ekonomi, harus memperturutkan apa  mau mereka. Wajar bila kemudian para pejabat itu bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat, tapi untuk kepentingan “tuan-tuan’ mereka.

Demi memenuhi kemauan “tuan-tuan” itu, tidak segan mereka merancang aturan (lihatlah UU Kelistrikan yang telah dianulir oleh Mahakamah Konstitusi, juga UU Migas dan UU Penamanan Modal yang penuh dengan kontroversi) dan membuat kebijakan yang merugikan negara.

Lihatlah penyerahan blok kaya minyak Cepu kepada Exxon Mobil, juga pembiaran terhadap Exxon yang terus mengangkangi 80 triliun kaki kubik gas di Natuna meski sudah 25 tahun tidak diproduksi dan kontrak sudah berakhir Januari 2007 lalu.

Tak pelak lagi, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban, seperti yang kita saksikan sekarang.

Kenapa Hizbut Tahrir percaya khilafah adalah sistem yang akan memberikan kebaikan bagi Indonesia? 

Karena itu, dalam konteks Indonesia, ide khilafah yang substansinya adalah syariah dan ukhuwah, sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru (neo-imperialisme) yang nyata-nyata sekarang tengah mencengkeram negeri ini yang dilakukan oleh negara adikuasa.

Hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara sepadan. Sementara, syariah nantinya akan menggantikan sekularisme yang telah terbukti memurukkan negeri ini.

Karena itu pula, perjuangan HTI dengan segala bentuk aktifitasnya itu, harus dibaca sebagai bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dalam berusaha mewujudkan  Indonesia lebih baik di masa datang, termasuk guna meraih kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

Bisakah dikatakan bahwa semua itu adalah wujud dari kecintaan HTI terhadap negeri ini?

Betul sekali. Dakwah HTI dilakukan tidak lain adalah demi Indonesia ke depan yang lebih baik. Bila hancurnya khilafah disebut sebagai ummul jaraaim, maka diyakini bahwa tegaknya kembali syariah dan khilafah akan menjadi pangkal segala kebaikan, kerahmatan dan kemashlahatan, termasuk bagi Indonesia. (Mediaumat.com, 21/7)

Pemerintah Sri Langka Dukung Gerakan Anti Islam


Washingtonpost.com (9/4), melaporkan meningkatnya pidato penuh kebencian dan serangan terhadap kaum Muslim di negara pulau itu dan memperingatkan bahwa sentimen tersebut jangan dibiarkan terus memburuk.
Pidato penuh kebendian, fitnah dan bahkan serangan terhadap perusahaan-perusahaan milik kaum Muslim dan tempat ibadah mereka oleh kelompok nasionalis Sinhala-Budha telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, dan kelambanan pemerintah dan polisi telah mendorong tuduhan bahwa pemerintah mendukung gerakan itu, suatu hal yang mereka sangkal.

Sebuah resolusi yang disponsori AS di Sri Lanka pada Dewan HAM PBB bulan lalu juga menyatakan keprihatinannya atas diskriminasi agama.

Kelompok-kelompok yang dipimpin oleh para biksu Budha telah menyebarkan tuduhan bahwa umat Islam mendominasi bisnis dan mencoba mengambil alih negara dengan meningkatnya tingkat kelahiran mereka dan secara diam-diam mensterilkan penduduk Sinhala-Budha. Kaum Muslim merupakan 9 % populasi Sri Lanka, sementara kaum Sinhala-Budha hampir merupakan 75 % dari 20 juta penduduk negara itu.

Sebuah kelompok relawan Muslim yang tidak ingin disebut namanya karena takut akan tindakan pembalasan telah mendokumentasikan 33 kejadian sejak tahun 2011 termasuk serangan terhadap tempat-tempat ibadah.

Sison juga menyatakan keprihatinannya atas ancaman lanjutan dan serangan terhadap media lokal pada hampir empat tahun setelah berakhirnya perang saudara dan ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai peristiwa pembunuhan, penculikan dan penyerangan terhadap para wartawan.

“Saya tahu bahwa ruangan ini penuh dengan wartawan yang sadar bahwa serangan terhadap media terus terjadi sampai hari ini, dan bahwa pelakunya jarang ditangkap. Atau, jika ditangkap, mereka hampir tidak pernah dihukum,” katanya.

Menurut Amnesti Internasional, sedikitnya 14 wartawan dan staf media telah dibunuh oleh yang dicurigai sebagai paramiliter pemerintah dan para pemberontak sejak awal tahun 2006. Yang lainnya telah ditahan, disiksa atau telah hilang sementara 20 wartawan lainnya telah meninggalkan negara itu karena diancam untuk dibunuh, katanya.

Perang saudara yang dilancarkan oleh pemberontak Macan Tamil untuk menciptakan sebuah negara merdeka berakhir pada tahun 2009 setelah pasukan pemerintah mengalahkan kelompok pemberontak itu.

Pekan lalu, sekelompok pria bertopeng bersenjatakan pentungan menyerang para pekerja kantor surat kabar Uthayan di bekas zona perang di negara itu. Surat kabar yang mendukung pemerintahan otonom bagi etnis minoritas Tamil sering menjadi sasaran serangan selama perang saudara itu. (rz)

Dua Tahun Revolusi Suriah


Dua tahun yang lalu, pada maret 2011, sejumlah pemuda yang berusia dibawah 15 tahun ditangkap di Dar’aa, Suriah. Pasalnya, mereka dengan berani menulis di dinding kota : “Rakyat ingin menggulingkan rezim”. Setelah itu, perlawanan pun meletus di Dar’aa. Pergolakan Arab, telah mengalir dari Tunisia, Mesir, Libya, dan selanjutnya Suriah.

Melanjutkan warisan kebuasan bapaknya, Bashar Asad menutup telinga, mata, dan hatinya dari tuntutan perubahan rakyatnya. Asad membantai rakyatnya sendiri. Seperti bapaknya, Asad menerapkan politik bumi hangus, “al-Asad au nahriqu al-bilad” (mendukung Asad atau kami bumihanguskan negeri ini) .

Beberapa kota yang menjadi pusat perlawanan dihentikan pasokan listrik, air dan makanannya. Rakyat pun hidup dalam kesulitan yang sangat.  Wilayah-wilayah perlawanan dibombardir termasuk dengan menembakkan misil. Lebih dari 70 ribu orang telah terbunuh, lebih dari 1 juta hidup di luar Suriah, di kamp pengungsian yang kondisinya menyedihkan.

Asad mengira, kekejamannya akan menghentikan perlawanan rakyat Suriah. Ternyata tidak. Perlawanan semakin membesar, terjadi di mana-mana. Rakyat Suriah pun memutuskan mengangkat senjata untuk menumbangkan rezim bengis ini. Mereka ingin menghentikan kebrutalan Asad dan begundal-begundal Shabihah yang menyiksa, membunuh, dan memperkosa secara keji Muslimah-Muslimah Suriah.

Rakyat Suriah yang mewarisi keberanian, keteguhan, dan kesabaran pahlawan-pahlawan Islam seperti Khalid bin Walid yang dikubur di tanah as Syam, melakukan perlawanan yang luar biasa. Para mujahidin Suriah, terinspirasidengan kata-kata mulia pahlawan Islam Khalid bin Walid  sebagaimana yang terdapat dalam kitab al Ishabah karya al Asqalani,  yang dipatri pusat Kota Homs“Aku mencari kematian, dengan kemungkinan itu bisa didapat, tetapi aku belum ditakdirkan, kecuali mati di atas tempat tidurku. Tidak ada satu perbuatan yang paling aku harapkan, setelah kalimah lailaha illa-llah, ketimbang suatu malam di mana aku bermalam dengan memakai perisai, di bawah cahaya bulan di langit dan guyuran hujan hingga Subuh, sampai kami menyerang [dan mengalahkan] kaum kafir.”

Asad pun saat ini menjelang ajal, kekuasaannya di ujung tanduk.  Sejak Revolusi Islam meletus 2 tahun lalu, dan kini memasuki tahun ke-3, para pejuang Islam di sana telah meraih kemenangan demi kemenangan. Beberapa pekan lalu, mereka telah sampai di istana Bashar, dan berhasil menduduki istana di Raif Damaskus. Sebelumnya, pangkalan militer dan gudang alutsista juga berhasil dikuasai oleh para pejuang Islam ini. Hingga kini, hampir 90 persen wilayah Suriah telah mereka kuasai. Bashar pun sudah sangat-sangat terjepit, andai bukan karena ditopang oleh Amerika, Rusia dan Cina yang terus-menerus mendukungnya, niscaya kekuasaannya sudah tidak lagi tersisa.

Kondisi ini diakui oleh Direktur Intelijen Nasional James Clapper di hadapan Komite Intelijen Senat  Amerika (12/3). Sebagaimana yang dilansir Worldtribune.com (12/3), Clapper menyatakan pihak oposisi semakin meraih kemenangan dan merebut semakin banyak wilayah, sementara rezim Asad semakin mengalami kekurangan dukungan sumberdaya manusia dan logistik. Menurutnya, rejim Asad tidak akan bisa menghentikan kemenangan pasukan perlawanan dengan cara-cara konvensional.

Berbeda dengan pergolakan di wilayah lain, di Suriah Amerika Serikat kesulitan untuk mencari pengganti Asad yang bisa dikontrol oleh Barat. Pada awalnya AS membentuk Dewan Nasional Suriah (SNC), namun tidak mendapatkan hati di masyarakat. Mereka pun membentuk boneka baru The Syrian National Coalition (Koliasi Nasional Suriah) di bawah pimpinan Muadz al Khatib. Hingga saat ini tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat.

Tidak hanya itu, rakyat Suriah pun menolak tawaran demokrasi Amerika, meskipun dengan embel-embel istilah negara madani yang menyesatkan. Para mujahidin bersama rakyat lebih memilih Khilafah Islam sebagai solusi untuk masa depan Suriah. Khilafah yang tidak hanya menumbangkan rezim Asad tapi juga akan menyatukan negeri-negeri Islam di seluruh dunia. Khilafah yang akan melebur batas-batas negara bangsa yang selama ini telah mengkotak-kotak dan memperlemah dunia Islam.

Sesuatu yang sangat ditakuti oleh Barat. Seperti yang dikatakan oleh politisi senior dan berpangaruh Amerika Henry Kissinger. Menurutnya, yang mendorong Amerika tetap mendukung Asad adalah ketakutan akan adanya sebuah negara yang tersentralisasi yang akan menarik daerah sekitarnya. Senada dengan itu, Menlu Rusia Sergei Labrov juga menyatakan hal yang sama. Ia menegaskan kalau konfrontasi Suriah melebar, negara tetangga Suriah seperti Yordania dan Libanon akan hilang dari peta dunia.

Kita percaya rakyat Suriah tetap akan berpegang teguh dengan tujuan mereka untuk menegakkan Khilafah, apapun tantangannya. Sebagaimana sumpah yang telah dinyatakan oleh para mujahidin ketika mendukung tegaknya Khilafah di depan delegasi politik Hizbut Tahrir.

Penduduk Syam insya Allah sedang menjalani apa yang terdapat dalam hadits Rasulullah, menjadikan Syam sebagai buminya para suhada. Rasulullah  SAW bersabda: “Allah benar-benar membangkitkan 70.000 orang (syuhada’ dan shalihin) dari sebuah kota di Syam, yang disebut Homs, mereka tidak dihisab dan tidak diadzab. Tempat kebangkitan mereka antara Zait dan Hait di al-Barats (wilayah dekat Homs).”

Kita juga yakin mereka ingin mengembalikan as Syam termasuk Suriah sebagai ibukota dari Khilafah. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW : Pangkal dan tempat Darul Islam (Khilafah) adalah Syam (Suriah, Libanon, Yordania dan Palestina) – HR at-Thabrani dengan rijal yang terpercaya. Allahu Akbar (Farid Wadjdi).

Hukum Menghina Nabi SAW, Serta Sanksi dan Tindakan Khilafah


Oleh: Hafidz Abdurrahman

Penghinaan kepada Nabi terus dipertontonkan oleh kaum kafir. Setelah film Innocence of Muslim, majalah mingguan di Prancis, Charlie Habdo, memuat kartun yang menistakan Nabi SAW. Penghinaan seperti ini bukan kali pertama. September 2005, kartun yang menggambarkan Rasulullah SAW sebagai sosok teroris dipublikasikan oleh  koran Jyllands-Posten. Tahun berikutanya kartun Nabi berkalung sorban, dengan bom di kepala  juga dimuat di beberapa koran di Eropa, France Soir di Prancis, Die Welt di Jerman, La Stampa di Italia dan El Periodico di Spanyol.

Sudah tidak terhitung penistaan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus film Innocence of Muslim yang diproduksi di Amerika, dan menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia, jelas tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah Amerika. Namun, alih-alih minta maaf kepada umat Islam, Obama, Presiden negara kafir penjajah itu, saat pidato di depan Sidang Umum PBB, justru meminta delegasi negeri-negeri Muslim untuk menghargai prinsip Freedom of speech (kebebasan berekspresi) yang mereka anut. Dengan justifikasi prinsip yang sama, dengan pongahnya, presiden negara kafir penjajah itu menyatakan tidak bisa melarang, apalagi menghentikan produksi film tersebut. Ironinya, tidak ada seorang pun penguasa kaum Muslim yang membela martabat Nabinya.

Ini bukti, bahwa negara-negara kaum Muslim, dan para penguasanya saat ini telah gagal menjaga kemuliaan dan kesucian Nabi Muhammad SAW. Ini juga membuktikan, bahwa negara dan penguasa kaum Muslim itu hanyalah boneka negara kafir penjajah. Sekaligus membuktikan dengan kasat mata, bahwa Islam dan umatnya membutuhkan negara dan penguasa yang kuat, dan bisa melindungi  kemuliaan dan kesucian Nabinya. Itu tak lain adalah Negara Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah.

Bentuk Penghinaan

Syaikh al-Islam, Ibn Taimiyah, dalam bukunya As-Sharim al-Maslul ‘ala Syatimi ar-Rasul (pedang yang terhunus untuk penghujat Rasul), telah menjelaskan batasan tindakan orang yang menghujat Nabi Muhammad SAW, “Kata-kata yang bertujuan meremehkan dan merendahkan martabatnya, sebagaimana dipahami kebanyakan orang, terlepas perbedaan akidah mereka,   termasuk melaknat dan menjelek-jelekkan” (Lihat, Ibn Taimiyyah, as-Sharim al-Maslul ‘ala Syatimi ar-Rasul, I/563).

Al-Qadhi ‘Iyadh, dalam kitabnya, as-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Musthafa, menjelaskan bentuk-bentuk hujatan kepada Nabi SAW,  ”Orang yang menghujat Rasululah SAW adalah orang yang mencela, mencari-cari kesalahan, menganggap pada diri Rasul SAW ada kekurangan, mencela nasab (keturunan) dan pelaksanaan agamanya. Selain itu, juga menjelek-jelekkan salah satu sifatnya yang mulia, menentang atau mensejajarkan Rasululah SAW dengan orang lain dengan niat untuk mencela, menghina, mengkerdilkan, menjelek-jelekkan dan mencari-cari kesalahannya. Orang seperti initermasuk orang yang telah menghujat Rasul SAW.(Lihat, al-Qadhi ‘Iyadh, as-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Musthafa, hal. 428).

Hal senada juga dinyatakan oleh Kholil Ibn Ishaq al-Jundiy, ulama besar madzhab Maliki, “Siapa saja yang mencela Nabi, melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifatnya, menyebutkan kekurangan  pada diri dan karakternya, merasa iri karena ketinggian martabat,  ilmu dan kezuhudannya, menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepadanya, mencela, dll.. maka hukumannya adalah dibunuh.” (Lihat, Kholil Ibn Ishaq al-Jundiy, Mukhtashar al-Kholil, I/251).

Masih menurut al-Qadhi ‘Iyadh, ketika seseorang menyebut Nabi SAW dengan sifatnya, seperti “anak yatim” atau “buta huruf”, meski ini merupakan sifat Nabi, tetapi jika labelisasi tersebut bertujuan untuk menghina Nabi atau menunjukkan kekurangan Nabi, maka orang tersebut sudah layak disebut menghina Nabi SAW. Sesuatu yang menyebabkan seorang ulama sekaliber Abu Hatim at-Thailathali difatwakan fuqaha  Andalusia untuk dibunuh. Hal yang sama dialami oleh Ibrahim al-Fazari, yang difatwakan oleh fuqaha Qairuwan dan murid Sahnun untuk dibunuh (Lihat, al-Qadhi ‘Iyadh, as-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Musthafa, hal. 430).

Hukum dan Sanksi

Bagi orang Islam, hukum menghina Rasul jelas-jelas haram. Pelakunya dinyatakan Kafir. Adapun sanksi bagi pelakunya adalah hukuman mati. Al-Qadhi ‘Iyadh menuturkan, bahwa ini telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama dan para imam ahli fatwa, mulai dari generasi sahabat dan seterusnya. Ibn Mundzir menyatakan, bahwa mayoritas ahli ilmu sepakat tentang sanksi bagi orang yang menghina Nabi SAW adalah hukuman mati. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam al-Laits, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawih dan Imam as-Syafii (Lihat, al-Qadhi ‘Iyadh, as-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Musthafa, hal. 428).

Al-Qadhi ‘Iyadh kembali menegaskan, bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama kaum Muslim tentang halalnya darah orang yang menghina Nabi SAW. Meski sebagian ada yang memvonis pelakunya sebagai orang murtad, tetapi kebanyakan ulama menyatakan pelakunya kafir, bisa langsung dibunuh, dan tidak perlu diminta bertaubat serta tidak perlu diberi tenggat waktu tiga hari untuk kembali ke pangkuan Islam. Ini merupakan pendapat al-Qadhi Abu Fadhal, Abu Hanifah, as-Tsauri, al-Auza’i, Malik bin Anas, Abu Mus’ab dan Ibn Uwais, Ashba’ dan ‘Abdullah bin al-Hakam. Bahkan, al-Qadhi ‘Iyadh menyatakan, ini merupakan kesepakatan para ulama (Lihat, al-Qadhi ‘Iyadh, as-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Musthafa, hal. 428-430).

Al-Khatthabi menyatakan, “Saya tidak tahu ada seorang (ulama) kaum Muslim yang berbeda pendapat tentang wajibnya hukuman mati (bagi pencela Rasulullah SAW).(Lihat, Ibn Taimiyyah, as-Sharim al-Maslul ‘ala Syatimi arRasul, I/9). Allah berfirman, “Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, “Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya”. Katakanlah, “Ia mempercayai semua apa yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu”. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih.Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasul-Nya yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang Mukmin. Tidakkah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui, bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah adalah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, “Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan Rasul-Nya).” Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah, “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan dari kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.” (QS. At-Taubah: 61-66).

Ayat di atas dengan tegas menyatakan, bahwa orang yang mengolok-olok Allah SWT, ayat-ayat-Nya serta rasul-Nya dinyatakan kafir. Terlebih lagi (min babil aula), bila secara sengaja mencela, menjelek-jelekkan, menuduh, menistakan dan sejenisnya, maka tindakan tersebut nyata kufur.

Selain itu, ada beberapa hadits yang terkait dengan masalah ini. Di antaranya riwayat Abu Dawud dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ra, yang menyatakan, “Ada seorang wanita Yahudi yang sering mencela dan menjelek-jelekkan Nabi SAW (oleh karena perbuatannya itu), maka perempuan itu telah dicekik sampai mati oleh seorang laki-laki. Ternyata Rasulullah SAW menghalalkan darahnya.” (HR Abu Dawud). Sanad hadis ini dinyatakan jayyid (baik) oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah, dan termasuk sejumlah hadits yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad (Lihat, as-Sharim al-Maslul ‘ala Syatimi ar-Rasul, III/59).

Hadits ini juga memiliki syahid, yakni hadits riwayat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki buta yang istrinya senantiasa mencela dan menjelek-jelekkan Nabi SAW. Lelaki itu berusaha melarang dan memperingatkan agar istrinya tidak melakukannya.Sampai pada suatu malam istrinya mulai lagi mencela dan menjelek-jelekkan Nabi SAW. Merasa tidak tahan lagi lelaki itu lalu mengambil kapak kemudian dia tebaskan ke perut istrinya dan dia hunjamkan dalam-dalam sampai istrinya itu mati. Keesokan harinya, turun pemberitahuan dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan kejadian tersebut.Pada hari itu juga Nabi SAW mengumpulkan kaum Muslim dan bersabda, “Dengan menyebut asma Allah, aku minta orang yang melakukannya, yang sesungguhnya tindakan itu adalah hakku,berberdirilah!” Kemudian (kulihat) lelaki buta itu berdiri dan berjalan dengan meraba-raba sampai dia berada di hadapan Rasulullah SAW.Kemudian ia duduk seraya berkata,  ”Akulah suami yang melakukan hal tersebut ya Rasulullah SAW. Kulakukan hal tersebut karena ia senantiasa mencela dan menjelek-jelekkan dirimu. Aku telah berusaha melarang dan selalu mengingatkannya, tetapi ia tetap melakukannya. Dari wanita itu, aku mendapatkan dua orang anak (yang cantik) seperti mutiara. Istriku itu sayang kepadaku. Tetapi kemarin ketika ia (kembali) mencela dan menjelek-jelekkan dirimu, lantas aku mengambil kapak, kemudian kutebaskannya ke perut istriku dan kuhunjamkan kuat-kuat ke perut istriku sampai ia mati.” Tindakan lelaki ini dibenarkan oleh Nabi SAW.

Inilah ketentuan yang berlaku terhadap seorang Muslim yang menghina Nabi. Namun, jika pelakunya kafir dzimi, maka perjanjian dengan mereka otomatis batal, pelakunya diberlakukan hukuman mati. Kecuali, menurut sebagian fuqaha, jika mereka masuk Islam. Namun dalam kontek ini keputusan ada di tangan Khalifah, apakah keislamannya bisa diterima atau tetap diberlakukan hukuman mati sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir yang lain.

Sedangkan terhadap kafir harbiy, maka hukum asal perlakuan terhadap mereka adalah perang (qital). Siapapun yang melakukan pelecehan terhadap Rasulullah SAW akan diperangi. Inilah ketentuan yang seharusnya dilakukan negara atau penguasa kaum Muslim hari ini menghadapi penghinaan kepada Nabi SAW yang dilakukan oleh orang kafir, warga AS maupun yang lain itu. Dengan begitu, segala bentuk penistaan terhadap Nabi akan bisa dihentikan.

Hanya saja, ini membutuhkan seorang Khalifah yang memiliki ketegasan, keberanian, serta taat kepada Allah SWT. Karena Khalifahlah yang secara nyata akan menghentikan semua penghinaan itu, serta melindungi kehormatan Islam dan umatnya, sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Khalifah Abdul Hamid II terhadap Prancis dan Inggris yang hendak mementaskan drama karya Voltaire, yang menghina Nabi Muhammad SAW. []

Sumber: http://hizbut-tahrir.or.id/2012/10/08/hukum-menghina-nabi-saw-serta-sanksi-dan-tindakan-khilafah/

Hukum Sholat Jumat Bersamaaan Dengan Sholat Idul Adha atau Idul Fitri


Oleh: KH. M. Shiddiq Al-Jawi

1. Pendahuluan

Seperti kita ketahui, terkadang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Misalnya saja yang terjadi pada tahun (2009), Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1430 H akan jatuh pada hari Jumat 27 Nopember 2009. Demikian juga idul Adha  1433 H sekarang juga jatuh pada hari jumat. Di sinilah mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah sholat Jumat masih diwajibkan pada hari raya? Apakah kalau seseorang sudah sholat Ied berarti boleh tidak sholat Jumat? Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan semacam itu dengan melakukan penelusuran pendapat ulama, dalil-dalilnya, dan pentarjihan (mengambil yang terkuat) dari dalil-dalil tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Jumat yang jatuh bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al A`immah karya Imam Ad Dimasyqi, disebutkan bahwa :

“Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka menurut pendapat Imam Asy Syafi’i yang shahih, bahwa shalat Jumat tidak gugur dari penduduk kampung yang mengerjakan shalat Jumat. Adapun bagi orang yang datang dari kampung lain, gugur Jumatnya. Demikian menurut pendapat Imam Asy Syafi’i yang shahih. Maka jika mereka telah shalat hari raya, boleh bagi mereka terus pulang, tanpa mengikuti shalat Jumat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bagi penduduk kampung wajib shalat Jumat. Menurut Imam Ahmad, tidak wajib shalat Jumat baik bagi orang yang datang maupun orang yang ditempati shalat Jumat. Kewajiban shalat Jumat gugur sebab mengerjakan shalat hari raya. Tetapi mereka wajib shalat zhuhur. Menurut ‘Atha`, zhuhur dan Jumat gugur bersama-sama pada hari itu. Maka tidak ada shalat sesudah shalat hari raya selain shalat Ashar.”

Ad Dimasyqi tidak menampilkan pendapat Imam Malik. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan pendapat Imam Malik sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Disebutkannya bahwa,“Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat,”Jika berkumpul hari raya dan Jumat, maka mukallaf dituntut untuk melaksanakannya semuanya….”

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa dalam masalah ini terdapat 4 (empat) pendapat :

Pertama, shalat Jumat tidak gugur dari penduduk kota (ahlul amshaar / ahlul madinah) yang di tempat mereka diselenggarakan shalat Jumat. Sedang bagi orang yang datang dari kampung atau padang gurun (ahlul badaawi / ahlul ‘aaliyah), yang di tempatnya itu tidak dilaksanakan shalat Jumat, gugur kewajiban shalat Jumatnya. Jadi jika mereka –yakni orang yang datang dari kampung — telah shalat hari raya, boleh mereka terus pulang, tanpa mengikuti shalat Jumat. Inilah pendapat Imam Syafi’i. Ini pula pendapat Utsman dan Umar bin Abdul Aziz.

Kedua, shalat Jumat wajib tetap ditunaikan, baik oleh penduduk kota yang ditempati shalat Jumat maupun oleh penduduk yang datang dari kampung. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi, shalat Jumat tetap wajib dan tidak gugur dengan ditunaikannya shalat hari raya.

Ketiga, tidak wajib shalat Jumat baik bagi orang yang datang maupun bagi orang yang ditempati shalat Jumat. Tetapi mereka wajib shalat zhuhur. Demikian pendapat Imam Ahmad.

Keempat, zhuhur dan Jumat gugur sama-sama gugur kewajibannya pada hari itu. Jadi setelah shalat hari raya, tak ada lagi shalat sesudahnya selain shalat Ashar. Demikian pendapat ‘Atha` bin Abi Rabbah. Dikatakan, ini juga pendapat Ibnu Zubayr dan ‘Ali.

 

2.Pendapat Yang Rajih

Kami mendapatkan kesimpulan, bahwa pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Rincian hukumnya adalah sebagai berikut:

Hukum Pertama, jika seseorang telah menunaikan shalat hari raya -yang jatuh bertepatan dengan hari Jumat- gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan shalat Jumat. Dia boleh melaksanakan shalat Jumat dan boleh juga tidak.

Hukum Kedua, bagi mereka yang telah menunaikan shalat hari raya tersebut, lebih utama dan disunnahkan tetap melaksanakan shalat Jumat.

Hukum Ketiga, jika orang yang telah menunaikan shalat hari raya tersebut memilih untuk tidak menunaikan shalat Jumat, wajib melaksanakan shalat zhuhur, tidak boleh meninggalkan zhuhur.

Hukum Keempat, mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan shalat hari raya, wajib atasnya untuk menunaikan shalat Jumat, tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan shalat Jumat.

Keterangan mengenai masing-masing hukum tersebut akan diuraikan pada poin berikutnya, Insya Allah.

2.1. Keterangan Hukum Pertama

Mengenai gugurnya kewajiban shalat Jumat bagi mereka yang sudah melaksanakan shalat hari raya, dalilnya adalah hadits-hadits Nabi SAW yang shahih, antara lain yang diriwayatkan dari Zayd bin Arqam RA bahwa dia berkata :

صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

“Nabi SAW melaksanakan shalat Ied (pada suatu hari Jumat) kemudian beliau memberikan rukhshah (kemudahan/keringanan) dalam shalat Jumat. Kemudian Nabi berkata,’Barangsiapa yang berkehendak (shalat Jumat), hendaklah dia shalat.” (HR. Al Khamsah, kecuali At Tirmidzi. Hadits ini menurut Ibnu Khuzaimah, shahih).

Diriwayatkan dari Abu Hurayrah RA bahwa Nabi SAW bersabda :

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

“Sungguh telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Maka barangsiapa berkehendak (shalat hari raya), cukuplah baginya shalat hari raya itu, tak perlu shalat Jumat lagi. Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jumat.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini dari sanad Abu Shalih, dan dalam isnadnya terdapat Baqiyah bin Walid, yang diperselisihkan ulama. Imam Ad Daruquthni menilai, hadits ini shahih. Ulama hadits lain menilainya hadits mursal).

Hadits-hadits ini merupakan dalil bahwa shalat Jumat setelah shalat hari raya, menjadi rukhshah. Yakni, maksudnya shalat Jumat boleh dikerjakan dan boleh tidak. Pada hadits Zayd bin Arqam di atas (hadits pertama) Nabi SAW bersabda “tsumma rakhkhasha fi al jumu’ati” (kemudian Nabi memberikan rukhshash dalam [shalat] Jumat). Ini menunjukkan bahwa setelah shalat hari raya ditunaikan, shalat hari raya menjadi rukhshah (kemudahan/keringanan).

Menurut Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, rukhshah adalah hukum yang disyariatkan untuk meringankan hukum azimah (hukum asal) karena adanya suatu udzur (halangan), disertai tetapnya hukum azimah namun hamba tidak diharuskan mengerjakan rukshshah itu.

Jadi shalat Jumat pada saat hari raya, menjadi rukhshah, karena terdapat udzur berupa pelaksanaan shalat hari raya. Namun karena rukhshah itu tidak menghilangkan azimah sama sekali, maka shalat Jumat masih tetap disyariatkan, sehingga boleh dikerjakan dan boleh pula tidak dikerjakan.

Hal ini diperkuat dan diperjelas dengan sabda Nabi dalam kelanjutan hadits Zayd bin Arqam di atas “man syaa-a an yushalliya falyushalli” (barangsiapa yang berkehendak [shalat Jumat], hendaklah dia shalat). Ini adalah manthuq (ungkapan tersurat) hadits. Mafhum mukhalafah (ungkapan tersirat) dari hadits itu -dalam hal ini berupa mafhum syarat, karena ada lafazh “man” sebagai syarat- adalah “barangsiapa yang tidak berkehendak shalat Jumat, maka tidak perlu shalat Jumat.”

Kesimpulannya, orang yang telah menjalankan shalat hari raya, gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan shalat Jumat. Dia boleh menunaikan shalat Jumat dan boleh juga tidak.

Mungkin ada pertanyaan, apakah gugurnya shalat Jumat ini hanya untuk penduduk kampung/desa (ahlul badaawi / ahlul ‘aaliyah) –yang di tempat mereka tidak diselenggarakan shalat Jumat– sedang bagi penduduk kota (ahlul amshaar / ahlul madinah) —-yang di tempat mereka diselenggarakan shalat Jumat– tetap wajib shalat Jumat ?

Yang lebih tepat menurut kami, gugurnya kewajiban shalat Jumat ini berlaku secara umum, baik untuk penduduk kampung/desa maupun penduduk kota. Yang demikian itu karena nash-nash hadits di atas bersifat umum, yaitu dengan adanya lafahz “man” (barangsiapa/siapa saja) yang mengandung arti umum, baik ia penduduk kampung maupun penduduk kota. Dan lafazh umum tetap dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan (takhsis) keumumannya, maka tetaplah lafazh “man” dalam hadits-hadits di atas berlaku secara umum. (Lihat Imam Syaukani, Nailul Authar, 2/273)

 

2.2.Keterangan Hukum Kedua

Bagi mereka yang sudah shalat hari raya, mana yang lebih utama (afdhal), menunaikan shalat Jumat ataukah meninggalkannya ? Pada dasarnya, antara azimah (hukum asal) dan rukhshah kedudukannya setara, tak ada yang lebih utama daripada yang lain, kecuali terdapat nash yang menjelaskan keutamaan salah satunya, baik keutamaan azimah maupun rukhshah.

Namun dalam hal ini terdapat nash yang menunjukkan keutamaan shalat Jumat daripada meninggalkannya. Pada hadits Abu Hurayrah RA (hadits kedua) terdapat sabda Nabi “innaa mujammi’uun” (Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jumat).

Ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi SAW menjadikan shalat Jumat sebagai rukhshah, yakni boleh dikerjakan dan boleh tidak, akan tetapi Nabi Muhammad SAW faktanya tetap mengerjakan shalat Jumat. Hanya saja perbuatan Nabi SAW ini tidak wajib, sebab Nabi SAW sendiri telah membolehkan untuk tidak shalat Jumat. Jadi, perbuatan Nabi SAW itu sifatnya sunnah, tidak wajib.

 

2.3.Keterangan Hukum Ketiga

Jika orang yang sudah shalat hari raya memilih untuk meninggalkan shalat Jumat, wajibkah ia shalat zhuhur ? Jawabannya, dia wajib shalat zhuhur, tidak boleh meninggalkannya.

Wajibnya shalat zhuhur itu, dikarenakan nash-nash hadits yang telah disebut di atas, hanya menggugurkan kewajiban shalat Jumat, tidak mencakup pengguguran kewajiban zhuhur. Padahal, kewajiban shalat zhuhur adalah kewajiban asal (al fadhu al ashli), sedang shalat Jumat adalah hukum pengganti (badal), bagi shalat zhuhur itu. Maka jika hukum pengganti (badal) -yaitu shalat Jumat- tidak dilaksanakan, kembalilah tuntutan syara’ kepada hukum asalnya, yaitu shalat zhuhur. Yang demikian itu adalah mengamalkan Istish-hab, yaitu kaidah hukum untuk menetapkan berlakunya hukum asal, selama tidak terdapat dalil yang mengecualikan atau mengubah berlakunya hukum asal.

Dengan demikian, jika seseorang sudah shalat hari raya lalu memilih untuk meninggalkan shalat Jumat, maka ia wajib melaksanakan shalat zhuhur.

 

2.4. Keterangan Hukum Keempat

Mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan shalat hari raya, wajib atasnya untuk tetap menunaikan shalat Jumat. Tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan shalat Jumat. Dengan kata lain, rukhshah untuk meninggalkan shalat Jumat ini khusus untuk mereka yang sudah melaksanakan shalat hari raya. Mereka yang tidak melaksanakan shalat hari raya, tidak mendapat rukhshah, sehingga konsekuensinya tetap wajib hukumnya shalat Jumat.

Dalilnya adalah hadits Abu Hurayrah (hadits kedua) dimana Nabi SAW bersabda “fa man syaa-a, ajza-a-hu ‘anil jumu’ati” (Maka barangsiapa yang berkehendak [shalat hari raya], cukuplah baginya shalat hari raya itu, tak perlu shalat Jumat lagi). Ini adalah manthuq hadits. Mafhum mukhalafahnya, yakni orang yang tak melaksanakan shalat hari raya, ia tetap dituntut menjalankan shalat Jumat.

Imam Ash Shan’ani dalam Subulus Salam ketika memberi syarah (penjelasan) terhadap hadits di atas berkata : “Hadits tersebut adalah dalil bahwa shalat Jumat -setelah ditunaikannya shalat hari raya– menjadi rukhshah. Boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Tetapi (rukhshah) itu khusus bagi orang yang menunaikan shalat Ied, tidak mencakup orang yang tidak menjalankan shalat Ied.” (Imam Shan’ani, Subulus Salam, 2/112)

Jadi, orang yang tidak melaksanakan shalat hari raya, tidak termasuk yang dikecualikan dari keumuman nash yang mewajibkan shalat Jumat. Yang dikecualikan dari keumuman nash itu adalah yang telah shalat hari raya. Maka dari itu, orang yang tidak shalat hari raya, tetap wajib atasnya shalat Jumat.

 

3.Meninjau Pendapat Lain

 

3.1.Pendapat Imam Syafi’i

Pada dasarnya, Imam Syafii tetap mewajibkan shalat Jumat yang jatuh bertepatan pada hari raya. Namun beliau menetapkan kewajiban tersebut hanya berlaku bagi penduduk kota (ahlul madinah/ahlul amshaar). Adapun penduduk desa/kampung atau penduduk padang gurun (ahlul badawi) yang datang ke kota untuk shalat Ied (dan shalat Jumat), sementara di tempatnya tidak diselenggarakan shalat Jumat, maka mereka boleh tidak mengerjakan shalat Jumat.

Sebenarnya Imam Syafi’i berpendapat seperti itu karena menurut beliau, hadits-hadits yang menerangkan gugurnya kewajiban shalat Jumat pada hari raya bukanlah hadits-hadits shahih. Sehingga beliau pun tidak mengamalkannya. Inilah dasar pendapat Imam Syafi’i. Menanggapi pendapat Imam Syafi’i tersebut, Imam Ash Shan’ani dalam Subulus Salam berkata :  “Asy Syafi’i dan segolongan ulama berpendapat bahwa shalat Jumat tidak menjadi rukhshah. Mereka berargumen bahwa dalil kewajiban shalat Jumat bersifat umum untuk semua hari (baik hari raya maupun bukan). Sedang apa yang disebut dalam hadits-hadits dan atsar-atsar (yang menjadikan shalat Jumat sebagai rukhshah) tidaklah cukup kuat untuk menjadi takhsis (pengecualian) kewajiban shalat Jumat, sebab sanad-sanad hadits itu telah diperselisihkan oleh ulama. Saya (Ash Shan’ani) berkata,’Hadits Zayd bin Arqam telah dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah…maka hadits tersebut dapat menjadi takhsis (pengecualian)…” (Imam Shan’ani, Subulus Salam, 2/112).

Dengan demikian, jelaslah bahwa Imam Syafi’i tidak menilai hadits Zayd bin Arqam tersebut sebagai hadits shahih, sehingga beliau tidak menjadikannya sebagai takhsis yang menggugurkan kewajiban shalat Jumat. Beliau kemudian berpegang kepada keumuman nash yang mewajibkan shalat Jumat pada semua hari (QS Al Jumu’ah ayat 9), baik hari raya maupun bukan. Tapi, Imam Ash Shan’ani menyatakan, bahwa hadits Zayd bin Arqam adalah shahih menurut Ibnu Khuzaimah.

Dalam hal ini patut kiranya ditegaskan, bahwa penolakan Imam Syafi’i terhadap hadits Zayd bin Arqam tidaklah mencegah kita untuk menerima hadits tersebut. Penolakan Imam Syafi’i terhadap hadits Zayd bin Arqam itu tidak berarti hadits tersebut –secara mutlak– tertolak (mardud). Sebab sudah menjadi suatu kewajaran dalam penilaian hadits, bahwa sebuah hadits bisa saja diterima oleh sebagian muhaddits, sedang muhaddits lain menolaknya. Dalam kaitan ini Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyah Juz I berkata : “…(kita tidak boleh cepat-cepat menolak suatu hadits) hanya karena seorang ahli hadits tidak menerimanya, karena ada kemungkinan hadits itu diterima oleh ahli hadits yang lain. Kita juga tidak boleh menolak suatu hadits karena para ahli hadits menolaknya, karena ada kemungkinan hadits itu digunakan hujjah oleh para imam atau umumnya para fuqaha… ”

Maka dari itu, kendatipun hadits Zayd bin Arqam ditolak oleh Imam Syafi’i, tidak berarti kita tidak boleh menggunakan hadits tersebut sebagai dalil syar’i. Sebab faktanya ada ahli hadits lain yang menilainya sebagai hadits shahih, yakni Imam Ibnu Khuzaimah, sebagaimana penjelasan Imam Ash Shan’ani. Jadi, beristidlal dengan hadits Zayd bin Arqam tersebut tetap dibenarkan, sehingga hukum yang didasarkan pada hadits tersebut adalah tetap berstatus hukum syar’i.

 

3.2.Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah

Imam Malik dan Abu Hanifah tetap mewajibkan shalat Jumat, baik bagi penduduk kota (ahlul madinah/ahlul amshaar), maupun penduduk desa/kampung atau penduduk padang gurun (ahlul badawi). Ibnu Rusyd menjelaskan argumentasi kedua Imam tersebut :  “Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, ‘Shalat hari raya adalah sunnah, sedang shalat Jumat adalah fardhu, dan salah satunya tidak dapat menggantikan yang lainnya. Inilah yang menjadi prinsip asal (al ashlu) dalam masalah ini, kecuali jika terdapat ketetapan syara’, maka wajib merujuk kepadanya…”

Dari keterangan itu, nampak bahwa Imam Malik dan Abu Hanifah juga tidak menerima hadits-hadits yang menerangkan gugurnya shalat Jumat pada hari raya. Konsekuensinya, beliau berdua kemudian berpegang pada hukum asal masing-masing, yakni kesunnahan shalat Ied dan kewajiban shalat Jumat. Dasar pendapat mereka sebenarnya sama dengan pendapat Imam Syafi’i.

Namun demikian, beliau berdua memberikan perkecualian, bahwa hukum asal tersebut dapat berubah, jika terdapat dalil syar’i yang menerangkannya.

Atas dasar itu, karena terdapat hadits Zayd bin Arqam (yang shahih menurut Ibnu Khuzaimah) atau hadits Abu Hurayrah RA (yang shahih menurut Ad Daruquthni), maka sesungguhnya hadits-hadits tersebut dapat menjadi takhsis hukum asal shalat Jumat, yakni yang semula wajib kemudian menjadi rukhshah (tidak wajib).

Dengan demikian, yang berlaku kemudian adalah hukum setelah ditakhsis, bukan hukum asalnya, yakni bahwa shalat Jumat itu menjadi rukhshah bagi mereka yang menunaikan shalat hari raya, dan statusnya menjadi tidak wajib. Inilah pendapat yang lebih tepat.

 

3.3.Pendapat ‘Atha bin Abi Rabah

‘Atha bin Abi Rabbah berpendapat bahwa jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, maka shalat Jumat dan zhuhur gugur semuanya. Tidak wajib shalat apa pun pada hari itu setelah shalat hari raya melainkan shalat ‘Ashar.

Imam Ash’ani menjelaskan bahwa pendapat ‘Atha` tersebut didasarkan pada 3 (tiga) alasan, yaitu :

Pertama, berdasarkan perbuatan sahabat Ibnu Zubayr RA sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud, bahwasanya :

عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ

“Dua hari raya (hari raya dan hari Jumat) telah berkumpul pada satu hari yang sama. Lalu dia (Ibnu Zubayr) mengumpulkan keduanya dan melakukan shalat untuk keduanya sebanyak dua rakaat pada pagi hari. Dia tidak menambah atas dua rakaat itu sampai dia mengerjakan shalat Ashar.” (HR Abu Dawud).

Kedua, shalat Jumat adalah hukum asal (al ashl) pada hari Jumat, sedang shalat zhuhur adalah hukum pengganti (al badal) bagi shalat Jumat. Maka dari itu, jika hukum asal telah gugur, otomatis gugur pulalah hukum penggantinya.

Ketiga, yang zhahir dari hadits Zayd bin Arqam, bahwa Rasul SAW telah memberi rukhshah pada shalat Jumat. Namun Rasul SAW tidak memerintahkan untuk shalat zhuhur bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jumat.

Demikianlah alasan pendapat ‘Atha` bin Abi Rabbah. Imam Ash Shan’ani tidak menerima pendapat tersebut dan telah membantahnya. Menurut beliau, bahwa setelah shalat hari raya Ibnu Zubayr tidak keluar dari rumahnya untuk shalat Jumat di masjid, tidaklah dapat dipastikan bahwa Ibnu Zubayr tidak shalat zhuhur. Sebab ada kemungkinan (ihtimal) bahwa Ibnu Zubayr shalat zhuhur di rumahnya. Yang dapat dipastikan, kata Imam Ash Shan’ani, shalat yang tidak dikerjakan Ibnu Zubayr itu adalah shalat Jumat, bukannya shalat zhuhur.

Untuk alasan kedua dan ketiga, Imam Ash Shan’ani menerangkan bahwa tidaklah benar bahwa shalat Jumat adalah hukum asal (al ashl) sedang shalat zhuhur adalah hukum pengganti (al badal). Yang benar, justru sebaliknya, yaitu shalat zhuhur adalah hukum asal, sedang shalat Jumat merupakan penggantinya. Sebab, kewajiban shalat zhuhur ditetapkan lebih dahulu daripada shalat Jumat. Shalat zhuhur ditetapkan kewajibannya pada malam Isra’ Mi’raj, sedang kewajiban shalat Jumat ditetapkan lebih belakangan waktunya (muta`akhkhir). Maka yang benar, shalat zhuhur adalah hukum asal, sedang shalat Jumat adalah penggantinya. Jadi jika shalat Jumat tidak dilaksanakan, maka wajiblah kembali pada hukum asal, yakni mengerjakan shalat zhuhur. (Imam Shan’ani, Subulus Salam, 2/112)

 

4.Kesimpulan

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, hukumnya adalah sebagai berikut :

Pertama, jika seseorang telah menunaikan shalat hari raya (Ied), gugurlah kewajiban shalat Jumat atasnya. Dia boleh melaksanakan shalat Jumat dan boleh juga tidak. Namun, disunnahkan baginya tetap melaksanakan shalat Jumat.

Kedua, jika orang yang telah menunaikan shalat hari raya tersebut memilih untuk tidak menunaikan shalat Jumat, wajib atasnya melaksanakan shalat zhuhur. Tidak boleh dia meninggalkan zhuhur.

Ketiga, adapun orang yang pada pagi harinya tidak melaksanakan shalat hari raya, wajib atasnya shalat Jumat. Tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan shalat Jumat. Tidak boleh pula dia melaksanakan shalat zhuhur.

Demikianlah hasil pentarjihan kami untuk masalah ini sesuai dalil-dalil syar’i yang ada. Wallahu a’lam.

= = =

*M. Shiddiq Al Jawi, S.Si, MSI, adalah Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia dan pengasuh Pondok Pesantren Hamfara Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhammad Husain. 1995. Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh. Cetakan Kedua. Beirut : Darul Bayariq. 417 hal.

Abu Abdillah As-Sa’dun, Ijtima’ Al-I’dayni, (Riyadh : t.p.), t.t. 12 hal.

Abu Hafsh Ar-Rahmani, Tsalatsu Masa`il Fiqhiyyah, (t.t.p. : t.p.), t.t. 33 hal.

Ad Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman Asy Syafi’i. 1993. Rohmatul Ummah (Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil A`immah). Terjemahan oleh Sarmin Syukur dan Luluk Rodliyah. Cetakan Pertama. Surabaya : Al Ikhlas. 554 hal.

Ash Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al Kahlani. Tanpa Tahun. Subulus Salam. Juz II. Bandung : Maktabah Dahlan. 224 hal.

Ash Shiddieqi, T.M. Hasbi. 1981. Koleksi Hadits Hukum (Al Ahkamun Nabawiyah). Jilid IV. Cetakan Kedua. Bandung : PT. Alma’arif. 379 hal.

An Nabhani, Taqiyuddin. 1953. Asy Syakhshiyah Al Islamiyah. Juz Ketiga (Ushul Fiqh). Cetakan Kedua. Al Quds : Min Mansyurat Hizb Al Tahrir. 492 hal.

———-. 1994. Asy Syakhshiyah Al Islamiyah. Juz Pertama. Cetakan Keempat. Beirut : Darul Ummah. 407 hal.

Ibnu Khalil, ‘Atha`. 2000. Taisir Al Wushul Ila Al Ushul. Cetakan Ketiga. Beirut : Darul Ummah. 310 hal.

Ibnu Rusyd. 1995. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Juz I. Beirut : Daarul Fikr. 399 hal.

Raghib, Ali. 1991. Ahkamush Shalat. Cetakan Pertama. Beirut : Daar An Nahdhah Al Islamiyah.132 hal.

Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah (Fiqhus Sunnah). Jilid 2. Cetakan Ketujuhbelas. Terjemahan oleh Mahyuddin Syaf. Bandung : PT. Al Ma’arif. 229 hal

Syirbasyi, Ahmad. 1987. Himpunan Fatwa (Yas`alunaka fi Ad Din wa Al Hayah). Terjemahan oleh Husein Bahreisj. Cetakan Pertama. Surabaya : Al Ikhlas. 598 hal

sumber : http://hizbut-tahrir.or.id/2012/10/25/hukum-sholat-jumat-bersamaaan-dengan-sholat-idul-adha-atau-idul-fitri/

%d bloggers like this: