Blog Archives

Yang Menolak Syariah Islam Justru Mengidap “hipocracy democracy”!


Dalam sebuah pemberitaan terbaru, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan ada banyak kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan daerah (perda) syariah yang mengandung unsur-unsur diskriminatif bahkan mendorong terciptanya kekerasan di wilayah publik.

Haidar pun menyatakan perlu diwaspadai tumbuhnya gerakan Islam Syariat,  yakni faksi yang mengusung semangat anti-nasionalisme, anti-demokrasi, dan menolak konsep negara-bangsa yang secara utopia mencoba menghidupkan kembali isu Negara Islam atas dasar sistem Khilafah Islam.  

 Faksi Islam Syariat ini, menurutnya juga mengidap apa yang disebut sebagai hypocracy in democracy, kemunafikan terhadap demokrasi. Di satu sisi secara tegas menolak demorkasi tetapi menikmati kehidupan di bawah alam demokrasi.

 Untuk membincangkan masalah tersebut, wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo mewawancarai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

 Apakah benar perda syariah mengandung unsur dikriminatif bahkan mendorong kekerasan?

Bukan kali ini saja dilontarkan pernyataan seperti itu di seputar perda-perda yang disebut sebagai perda syariah. Tapi, sama dengan pernyataan sebelum-sebelumnya, pihak-pihak itu tidak pernah bisa membuktikan mana perda yang diskriminatif itu, dan mana pula perda yang mendorong kekerasan.

Juga mana itu perda yang disebut perda syariah, karena faktanya memang tidak ada yang disebut perda syariah.

Lantas?

Itu hanyalah istilah yang dibuat oleh kelompok-kelompok atau orang sekuler di Jakarta. Mereka selalu meributkan perda-perda ini, sementara di daerah, di tempat perda-perda itu ada dan diterapkan orang-orangnya tidak pernah ribut. Mereka malah menikmati adanya perda-perda itu.

Contohnya?

Di Kabupaten Bulukumba, misalnya. Masyarakat di sana senang sekali dengan Perda Anti Miras— itu kalau perda ini yang dianggap sebagai perda syariah— karena berhasil menurunkan kriminalitas di sana hingga 80%.  Juga Perda Zakat berhasil meningkatkan PAD Kabupaten Bulukumba dari semula hanya sekitar Rp 9 miliar menjadi lebih dari Rp 90 miliar.

Jadi sungguh tidak layak seorang Muslim, apalagi tokoh ormas besar, melontarkan pernyataan seperti itu. Yang diperlukan darinya adalah justru seruan untuk penerapan syariah secara kaffah di negeri ini untuk tercapainya kemaslahatan rakyat, bukan justru menimbulkan stigma negatif terhadap semua yang berbau syariah.

Bagaimana dengan tudingan faksi Islam Syariat mengidap hipocracy in democracy, menolak demokrasi tetapi menikmati demokrasi?

Harus diperjelas, siapa faksi atau kelompok yang dimaksud itu. Kalau yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir (HT), maka HT memang dengan tegas menolak demokrasi.

Alasannya?

Demokrasi yang mengajarkan prinsip kedaulatan atau hak membuat hukum (menentukan benar – salah, boleh – tidak boleh) di tangan rakyat  itu bertentangan dengan aqidah Islam yang mewajibkan kita untuk meyakini bahwa hak membuat hukum itu ada di tangan Allah SWT semata.

Apa yang salah dengan pendapat ini?

Bukankah kita sebagai Muslim memang harus mendasarkan seluruh pendapat kita pada aqidah Islam?

Kalau HT disebut sebagai termasuk kelompok Islam Syariat, memang ada Islam tanpa Syariat? Islam model apa itu?

Kemudian harus diperjelas juga apa yang dimaksud dengan menikmati demokrasi. Kita semua, rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk HT dan kelompok Islam lain, memang hidup di negara ini, negara yang menerapkan sistem demokrasi. Tapi itu tidak berarti kita semua menikmati dengan senang sistem busuk ini.

Silakan tanya kepada rakyat, siapa yang senang dengan sistem seperti ini, yang telah membuat makin kokohnya sistem sekularisme dan kapitalisme, yang telah membuat hidup makin susah, harga apa-apa mahal,  yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, korupsi dan kerusakan moral merajalela di mana-mana, sementara intervensi asing makin menjadi-jadi dan bentuk kerusakan lainnya?

Saya sangat yakin, andai disuruh milih antara hidup di bawah sistem demokrasi dengan hidup di bawah sistem Islam, pasti mayoritas rakyat yang di negeri ini akan lebih baik hidup di bawah sistem Islam.

Itu artinya, sistem demokrasi di negeri ini bisa berjalan karena dipaksakan, bukan atas dasar kerelaan. Lalu, secara semena-mena memaksa juga syariat tidak boleh diberlakukan.

Lihatlah, baru satu dua perda yang tampak “bernuansa syariah” saja sudah dikecam kiri kanan. Katanya demokrasi, katanya kedaulatan rakyat, lalu mengapa ketika rakyat menginginkan syariah tidak boleh? Inilah hipocracy democracy yang sesungguhnya. Demokrasi yang hipokrit (munafik, red)!

Pada sisi lain, saya ingin mengatakan, bukan hipocracy democracy, yang lebih mengkhawatirkan adalah hipocracy Muslim. Yaitu, satu sisi ia menikmati diri sebagai seorang Muslim, tapi menolak syariat. Satu sisi menikmati diri sebagai hamba Allah, menikmati semua rizki dan karunia Allah, ketika mati nanti juga minta ampunan dan surganya Allah, tapi menolak kedaulatan Allah. Inilah Muslim hipokrit!

Bagaimana Hizbut Tahrir memposisikan nasionalisme?

Tergantung apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan di situ. Bila yang dimaksud adalah komitmen kepada keutuhan wilayah,  HTI berulang menegaskan penentangannya terhadap gerakan separatisme dan segala upaya yang akan memecah belah wilayah Indonesia.

Menjelang jajak pendapat Timor Timur beberapa tahun lalu  misalnya, HTI menentang keras karena itu akan menjadi jalan bagi Tim Tim lepas. Dan benar saja, akhirnya terbukti Timor Timur setelah jajak pendapat yang penuh rekayasa itu benar-benar lepas dari Indonesia.

Bila nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan artinya adalah pembelaan terhadap kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, HTI berulang juga dengan lantang menentang sejumlah kebijakan yang jelas-jelas bakal merugikan rakyat Indonesia.

Contohnya?

Seperti protes terhadap pengelolaan SDA yang lebih banyak dilakukan oleh perusahaan asing; atau penolakan terhadap sejumlah UU seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal dan sebagainya yang sarat dengan kepentingan pemilik modal.

Karena itu, salah besar bila menuduh HTI dengan seruan syariah dan khilafahnya itu tidak peduli kepada nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan.

Tapi bila nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan diartikan sebagai kesetiaan kepada sekularisme, maka dengan tegas HTI menolak karena justru sekularisme inilah yang telah terbukti mempurukkan Indonesia seperti sekarang ini. Maka, benar sekali fatwa MUI tahun 2005 yang mengharamkan sekularisme.

Kelompok liberal sering menganggap Hizbut Tahrir sebagai ancaman bagi moderasi, kenapa?

Tergantung apa yang dimaksud dengan moderasi di sini. Kalau yang dimaksud moderasi adalah sikap toleransi, mengedepankan dialog, menghargai pendapat dan keyakinan bahkan agama orang lain, juga sikap non kekerasan, saya tegaskan bahwa HT adalah gerakan yang sangat menghargai pendapat orang lain, selalu mengedepankan dialog dan non kekerasan.

Tapi bila moderasi itu diartikan sebagai sikap menjauh dari Islam yang kaffah, jelas HT menolak keras, karena sebagai Muslim, sesungguhnya tidak ada pilihan lain kecuali ya memang harus menjadi Muslim yang sebenarnya atau Muslim yang kaffah.

Menjauh dari Muslim kaffah itu artinya memberi ruang kepada sekularisme. Masak iya, kita mau jadi Muslim sekuler?

Jadi yang harus kita khawatirkan bukanlah ancaman terhadap moderasi, tapi ancaman riil terhadap negeri ini.

Apa ancaman riil tersebut?

Sekularisme yang makin memurukkan negeri ini dan neo imperialisme atau penjajahan model baru yang dilakukan oleh negara adikuasa.

Tolong jelaskan masing-masing ancaman tersebut…

Semenjak Indonesia merdeka, telah lebih dari 60 tahun negeri ini diatur oleh sistem sekuler, baik bercorak sosialistik di masa orde lama maupun kapitalistik di masa orde baru dan neo liberal di masa reformasi.

Dalam sistem sekuler,  aturan-aturan Islam atau syariah memang tidak pernah secara sengaja selalu digunakan. Agama Islam, sebagaimana agama dalam pengertian Barat, hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhannya saja, misalnya pada saat shalat, puasa, zakat, haji, kelahiran, pernikahan dan kematian.

Sementara  dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama (Islam) ditinggalkan. Maka, di tengah-tengah sistem sekuleristik tadi lahirlah berbagai bentuk  tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem  pendidikan yang materialistik.

Maka, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim itu, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang  datang secara bertubi-tubi.

Lihatlah, meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah lebih dari 60 tahun merdeka, tapi sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan.

Puluhan juta angkatan kerja menganggur.. Sementara,  jutaan anak putus sekolah. Jutaan lagi mengalami malnutrisi. Hidup semakin tidak mudah dijalani, sekalipun untuk sekadar mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus menerus terjadi.

Ajaib, ini negeri penghasil minyak, tapi untuk mendapatkan minyak tanah rakyat harus mengantri berjam-jam.

Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Berbagai bentuk kriminalitas mulai dari pencopetan, perampokan maupun pencurian dengan pemberatan serta  pembunuhan dan tindak asusila, budaya permisif, pornografi dengan dalih kebutuhan ekonomi  terasa  semakin meningkat tajam.

Tak mengherankan bila oleh AFP, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling liberal setelah Rusia. Sepanjang krisis,  kriminalitas dilaporkan meningkat 1000%, angka perceraian meningkat 400%, sementara penghuni rumah sakit jiwa meningkat 300%. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah 60 tahun merdeka, hidup koq makin susah.

Bagaimana dengan ancaman neo imperialisme?

Indonesia memang telah merdeka. Tapi penjajahan ternyata tidaklah berakhir begitu saja. Nafsu negara adikuasa untuk tetap melanggengkan dominasi mereka atas dunia Islam, termasuk terhadap Indonesia, demi kepentingan ekonomi dan politik mereka tetap bergelora.

Neo imperialisme dilakukan untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain. Melalui instrumen utang dan kebijakan global,  lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat tidak untuk sungguh-sungguh membantu negara berkembang, tapi sebagai cara untuk melegitimasi langkah-langkah imperialistik mereka.

Akibatnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tidak lagi merdeka secara politik. Penentuan pejabat misalnya, khususnya di bidang ekonomi, harus memperturutkan apa  mau mereka. Wajar bila kemudian para pejabat itu bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat, tapi untuk kepentingan “tuan-tuan’ mereka.

Demi memenuhi kemauan “tuan-tuan” itu, tidak segan mereka merancang aturan (lihatlah UU Kelistrikan yang telah dianulir oleh Mahakamah Konstitusi, juga UU Migas dan UU Penamanan Modal yang penuh dengan kontroversi) dan membuat kebijakan yang merugikan negara.

Lihatlah penyerahan blok kaya minyak Cepu kepada Exxon Mobil, juga pembiaran terhadap Exxon yang terus mengangkangi 80 triliun kaki kubik gas di Natuna meski sudah 25 tahun tidak diproduksi dan kontrak sudah berakhir Januari 2007 lalu.

Tak pelak lagi, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban, seperti yang kita saksikan sekarang.

Kenapa Hizbut Tahrir percaya khilafah adalah sistem yang akan memberikan kebaikan bagi Indonesia? 

Karena itu, dalam konteks Indonesia, ide khilafah yang substansinya adalah syariah dan ukhuwah, sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru (neo-imperialisme) yang nyata-nyata sekarang tengah mencengkeram negeri ini yang dilakukan oleh negara adikuasa.

Hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara sepadan. Sementara, syariah nantinya akan menggantikan sekularisme yang telah terbukti memurukkan negeri ini.

Karena itu pula, perjuangan HTI dengan segala bentuk aktifitasnya itu, harus dibaca sebagai bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dalam berusaha mewujudkan  Indonesia lebih baik di masa datang, termasuk guna meraih kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

Bisakah dikatakan bahwa semua itu adalah wujud dari kecintaan HTI terhadap negeri ini?

Betul sekali. Dakwah HTI dilakukan tidak lain adalah demi Indonesia ke depan yang lebih baik. Bila hancurnya khilafah disebut sebagai ummul jaraaim, maka diyakini bahwa tegaknya kembali syariah dan khilafah akan menjadi pangkal segala kebaikan, kerahmatan dan kemashlahatan, termasuk bagi Indonesia. (Mediaumat.com, 21/7)

Advertisements

Renungan Idul Adha Korbankan “Ismail”-mu (Ketaatan dan Pengorbanan untuk Tegaknya Syariah dan Khilafah)


[Al-Islam 628] Hari ini kaum muslimin di seluruh dunia menggemakan pujian atas kebesaran Allah Swt. Langit pun bergemuruh dengan suara takbir, tahlil dan tahmid. Sementara itu lebih dari 2 juta saudara kita kaum muslimin lainnya saat ini berada di tanah suci tengah menunaikan ibadah haji.

Secara fitri, manusia dikaruniai Allah Swt gharizah an-nau’. Diantara perwujudannya berupa kecintaan pada ibu, bapak, anak dan istri. Dengan naluri itu, secara fitri manusia akan terdorong untuk mencari pasangan dan melahirkan keturunan. Begitu pula Nabiyullah Ibrahim as. Beliau juga menginginkan kehadiran seorang anak. Meski usianya kian senja, Nabi Ibrahim as terus berdoa memohon diberikan anak yang shalih. ‘Ya Rabb, anugrahkanlah kepadaku [seorang anak] yang termasuk orang shaleh’. Maka Kami beri kabar dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. (TQS ash-Shaffat [37]: 100-101)

Bagi Ibrahim as, Ismail adalah buah hati, harapan dan kecintaannya, yang telah sangat lama didambakan. Ismail mendatangkan kebahagiaan dalam hidup Ibrahim. Ismail pun merasakan penuhnya kasih sayang dan cinta ayahnya. Akan tetapi, di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih putera kesayangannya itu.

“Maka tatkala anak itu telah sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: hai anakku, sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu” (TQS ash-Shaffat [37]: 102)

Ibrahim menghadapi dua pilihan: mengikuti perasaan hatinya dengan ”menyelamatkan” Ismail atau menaati perintah Allah dengan ”mengorbankan” putra kesayangannya. Mengedepankan kecintaan yang tinggi (al-mahabbatul ulya), yakni kecintaan kepada Allah atau lebih mengutamakan kecintaan yang rendah (al-mahabbatul adna), yakni kecintaan kepada anak, harta, dan dunia. Tetap menyadari anak yang dicintainya itu sebagai karunia Allah atau malah menjadikannya sebagai andâdan, pesaing–pesaing Allah yang dicintai sama atau bahkan melebihi kecintaan kepada Allah.

Sekarang, bayangkan ada sesuatu yang kita cintai, yang deminya kita rela mengorbankan apa saja. Itulah “Ismail”-mu. “Ismail”-mu adalah setiap sesuatu yang dapat melemahkan imanmu dan dapat menghalangi dirimu menuju taat kepada Allah. Setiap sesuatu yang dapat membuat dirimu tidak mendengarkan perintah Allah dan menyatakan kebenaran. “Ismail”-mu adalah setiap sesuatu menghalangimu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibanmu. Setiap sesuatu yang menyebabkan engkau mengajukan alasan-alasan untuk menghindar dari perintah Allah SWT.

Di dalam hidup ini kita harus mengidentifikasi dan menemukan apa atau siapakah “Ismail” kita itu. Mungkin sekali “Ismail”-mu adalah seorang manusia; bisa anak, istri, suami, orang tua atau siapa saja. Bisa pula harta benda, pangkat, jabatan atau kedudukan. Bisa juga “Ismail”-mu berupa ideologi dan pandangan hidup sekuler, seperti kapitalisme dan sosialisme atau komunisme, dan ideologi lain yang tidak bersumber dari nilai-nilai tauhid.

Ismail”-nya Ibrahim as adalah Ismail as, anaknya sendiri, buah hatinya. Dan saat Ibrahim dihadapkan pilihan sulit itu, setan dengan cepat memanfaatkan kesempatan. Dalam rupa seorang lelaki tua –seperti riwayat Ibn Katsir dalam Tafsirnya dari Abu Hurairah ra- setan berusaha menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail agar mengabaikan perintah Allah itu. Ibrahim yang tahu bahwa lelaki tua itu adalah setan, segera mengusirnya.

Ketegasan Ibrahim mengusir setan yang terus menggoda itulah spirit yang semestinya diresapi oleh para jamaah haji saat melempar jumrah di Mina yang melambangkan kebencian dan perlawanan terhadap pengaruh setan. Di Mina jutaan jamaah haji telah menegaskan pendirian: menolak dominasi setan.

Sayangnya perlawanan terhadap setan itu seolah hanya terjadi di Mina saja. Buktinya adalah fakta di Indonesia, negara yang paling banyak jumlah jamaah hajinya, hingga kini tetap tegak ideologi dan sistem sekuler kapitalisme, paling banyak korupsi dan bentuk kejahatan lain, yang itu sebagiannya dilakukan oleh mereka yang sudah pernah berhaji. Sepulang dari haji bukan hanya tidak meneruskan perlawanan terhadap setan, tapi telah menjadi kawan atau malah hamba setan.

Perintah amat berat itu pun disambut Ismail as dengan penuh kesabaran. Dia pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan:

“Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, Insya’a Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar” (TQS ash-Shaffat [37]: 102)

Dan tepat ketika pisau tajam itu menyentuh kulit leher Ismail, Allah dengan kekuasaan-Nya menggantinya dengan seekor domba.

”Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggil dia, hai Ibrahim sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar” (TQS ash- Shaffat [37]: 103 – 107)

Inilah teladan yang diberikan oleh Ibrahim yang membawa semangat tauhid. Inilah teladan seorang anak manusia yang menyadari posisinya sebagai makhluq di hadapan Sang Khaliq, sebagai hamba dihadapan al-Ma’bûd, Allah SWT. Inilah teladan dari manusia yang dengan semangat tauhid berhasil merealisasi kecintaan yang tinggi (al-mahabbatul ulya) yaitu kecintaan kepada Allah, dan saat yang sama menghindarkan diri dari kecintaan yang rendah (al-mahabbatul adna) terhadap setiap sesuatu yang bisa menghalanginya untuk taat kepada Allah SWT. Teladan seorang manusia yang berhasil membuktikan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah dan ketegasan menepis segala bujuk rayu setan yang terkutuk.

Semangat tauhid yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Nabiyullah Ibrahim as itu, sangatlah relevan dan amat kita perlukan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan saat ini. Kehidupan modern yang serba bendawi, amat mudah membawa kita terjerumus kepada pragmatisme sekuler yang menjadikan kenikmatan jasmani dan semua yang serba material menjadi fokus dari capaian hidup tanpa lagi mengindahkan tolok ukur halal dan haram.

Semangat tauhid itu sangat kita perlukan agar kita berhasil mewujudkan kecintaan hakiki yang tinggi yakni kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya yang mewujud dalam sikap tunduk, patuh dan terikat kepada ketentuan syariah-Nya. Ketundukan, kepatuhan dan keterikatan kita kepada syariah Allah itu dipastikan akan membawa berkah bagi semua, berbuah cinta Allah kepada kita dan ampunan dari-Nya atas dosa kita. Allah berfirman:

 “Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (TQS Ali-Imran [3]: 31).

 

Wahai Kaum Muslimin

Dalam rangka menyerap teladan diatas sekaligus sebagai renungan di hari Idul Adhha ini, ada beberapa hal pokok yang penting untuk ditegaskan:

Pertama, Kisah hidup Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seluruh prosesi Haji beserta perayaan Idul Adha sesungguhnya telah memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga tentang cinta, ketaatan dan pengorbanan serta sikap yang harus diambil oleh seorang muslim dalam menjalani hidup ini sesuai prinsip-prinsip tauhid, yakni keimanan yang penuh kepada Allah SWT.

Dengan tauhid itu, marilah kita tetap teguh memegang ketentuan halal dan haram, dan di saat yang sama tidak mudah terdorong melakukan pelanggaran terhadap syariah-Nya. Bila prinsip ini dilanggar, mungkin saja berbagai macam keinginan dalam hidup kita itu bisa diraih, tapi pasti akan membawa keburukan, dan pasti juga akan menjauhkan kita dari cinta dan ridha Allah SWT.

Kedua, Ketaatan pada Allah SWT yang diwujudkan dengan melaksanakan syariah-Nya secara kaffah dalam kehidupan pribadi, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan cara itulah akan terbentuk masyarakat tauhid dan negara yang berbeda dengan masyarakat dan negara jahiliah. Negara itu adalah Daulah Khilafah Islamiyyah yang diwajibkan Allah Swt untuk ditegakkan. Dan ingatlah, bahwa hanya dalam Daulah Khilafah sajalah kerahmatan Islam akan terwujud dan keridhaan Allah akan didapatkan.

Ketiga, Salah satu buah dari tauhid adalah ukhuwah atau persaudaraan Islam, yakni persaudaraan universal atas dasar keimanan kepada Allah SWT, sebagaimana tampak dalam berkumpulnya jamaah haji dari seluruh dunia di Tanah Suci tanpa membedakan ras, suku bangsa, bahasa dan pangkat derajat. Semua hadir di sana atas dasar, motif, dan dorongan yang sama, juga melakukan manasik haji dengan cara yang sama. Tapi sayang, persaudaraan universal itu berhenti hanya sebatas di Tanah Suci. Usai haji, kembali umat Islam terpecah belah ke dalam lebih dari 50 negara. Persaudaran itu tidak tampak lagi. Umat Islam yang berjumlah lebih dari 1,5 miliar itu tetap lemah, tidak memiliki kekuatan sehingga mudah dirusak oleh musuh-musuh Islam. Di sinilah pentingnya perjuangan untuk tegaknya kembali al-Khilafah al-Islamiyah harus terus digelorakan, karena hanya khilafah sajalah yang mampu menyatukan kembali umat Islam sebagaimana pernah terjadi di masa lalu.

Keempat, Perjuangan bagi tegaknya kembali al-Khilafah al-Islamiyah yang akan menerapkan syariah secara kaffah dan mewujudkan kembali persatuan umat jelas memerlukan pengorbanan karena tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan. Dengan pengorbanan itu, insya Allah perjuangan yang memang sekilas tampak sulit itu akan menemukan hasilnya tidak lama lagi di masa mendatang.

Semoga kita termasuk orang yang diberikan kekuatan untuk istiqamah memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah di tengah kehidupan. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Pemerintah Hendak Mengunci Langkah Ormas Islam yang Dianggap Vokal


Pro kontra kehadiran Rancangan Undang-undang Keormasan (RUU Keormasan) yang sedang dibahas di DPR RI ternyata kurang tersosialisasikan dengan baik ke kalangan umat Islam sendiri. Hal ini telah mendapat perhatian serius oleh Harits Abu Ulya, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA).

Menurut Harits, jika umat Islam tak mengawal dengan baik, bisa jadi banyak kepentingan masuk. Termasuk kepentingan kalangan liberal yang  sangat ingin “menghabisi” ormas-ormas Islam. Apa maksudnya?

Hidayatullah.com mewawancarai panjang lebar terkait proses RUU keormasan. Inilah petikannya.*

Banyak kalangan Muslim tidak tahu perkembangan dan keberadaan RUU keormasan ini. Bagaimana tanggapan Anda?

Betul, mayoritas umat Islam tidak tahu banyak terkait proses dan produk legislasi yang sedang di godok DPR termasuk langkah Revisi UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Persoalan dana asing via LSM lokal dengan berbagai motif kepentingannya itu hanya salah satu pointnya saja. Justru spirit dominan munculnya revisi ini adalah untuk menangani ormas-ormas yang selama ini dianggap melakukan tindak kekerasan dan anarkisme.

Prinsipnya mereka mufakat harus ada regulasi yang lebih ketat untuk mengatur ormas-ormas, terutama Ormas yang selama ini dianggap banyak melakukan tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban umum.

Bahkan pemerintah minta agar ada poin sanksi bagi Ormas-ormas yang selama ini sering melakukan tindakan kekerasan. Pemerintah meminta kewenangan dengan Undang-undang tersebut untuk bisa langsung membekukan dan membubarkan. Sekalipun untuk poin pembubaran pemerintah tetap setuju lewat mekanisme pengadilan, tapi untuk pembekuan pemerintah minta agar secara administratif bisa melakukan tindakan pembekuan.

Kontrol seperti apa yang seharusnya dilakukan negara terhadap aliran-aliran dana luar negeri yang diterima langsung oleh ormas terutama Ormas liberal yang suka menjual isu-isu intoleran dan HAM ke luar negeri, bahkan merugikan Negara?

Pemerintah bisa saja menetapkan melalui Undang-undang adanya kewajiban transparasi keuangan ormas. Melalui instrument yang dimiliki semisal PPATK bisa membuat analisa dan pelaporan alur lalu lintas dana yang masuk di akun rekening LSM tersebut. Tidak hanya itu, tapi  akuntabilitas penggunaan dana tersebut juga harus ada. Maka bersama institusi pemerintah lainnya semisal pihak intelijen bisa membuat rekomendasi kepada pengguna, apakah tindakan dan aksi-aksi LSM yang sering menjual isu HAM keluar negeri bisa dianggap melahirkan distabilitas politik atau sesuatu yang kontraproduktif  atas visi pembangunan negara.

Bagaimana dengan isu asas tunggal yang diperjuangkan kelompok tertentu untuk menanggulangi apa yang mereka sebur “Ormas radikal” atau isu transnasional?

Saya mencatat beberapa hal terkait masalah ini. Pertama; pemerintah berusaha memaksakan diri memasukkan Pancasila menjadi ideologi ormas. Tapi ini tidak mudah, karena di saat yang sama kita bisa melihat keberadaan parpol yang juga tidak bisa di seragamkan harus mengadopsi Pancasila menjadi ideologi partai. Kalau partai saja tidak bisa, bagaimana dengan ormas?

Atau muncul wacana perlunya ormas berwatak “lokal”, artinya mengedepankan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.Tapi ini menjadi ambigu dan sulit dirumuskan karena parameternya tidak jelas.

Kedua;  ada kecenderungan terus mengekspos beberapa kasus kontraksi sosial, dan di kait-kaitkan dengan ormas keagamaan tertentu. Saya melihat, dengan upaya revisi undang-undang keormasan pemerintah hendak mengunci mati langkah ormas-ormas Islam yang dianggap vokal selama ini. Pemerintah bermain di banyak lini, terutama di penguatan legal frame. Ada usaha serius untuk melahirkan regulasi yang bisa mengendalikan Ormas, karena selama ini peran pemerintah  sebagai pembina, pengawas dan pemberi sanksi bila Ormas melanggar dirasa masih kurang efektif. Karenanya, merasa perlu ada undang-undang yang lebih keras, dijadikan pijakan untuk menindak.

Ketiga; saya menangkap sikap “hipokrit” pemerintah. Kenapa juga tidak mempersoalkan LSM-LSM yang kerap melakukan pelanggaran? Kalau konsisten, nanti kita juga bisa tuntut pemerintah agar partai-partai yang suka bikin rusuh juga harus dibubarkan saja. Karena setiap Pemilu selalu ada saja yang melakukan tindak kekerasan. Baik Pemilu nasional, maupun Pemilukada. Lagian hasil Pemilu tidak juga membawa perubahan nasib rakyat. Sudah membuang banyak duit, rakyat sering jadi korban dan rakyat hanya jadi obyek kepuasaan syahwat kekuasaan orang dan kelompok-kelompok partai yang ada.

Menurut  Anda, apakah RUU Keormasan ini bermanfaat bagi keberadaan Ormas-ormas Islam sendiri?

Saya mencermati  itu ada plus minusnya. Contoh umat Islam perlu waspada atas tafsir Pasal 50 ayat 2, tentang larangan. Karena ini terkait tafsir subyektif pemegang kewenangan dengan mendasarkan kepada UU lainya. Misal UU Intelijen dan Kamnas tentang ancaman aktual  dan potensial terhadap ketahanan Ideologi dan bentuk NKRI. Kalau Ormas Islam mengusung formalisasi syariat Islam dianggap mengancam ketahanan ideologi kan bisa runyam.

Di pasal 50 ayat 4 ada penjelasan; Yang dimaksud dengan “ajaran dan paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran atau paham Komunisme, Marxisme, Leninisme, Kapitalisme, dan Liberalisme”. Nah ini kan perlu di ekspos terus, dan bisa menjadi pijakan untuk membangun kesadaran masal bahwa negeri ini dikelola dengan sistem kapitalisme yang merugikan rakyat. Jadi bukan saja Ormas yang membahayakan, tapi negara sendiri sudah melakukan tindakan yang destruktif dan membahayakan kelangsungan hidup anak cucu kita kita hari ini dan kedepan.

Tapi menurut saya kalau pemerintah mau terbuka dan obyektif, maka tidak perlu kawatir terhadap keberadaan Ormas-ormas keagamaan khususnya Islam. Selama jelas-jelas mereka berdiri tegak berdasarkan Islam dan garis perjuangannya juga berlandaskan Islam maka sesungguhnya itu ada berkah dan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Justru yang perlu diwaspadai adalah ormas-ormas/orpol/LSM komprador yang menebarkan virus sekulerisme, pluralisme dan liberalisme yang jelas-jelas membahayakan nasib Indonesia kedepan.

Pemerintah perlu secara terbuka kalau berani, debat publik dengan mengundang Ormas-ormas yang dituduh selalu melakukan kekerasan atau Ormas Islam tertentu yang dianggap meresahkan masyarakat. Apakah benar paradigma dan argumentasi pemerintah, biar masyarakat yang cerdas ini menilai.

Jangan sampai istilah “meresahkan”, membuat tidak “nyaman” masyarakat itu hanya propaganda dan akal-akalan untuk membungkam langkah ormas Islam dalam upaya amar makruf nahi mungkar, khususnya yang di arahkan kepada penguasa yang selama ini di anggap dzalim dan lalai terhadap urusan umat Islam yang mayoritas menghuni tanah air Indonesia ini. Contoh sikap lembeknya pemerintah adalah kasus kelompok sesat Ahmadiyah yang terkatung-katung hingga saat ini.

Apa langkah yang harus dilakukan umat Islam untuk mengawal RUU ini?

Komponen umat Islam terutama melalui para representasinya perlu konsulidasi dan ikut monitoring (memantau) kemudian  mengadvokasi kepentingan umat Islam atas RUU Ormas, mengingat ini produk politik yang sarat dengan kepentingan. Sadar atau tidak, begitu regulasi ini jadi maka di tingkat operasionalnya  akan melahirkan dampak jika banyak pasal-pasal yang ambigu dan multitafsir. Apalagi paradigma dari undang-undang tersebut adalah liberal-sekuler.

Bagaimana dengan  ormas atau LSM yang suka menjadi isu isu intoleransi beragama sebagai proyek cari uang ke luar negeri dengan alibi memperjuangkan HAM?

Harus diatur juga. Hukumannya di bekukan dan di bubarkan, jika jelas-jelas menjadi kaki tangan asing dengan kedok HAM mengacak-acak kedaulatan bangsa Indonesia. Dan pemerintah memonitoring aktor-aktornya dan seluruh bentuk metamorfosanya, karena LSM dibubarkan hari ini sangat mudah besok membuat LSM dengan nama dan bendera yang beda tapi agendanya ya sama saja dengan sebelumnya.

Dalam RUU ini sudah memuat konten mekanisme pembubaran Ormas. Cuma menurut saya pemerintah harus konsisten dan tidak tebang pilih atau secara spesifik diarahkan hanya kepada Ormas atau kelompok Islam yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan carut marutnya kehidupan sosial politik ekonomi budaya dan keamanan. (hidayatullah.com, 22/10/2012)

sumber : http://hizbut-tahrir.or.id/2012/10/22/pemerintah-hendak-mengunci-langkah-ormas-islam-yang-dianggap-vokal/

RUU Kamnas Berpihak Kepentingan Asing


Kamnas (Keamanan Nasional) kembali mengundang polemik. RUU Kamnas banyak menuai protes dari berbagai kalangan. RUU Kamnas yang beberapa tahun lalu pernah diusulkan belum juga disahkan DPR akan dibahas lagi oleh DPR bersamaan dengan diajukannya RUU Anggaran BNPT. Masih banyaknya pasal karet dan penentangan yang dilakukan oleh masyarakat bukti bahwa RUU Kamnas ini bermasalah. Penolakan dilakukan oleh LSM HAM, Pakar Tata Negara, Ormas Islam, dan berbagai elemen masyarakat dan pergerakan lainnya. RUU Kamnas disinyalir merupakan penjelmaan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) 13 tahun lalu. RUU Kamnas pun dinilai akan memunculkan kembali rezim militer dan otoriter gaya baru. Selain itu, akan melindungi status quo yang koruptif dan berpihak kepada asing. Dan menjadi legitimasi formal untuk menzalimi rakyat.

Sebagai pihak yang menginginkan keberadaan RUU Kamnas adalah pemerintah. Hal ini direpresentasikan oleh Departemen Pertahanan (Dephan). Dephan kemudian mengusulkan RUU Kamnas ke DPR sebagai legitimasi. Sesungghunya semangat RUU Kamnas sejalan dengan reformasi Tap MPR RI No. VI Tahun 2000 mengenai Pemisahan TNI-Polri dan Tap MPR RI No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengandung konsekuensi perubahan cukup signifikan dalam penataan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. RUU Kamnas merupakan penjabaran dari pasal 30 UUD 1945. RUU Kamnas bagi pemerintah begitu esensial dan penting. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya muncul upaya disintegrasi, separatisme, terorisme, ancaman luar negeri, dan lainnya. RUU Kamnas diharapkan mampu untuk segera menindak pelaku yang mengancam negeri ini.

Untung vs Buntung RUU Kamnas

Konsekuensi logis dari pemerintahan yang mengambil demokrasi adalah banyaknya UU yang akan dibuat. DPR yang ada semenjak berdiri sudah mulai memprioritaskan RUU yang akan disahkan. RUU yang ada selanjutnya masuk ke program legislasi nasional (prolegnas). UU yang disahkan pun sering bertentangan satu sama lainnya. Tumpang tindih tak beraturan. Ada juga UU yang digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dampak negatif yang dihasilkan. Sering juga UU yang dihasilkan tidak bermutu dan tidak pro rakyat. Cenderung menghamburkan uang hanya untuk sidang yang panjang.

Prof. PH. Kooijmans menilai bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak taat azas dan tidak taat prosedur dan ini merupakan sebuah kemunduran (sit back). Menurut pakar hukum dari Universitas Leiden Belanda itu juga menyoroti mengenai mekanisme pembuatan RUU yang banyak terdapat undang–undang baru saat ini yang bertentangan dengan produk undang – undang induk, yang semestinya dijadikan sebagai acuan.

Terkait RUU Kamnas, di antara keuntungannya ternyata banyak kerugiannya. Jika maksud RUU Kamnas ini baik untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga keamanan dalam negeri, dan menghukum siapa pun yang mengancam keamanan nasional. Lantas, kenapa banyak ditolak? Hal ini mengindikasikan bahwa RUU Kamnas dan lainnya kehilangan arah. Cenderung menyakiti dan mendzalimi rakyat.

Ada beberapa bukti kerugian dari efek pengesahan RUU Kamnas.

1. Tidak jelasnya definisi yang jelas terait ancaman nasional. Hal ini akan berakibat represifnya pemerintah kepada siapa pun yang dianggap mengancam keamanan dan kepentingan negara. Hal ini sebagaimana terjadi pada masa orde baru. Rakyat dibuat takut dengan teror.

2. Berpotensi menimbulkan ancaman bagi rakyat yang mayoritas beragama Islam. Akibat tidak jelasnya basis ideologi negeri ini. RUU ini bisa secara serampangan menyasar siapa saja yang dianggap melawan penguasa dengan dalih mengancam keamanan nasional. Dengan kata lain, RUU ini berpotensi digunakan sebagai alat represi pemerintah sehingga merugikan hak dan privasi rakyat, sementara sesuatu yang semestinya harus dianggap sebagai ancaman justru luput dari sorotan. Misalnya, berbagai kasus kesalahan penangkapan dan penembakan oleh BNPT dan Densus 88 atas yang diduga melakukan tindak terorisme dari kalangan aktivis Islam (dari kalangan Muslim) tanpa melalui proses pengadilan (extra judicial killing). Di lain pihak kasus berbagai pengeboman oleh OPM di Papua yang jelas-jelas mengancam keamanan nasional belum satupun terdapat pernyataan resmi melalui Mabes Polri bahwa ini termasuk terorisme. Ini jelas-jelas standart ganda yang sangat membahayakan rakyat karena siapa yang mengancam keamanan nasional tidak jelas rumusannya dan lebih sarat dengan kepentingan penguasa.

3. Pasal 17 tentang Jenis dan Bentuk Ancaman dan Pasal 54 tentang Penyadapan, Pemeriksaan dan Penangkapan. Kedua pasal itu membuka kesempatan dalam keterlibatan militer lewat definisi ancaman yang tidak jelas.

4. Banyak rumusan norma yang harus ditata ulang. Sebuah norma haruslah jelas dan tegas. Penataan tidak hanya terhadap rumusan norma tetapi juga struktur norma (Pasal 36, 37, 38, 39, 40) Masih banyak terdapat pengulangan norma yang tidak dikelompokkan menjadi satu bagian, sehingga terkesan ada upaya “penyelundupan” norma. Misalnya, tentang Dewan Keamanan Nasional dicantumkan dalam Pasal 36 tetapi penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 41. Sedangkan Pasal 37 dan seterusnya membicarakan tentang posisi Presiden. Contoh lainnya adalah Pasal 54 dan Pasal 64. Dalam Pasal 54, dinyatakan bahwa TNI wajib memberikan bantuan. Tetapi dalam Pasal 64, posisi TNI menjadi pemeran utama. Hal inilah yang akan menimbulkan kekacauan dalam memahami makna norma.

5. Misi utamanya untuk mengamankan seluruh pembangunan nasional dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan, demi mengundang investasi. RUU Kamnas sangat berpihak kepada asing. Sebagaimana pasal 20 poin 3 RUU Kamnas, sangat cenderung melindungi investasi asing di berbagai daerah di Indonesia, khususnya perlindungan hak pengelolaan lahan tanah oleh investor asing. RUU Kamnas ini menjadi Cap Stempel untuk melanggengkan kepentingan Asing melalui penjajahan.

6. Adanya Dewan Keamanan Nasioanal yang melibatkan banyak komponen. Hal ini mengindikasikan jika RUU Kamnas sarat akan kepentingan kekuasaan. Rakyat kembali dibuat bingung dengan berbagai pengaturan dan regulasi UU yang tidak jelas.

7. Terindikasi jika RUU Kamnas hampir mirip dengan RUU Intelijen. Dan semakin mengukuhkan legal of frame untuk menghabisi rakyat yang notabene mayoritas muslim.

Kesalahan Mendasar

Sistem demokrasi yang dianut negeri ini menjadikan setiap hukum ada di tangan rakyat. Undang-undang dibuat berdasarkan kesepakatan anggota parlemen. Jual beli pasal pun sering terindikasi di tiap RUU yang dibahas. Ketidakjelasan ideologi dan sikap pragmatisme anggota parlemen sering melahirkan kebijakan tidak pro rakyat. UU yang dihasilkan pun liberal dan cenderung berpihak kepada asing. Sebagai contoh UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal Asing, UU Kelistrikan, dan lainnya. Atas nama rakyat mereka membuat UU yang justru menindas rakyat.

RUU Kamnas pun demikian. RUU ini cenderung mengekor kepada kepentingan barat terutama Amerika Serikat. Sebut saja National Security Council di Amerika Serikat (AS). Depertemen tersebut baru dibentuk setelah keruntuhan gedung WTC. Pemerintah AS menggunakannya sebagai payung hukum untuk menangkap siapapun terduga “teroris” dari kalangan Muslim. Baik perorangan, kelompok, maupun negara. Demikian juga di Indonesia. RUU Kamnas akan digunakan pemerintah dan aparat keamanan sebagai payung hukum. Selama ini aparat keamanan merasa tidak mempunyai payung hukum menindak pelaku teror dan separatisme. RUU Kamnas ini akan disandingkan dengan RUU Intelijen dan UU Anti Teror.

Hal mendasar yang perlu dikoreksi adalah negara gagal memberikan rasa aman. Indonesia sebagai wilayah yang berpulau-pulau dengan wilayah yang luas tidaklah aman. Indonesia siap-siap dirong-rong dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri ditunjukan makin banyaknya aksi separatisme di beberapa wilayah (Aceh, Maluku, dan Papua). Rasa aman bagi individu pun hilang. Orang tidak lagi takut untuk membunuh, merampok, menjarah, bahkan tawuran antarwarga, antar pelajar dll. Apalagi sikap aparat keamanan sekarang yang dinilai buruk dalam kinerja. Sikap represif yang dilakukan oleh Densus 88 secara membabi buta serta tuduhan BNPT secara berlebihan terhadap kesadaran Islam yang tumbuh melalui Rohis. Mereka tidak lagi mengayomi dan melindungi masyarakat. Justru mereka menjadi contoh buruk dalam pelaksanaan hukum. Kasus terbaru simulator SIM dan lainnya. Pungli dan suap pun kerap terjadi. Sehingga masyarakat tidak lagi mempercayai lembaga penegak hukum tersebut.

Ancaman dari luar negeri kerap tidak disadari oleh pemerintah. Ancaman berupa penjajahan ekonomi, politik, dan budaya begitu kental. Pemerintah pun gagal menjaga pulau-pulau terluar. Bahkan rakyatnya pun cenderung diabaikan. Pulau Ambalat dan Ligitan bisa jadi contoh. TNI kerap digunakan pemerintah untuk menjaga kepentingan pengusaha. Peran mereka dikebiri. Kalaupun mendapat tugas perdamaian itupun sifatnya membantu PBB. Perlengkapan dan persenjataan perang pun minim. Jika demikian adanya. Lantas berharap kepada siapa dalam menjaga keamanan nasional negeri ini ?

Maka tidak ada pilihan lagi selain ada perombakan total. Baik pada sistem peraturan hidup ataupun politik negeri ini. Demokrasi tidak lagi menjadikan negeri ini makmur. Yang terjadi justru keterpurukan akan senantiasa menimpa. UU yang dibuat pun tidak layak untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Selayaknya aturan yang dibuat bersifat mengayomi, sesuai fitrah manusia, menentramkan jiwa, memuaskan akal dan layak. Sesungguhnya semua itu berpulang kepada aturan Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Dzat yang menciptakan manusia dan mengatur kehidupan ini. Itulah yang terwujud dalam Syariah Islam dalam bingkai Khilafah.

Aman Hanya dengan Islam

Hendaknya pemimpin negeri ini hanya mengambil Islam. Islam dijadikan ideologi dan pengatur kehidupan. Terbukti Islam membawa kesejahteraan. Jika umat sejahtera maka rasa aman pun didadapat. Negara dan aparat keamanan menjadi sahabat umat. Semua itu hanya bisa terwujud jika Islam diterapkan kaffah dalam bingkai Khilafah.

Khilafah mempunyai kebijakan unik terkait keamanan dalam negeri dan menjaga ancaman dari luar negeri. Karakter dari negara Khilafah adalah dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia. Pendidikan ketrampilan dan kemiliteran merupakan salah satu perlengkapan pasukan. Pelatihan dengan ketrampilan-ketrampilan perang dengan berbagai jenis persenjataan merupakan masalah pasukan yang urgen. Oleh karena pasukan tersebut adalah pasukan Islam, serta tentara negara khilafah yang mengemban dakwah Islam, maka pasukan tersebut harus dididik dengan pengetahuan Islam (tsaqofah Islamiyah) secara umum, serta pengetahuan-pengetahuan Islam yang berhubungan dengan perang, hukum-hukum perang, hukum perdamaian, perang, gencatan senjata, perjanjian-perjanjian, penyerahan-penyerahan, kesepakatan-kesepakatan, serta masalah-masalah tersebut secara detail. Karena itu, akademi-akademi militer dengan semua jenjangnya serta duta-duta militer marupakan wewenang departemen peperangan ini.

Adapun Departemen Pertahanan dan keamanan dalam negeri, cukup hanya meminta bantuan polisi untuk menjaga keamanan negara, dan tidak akan meminta bantuan kepada selain polisi, kecuali kalau polisi tidak sanggup menjaga keamanan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bisa meminta khalifah untuk memperkuat pengamanan polisi tersebut dengan bantuan angkatan bersenjata, ataupun dengan bantuan tentara sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada.

Diantara ancaman dalam negeri adalah murtad dari Islam, pembangkangan atau memisahkan diri dari negara Islam, yang boleh jadi berupa serangan serta pembakaran. Seperti pengerusakan, sabotase instansi-instansi strategis milik negara, maupun melakukan penghalang-halangan, dengan disertai perampasan milik individu, milik umum atau miliki negara. Dan boleh jadi berupa pemisahan diri dari negera Islam dengan membawa persenjataan untuk memberontak negara. Termasuk hal-hal yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan dalam negeri lainya adalah pembegalan, menteror penduduk agar menyerahkan hartanya dan menakut-nakuti keselamatan jiwanya. Termasuk yang lain adalah tindakan yang mengancam harta benda seperti pencurian, perampasan, perampokan, penggelapan harta (korupsi), serta tindakan yang mengancam jiwa seperti memukul, melukai, membunuh serta tindakan yang bisa mengancam kehormatan seperti menuduh berbuat zina, berzina, dan mempublikasikan kejelekan.

Khilafah pun mengharamkan untuk memata-matai rakyatnya. Yang akan diawasi justru musuh-musuh yang akan menghancurkan Islam. kemanan dan ketentaman itu dapat terwujud jika pemerintah sebagai pelayan bagi rakyat. Inilah esensi dari Islam sebagai rahmat seluruh alam yang diterapkan Khilafah Islamiyah.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (al-anbiya’:107).

Pendudukan Israel Menahan 3.312 Warga Palestina di Tahun 2011


Israel pada tahun 2011 telah menahan kira-kira 3.312 di antara warga Palestina, kebanyakan mereka adalah dari Tepi Barat. Jadi, kurang lebih rata-rata 9 orang per hari, dan 276 orang per bulan, yang ditahan oleh pendudukan zionis Israel. Mereka diperlakukan sangat buruk dalam periode musim dingin.

Situs “Alarabiya.net” mengutip dari peneliti khusus urusan tahanan, Abdun Nashir Farwana yang mengatakan: “Penahanan ini adalah yang terendah sejak pecahnya Intifada pada tahun 2000.” Dikatakan bahwa ia telah mencatat terjadi 3.312 kasus penahanan oleh pendudukan Israel di Palestina. Dan hanya 113 saia dari mereka yang dilepaskan. Sementara  sisanya masih mendekam dalam tahanan.

Ia menambahkan bahwa jumlah warga Palestina yang ditahan oleh Israel untuk tahun 2011, sekitar 9 orang per hari, dengan 276 kasus penahanan per bulan. Para tahanan sepanjang musim dingin ini mendapatkan perlakuan hidup terburuk selama periode penahanan. Sebab, otoritas penjara Israel melarang masuknya pakaian, dan khususnya selimut untuk tahanan dari kerabat mereka.

Farwana menegaskan bahwa semua penahanan sepanjang satu tahun terakhir, tahun 2011 adalah dari Tepi Barat dan Al-Quds. Ia berkata: “Mereka semua dari Tepi Barat, kecuali 38 kasus penahanan dari Jalur Gaza. Beberapa dari mereka adalah nelayan yang ditangkap di laut, orang yang sakit, atau para pendamping orang sakit yang ditahan di pos pemeriksaan Beit Hanoun (Erez), yang menghubungkan Jalur Gaza dengan wilayah tahun 48.”

Di bagian itu, Ali Abu Faul, tahanan yang dibebaskan pada periode kedua dari kesepakatan pertukaran tahanan baru-baru ini, menjelaskan bahwa kondisi para tahanan Palestina dan Arab di penjara Israel sangat menyedihkan. Ia menambahkan untuk “Alarabiya.net“: “Kita harus membebaskan semua tahanan dengan segala cara dan sarana yang dilegitimasi oleh hukum internasional.”

Abu Faul yakin bahwa para tahanan yang sakit adalah yang paling menderita di dalam penjara itu. “Sehingga mereka sangat membutuhkan perawatan kesehatan terpadu yang benar, tidak dengan memberikan obat penghilang rasa sakit dan obat-obatan palsu. Mereka menderita sakit serius dan kronis.” (islamtoday.net, 29/12/2011).

sumber : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/30/pendudukan-israel-menahan-3312-warga-palestina-di-tahun-2011/

%d bloggers like this: