Blog Archives

RUU Kamnas Berpihak Kepentingan Asing


Kamnas (Keamanan Nasional) kembali mengundang polemik. RUU Kamnas banyak menuai protes dari berbagai kalangan. RUU Kamnas yang beberapa tahun lalu pernah diusulkan belum juga disahkan DPR akan dibahas lagi oleh DPR bersamaan dengan diajukannya RUU Anggaran BNPT. Masih banyaknya pasal karet dan penentangan yang dilakukan oleh masyarakat bukti bahwa RUU Kamnas ini bermasalah. Penolakan dilakukan oleh LSM HAM, Pakar Tata Negara, Ormas Islam, dan berbagai elemen masyarakat dan pergerakan lainnya. RUU Kamnas disinyalir merupakan penjelmaan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) 13 tahun lalu. RUU Kamnas pun dinilai akan memunculkan kembali rezim militer dan otoriter gaya baru. Selain itu, akan melindungi status quo yang koruptif dan berpihak kepada asing. Dan menjadi legitimasi formal untuk menzalimi rakyat.

Sebagai pihak yang menginginkan keberadaan RUU Kamnas adalah pemerintah. Hal ini direpresentasikan oleh Departemen Pertahanan (Dephan). Dephan kemudian mengusulkan RUU Kamnas ke DPR sebagai legitimasi. Sesungghunya semangat RUU Kamnas sejalan dengan reformasi Tap MPR RI No. VI Tahun 2000 mengenai Pemisahan TNI-Polri dan Tap MPR RI No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengandung konsekuensi perubahan cukup signifikan dalam penataan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. RUU Kamnas merupakan penjabaran dari pasal 30 UUD 1945. RUU Kamnas bagi pemerintah begitu esensial dan penting. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya muncul upaya disintegrasi, separatisme, terorisme, ancaman luar negeri, dan lainnya. RUU Kamnas diharapkan mampu untuk segera menindak pelaku yang mengancam negeri ini.

Untung vs Buntung RUU Kamnas

Konsekuensi logis dari pemerintahan yang mengambil demokrasi adalah banyaknya UU yang akan dibuat. DPR yang ada semenjak berdiri sudah mulai memprioritaskan RUU yang akan disahkan. RUU yang ada selanjutnya masuk ke program legislasi nasional (prolegnas). UU yang disahkan pun sering bertentangan satu sama lainnya. Tumpang tindih tak beraturan. Ada juga UU yang digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dampak negatif yang dihasilkan. Sering juga UU yang dihasilkan tidak bermutu dan tidak pro rakyat. Cenderung menghamburkan uang hanya untuk sidang yang panjang.

Prof. PH. Kooijmans menilai bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak taat azas dan tidak taat prosedur dan ini merupakan sebuah kemunduran (sit back). Menurut pakar hukum dari Universitas Leiden Belanda itu juga menyoroti mengenai mekanisme pembuatan RUU yang banyak terdapat undang–undang baru saat ini yang bertentangan dengan produk undang – undang induk, yang semestinya dijadikan sebagai acuan.

Terkait RUU Kamnas, di antara keuntungannya ternyata banyak kerugiannya. Jika maksud RUU Kamnas ini baik untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga keamanan dalam negeri, dan menghukum siapa pun yang mengancam keamanan nasional. Lantas, kenapa banyak ditolak? Hal ini mengindikasikan bahwa RUU Kamnas dan lainnya kehilangan arah. Cenderung menyakiti dan mendzalimi rakyat.

Ada beberapa bukti kerugian dari efek pengesahan RUU Kamnas.

1. Tidak jelasnya definisi yang jelas terait ancaman nasional. Hal ini akan berakibat represifnya pemerintah kepada siapa pun yang dianggap mengancam keamanan dan kepentingan negara. Hal ini sebagaimana terjadi pada masa orde baru. Rakyat dibuat takut dengan teror.

2. Berpotensi menimbulkan ancaman bagi rakyat yang mayoritas beragama Islam. Akibat tidak jelasnya basis ideologi negeri ini. RUU ini bisa secara serampangan menyasar siapa saja yang dianggap melawan penguasa dengan dalih mengancam keamanan nasional. Dengan kata lain, RUU ini berpotensi digunakan sebagai alat represi pemerintah sehingga merugikan hak dan privasi rakyat, sementara sesuatu yang semestinya harus dianggap sebagai ancaman justru luput dari sorotan. Misalnya, berbagai kasus kesalahan penangkapan dan penembakan oleh BNPT dan Densus 88 atas yang diduga melakukan tindak terorisme dari kalangan aktivis Islam (dari kalangan Muslim) tanpa melalui proses pengadilan (extra judicial killing). Di lain pihak kasus berbagai pengeboman oleh OPM di Papua yang jelas-jelas mengancam keamanan nasional belum satupun terdapat pernyataan resmi melalui Mabes Polri bahwa ini termasuk terorisme. Ini jelas-jelas standart ganda yang sangat membahayakan rakyat karena siapa yang mengancam keamanan nasional tidak jelas rumusannya dan lebih sarat dengan kepentingan penguasa.

3. Pasal 17 tentang Jenis dan Bentuk Ancaman dan Pasal 54 tentang Penyadapan, Pemeriksaan dan Penangkapan. Kedua pasal itu membuka kesempatan dalam keterlibatan militer lewat definisi ancaman yang tidak jelas.

4. Banyak rumusan norma yang harus ditata ulang. Sebuah norma haruslah jelas dan tegas. Penataan tidak hanya terhadap rumusan norma tetapi juga struktur norma (Pasal 36, 37, 38, 39, 40) Masih banyak terdapat pengulangan norma yang tidak dikelompokkan menjadi satu bagian, sehingga terkesan ada upaya “penyelundupan” norma. Misalnya, tentang Dewan Keamanan Nasional dicantumkan dalam Pasal 36 tetapi penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 41. Sedangkan Pasal 37 dan seterusnya membicarakan tentang posisi Presiden. Contoh lainnya adalah Pasal 54 dan Pasal 64. Dalam Pasal 54, dinyatakan bahwa TNI wajib memberikan bantuan. Tetapi dalam Pasal 64, posisi TNI menjadi pemeran utama. Hal inilah yang akan menimbulkan kekacauan dalam memahami makna norma.

5. Misi utamanya untuk mengamankan seluruh pembangunan nasional dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan, demi mengundang investasi. RUU Kamnas sangat berpihak kepada asing. Sebagaimana pasal 20 poin 3 RUU Kamnas, sangat cenderung melindungi investasi asing di berbagai daerah di Indonesia, khususnya perlindungan hak pengelolaan lahan tanah oleh investor asing. RUU Kamnas ini menjadi Cap Stempel untuk melanggengkan kepentingan Asing melalui penjajahan.

6. Adanya Dewan Keamanan Nasioanal yang melibatkan banyak komponen. Hal ini mengindikasikan jika RUU Kamnas sarat akan kepentingan kekuasaan. Rakyat kembali dibuat bingung dengan berbagai pengaturan dan regulasi UU yang tidak jelas.

7. Terindikasi jika RUU Kamnas hampir mirip dengan RUU Intelijen. Dan semakin mengukuhkan legal of frame untuk menghabisi rakyat yang notabene mayoritas muslim.

Kesalahan Mendasar

Sistem demokrasi yang dianut negeri ini menjadikan setiap hukum ada di tangan rakyat. Undang-undang dibuat berdasarkan kesepakatan anggota parlemen. Jual beli pasal pun sering terindikasi di tiap RUU yang dibahas. Ketidakjelasan ideologi dan sikap pragmatisme anggota parlemen sering melahirkan kebijakan tidak pro rakyat. UU yang dihasilkan pun liberal dan cenderung berpihak kepada asing. Sebagai contoh UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal Asing, UU Kelistrikan, dan lainnya. Atas nama rakyat mereka membuat UU yang justru menindas rakyat.

RUU Kamnas pun demikian. RUU ini cenderung mengekor kepada kepentingan barat terutama Amerika Serikat. Sebut saja National Security Council di Amerika Serikat (AS). Depertemen tersebut baru dibentuk setelah keruntuhan gedung WTC. Pemerintah AS menggunakannya sebagai payung hukum untuk menangkap siapapun terduga “teroris” dari kalangan Muslim. Baik perorangan, kelompok, maupun negara. Demikian juga di Indonesia. RUU Kamnas akan digunakan pemerintah dan aparat keamanan sebagai payung hukum. Selama ini aparat keamanan merasa tidak mempunyai payung hukum menindak pelaku teror dan separatisme. RUU Kamnas ini akan disandingkan dengan RUU Intelijen dan UU Anti Teror.

Hal mendasar yang perlu dikoreksi adalah negara gagal memberikan rasa aman. Indonesia sebagai wilayah yang berpulau-pulau dengan wilayah yang luas tidaklah aman. Indonesia siap-siap dirong-rong dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri ditunjukan makin banyaknya aksi separatisme di beberapa wilayah (Aceh, Maluku, dan Papua). Rasa aman bagi individu pun hilang. Orang tidak lagi takut untuk membunuh, merampok, menjarah, bahkan tawuran antarwarga, antar pelajar dll. Apalagi sikap aparat keamanan sekarang yang dinilai buruk dalam kinerja. Sikap represif yang dilakukan oleh Densus 88 secara membabi buta serta tuduhan BNPT secara berlebihan terhadap kesadaran Islam yang tumbuh melalui Rohis. Mereka tidak lagi mengayomi dan melindungi masyarakat. Justru mereka menjadi contoh buruk dalam pelaksanaan hukum. Kasus terbaru simulator SIM dan lainnya. Pungli dan suap pun kerap terjadi. Sehingga masyarakat tidak lagi mempercayai lembaga penegak hukum tersebut.

Ancaman dari luar negeri kerap tidak disadari oleh pemerintah. Ancaman berupa penjajahan ekonomi, politik, dan budaya begitu kental. Pemerintah pun gagal menjaga pulau-pulau terluar. Bahkan rakyatnya pun cenderung diabaikan. Pulau Ambalat dan Ligitan bisa jadi contoh. TNI kerap digunakan pemerintah untuk menjaga kepentingan pengusaha. Peran mereka dikebiri. Kalaupun mendapat tugas perdamaian itupun sifatnya membantu PBB. Perlengkapan dan persenjataan perang pun minim. Jika demikian adanya. Lantas berharap kepada siapa dalam menjaga keamanan nasional negeri ini ?

Maka tidak ada pilihan lagi selain ada perombakan total. Baik pada sistem peraturan hidup ataupun politik negeri ini. Demokrasi tidak lagi menjadikan negeri ini makmur. Yang terjadi justru keterpurukan akan senantiasa menimpa. UU yang dibuat pun tidak layak untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Selayaknya aturan yang dibuat bersifat mengayomi, sesuai fitrah manusia, menentramkan jiwa, memuaskan akal dan layak. Sesungguhnya semua itu berpulang kepada aturan Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Dzat yang menciptakan manusia dan mengatur kehidupan ini. Itulah yang terwujud dalam Syariah Islam dalam bingkai Khilafah.

Aman Hanya dengan Islam

Hendaknya pemimpin negeri ini hanya mengambil Islam. Islam dijadikan ideologi dan pengatur kehidupan. Terbukti Islam membawa kesejahteraan. Jika umat sejahtera maka rasa aman pun didadapat. Negara dan aparat keamanan menjadi sahabat umat. Semua itu hanya bisa terwujud jika Islam diterapkan kaffah dalam bingkai Khilafah.

Khilafah mempunyai kebijakan unik terkait keamanan dalam negeri dan menjaga ancaman dari luar negeri. Karakter dari negara Khilafah adalah dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia. Pendidikan ketrampilan dan kemiliteran merupakan salah satu perlengkapan pasukan. Pelatihan dengan ketrampilan-ketrampilan perang dengan berbagai jenis persenjataan merupakan masalah pasukan yang urgen. Oleh karena pasukan tersebut adalah pasukan Islam, serta tentara negara khilafah yang mengemban dakwah Islam, maka pasukan tersebut harus dididik dengan pengetahuan Islam (tsaqofah Islamiyah) secara umum, serta pengetahuan-pengetahuan Islam yang berhubungan dengan perang, hukum-hukum perang, hukum perdamaian, perang, gencatan senjata, perjanjian-perjanjian, penyerahan-penyerahan, kesepakatan-kesepakatan, serta masalah-masalah tersebut secara detail. Karena itu, akademi-akademi militer dengan semua jenjangnya serta duta-duta militer marupakan wewenang departemen peperangan ini.

Adapun Departemen Pertahanan dan keamanan dalam negeri, cukup hanya meminta bantuan polisi untuk menjaga keamanan negara, dan tidak akan meminta bantuan kepada selain polisi, kecuali kalau polisi tidak sanggup menjaga keamanan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bisa meminta khalifah untuk memperkuat pengamanan polisi tersebut dengan bantuan angkatan bersenjata, ataupun dengan bantuan tentara sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada.

Diantara ancaman dalam negeri adalah murtad dari Islam, pembangkangan atau memisahkan diri dari negara Islam, yang boleh jadi berupa serangan serta pembakaran. Seperti pengerusakan, sabotase instansi-instansi strategis milik negara, maupun melakukan penghalang-halangan, dengan disertai perampasan milik individu, milik umum atau miliki negara. Dan boleh jadi berupa pemisahan diri dari negera Islam dengan membawa persenjataan untuk memberontak negara. Termasuk hal-hal yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan dalam negeri lainya adalah pembegalan, menteror penduduk agar menyerahkan hartanya dan menakut-nakuti keselamatan jiwanya. Termasuk yang lain adalah tindakan yang mengancam harta benda seperti pencurian, perampasan, perampokan, penggelapan harta (korupsi), serta tindakan yang mengancam jiwa seperti memukul, melukai, membunuh serta tindakan yang bisa mengancam kehormatan seperti menuduh berbuat zina, berzina, dan mempublikasikan kejelekan.

Khilafah pun mengharamkan untuk memata-matai rakyatnya. Yang akan diawasi justru musuh-musuh yang akan menghancurkan Islam. kemanan dan ketentaman itu dapat terwujud jika pemerintah sebagai pelayan bagi rakyat. Inilah esensi dari Islam sebagai rahmat seluruh alam yang diterapkan Khilafah Islamiyah.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (al-anbiya’:107).

Advertisements

Tahukah Anda, Berapa Kali Indonesia Diguncang Gempa Bumi Setiap Tahun?


Tahukah Anda, Berapa Kali Indonesia Diguncang Gempa Bumi Setiap Tahun?

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR–Letak geografis Indonesi yang berada di atas tiga lempeng yang bergerak dinamis, mengakibatkan negara ini sering dilanda gempa bumi. Dalam setahun, gempa bisa menggoyang negeri ini hingga 8.000 kali.

“Indonesia terletak di wilayah cincin api pertemuan tiga lempeng bumi yang bergerak secara dinamis,” ungkap Utusan Khusus Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), William Sabandar, di Makassar, Ahad (28/11).

Menurutnya, 8.000 gempa bumi yang terjadi dalam setahun tersebut memiliki kekuatan di atas empat Skala Richter. Ia mengatakan, pergeseran lempeng bumi inilah yang menyebabkan gempa bumi di Indonesia dan juga disertai dengan gelombang tsunami seperti  terjadi di Aceh, Nias, Mentawai, dan sejumlah daerah lainnya.

“Selain gempa bumi dengan kekuatan di atas empat skala richter, Indonesia juga masih sering dilanda gempa bumi dengan kekuatan yang lebih kecil dengan tingkat intensitas yang sama,” imbuhnya.

Kondisi geografis yang berada pada wilayah cincin api ini juga membuat Indonesia memilikii 128 gunung berapi yang masih aktif. Pada bulan lalu, lanjutnya, sudah terdapat 22 gunung berapi aktif dan siap meletus kapan saja serta memuntahkan lahar yang dapat menciptakan bencana.

“Gesekan lempeng yang semakin dinamis telah memicu kembali aktifnya banyak gunung berapi di Indonesia, dan bahkan yang telah tertidur selama ratusan tahun,” tuturnya.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus semakin mengakrabkan diri dengan bencana alam, mengingat kondisi alam yang menuntutnya seperti itu. Hidup akrab dengan bencana ini harus dimaknai sebagai kesiapan dan kesiagaan masyarakat Indonesia menghadapi bencana yang bisa datang kapan saja.

 

Isu Khilafah dan Teroris Panaskan Halaqah MUI


Isu Khilafah dan Teroris Panaskan Halaqah MUI

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA–Khilafah Islamiyah dan terorisme meramaikan halaqah/seminar bertajuk “Penanggulangan Terorisme” yang digelar MUI Pusat di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, Ahad (28/11). “Kita tidak bisa melarang khilafah Islamiyah bila sebatas wacana, tapi kalau berupa tindakan kekerasan, maka akan berhadapan dengan hukum,” kata Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Nasional, Ansyaad Mbai.

Di hadapan 100 peserta halaqah dari 40-an organisasi Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, HTI, FPI, dan sebagainya, Ansyaad mengemukakan, demokrasi yang dikembangkan Indonesia saat ini tidak dapat melarang wacana karena merupakan bagian dari kebebasan mengemukakan pendapat.

“Tapi, kalau sudah kekerasan atau tindakan melawan hukum dengan mendirikan negara Islam yang bertentangan UUD 1945 dan kesepakatan para pendiri bangsa ini yang mayoritas Islam tapi menghormati agama-agama lain,” katanya.

Penjelasan Ansyaad sempat dikritik seorang aktivis HTI bahwa kesepatan para pendiri negara tentang Piagam Jakarta itu merupakan penyelewenangan sejarah yang dipelopori Bung Hatta. “Ahli sejarah Manshur Suryonegoro justru menyatakan kelompok non-Islam sebenarnya sudah sepakat dengan `Khilafah` dan bahwa seorang pendeta mendukung 200 persen, tapi semuanya dipotong Hatta,” ungkap seorang pengurus HTI disambut teriakan `Allahu Akbar`.

Ansyaad menjawab, dia tidak bisa berputar ke masa lalu, namun berpegang kepada konstitusi yang ada sekarang. “Kalau HTI memang ingin mengubah, silakan ke DPR RI. Usulkan apa yang Anda inginkan tentang Khilafah Islamiyah, tapi kalau kalah dalam musyawarah jangan bertindak melanggar hukum,” katanya.

Kapolda Jatim Irjen Badrodin Haiti dan Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchory mendukung pernyatan Ansyaad. “Negara kita adalah negara hukum. Boleh saja kita punya gagasan, tapi gunakan cara-cara konstitusional. Kalau tidak maka akan bertindak pidana dan akan berhadapan dengan hukum,” kata Kapolda Jatim.

Sementara Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchory menyatakan,  “Negara ini ada prosedurnya. Kalau mau jujur sebenarnya sudah banyak peraturan Islam yang menjadi hukum positif dan hal itu melalui prosedur yang konstitusional.”

Ketika berbicara terorisme Ansyaad Mbai menyatakan terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama, tapi politik dan persepsi atau penafsiran tentang agama. “Karena itu, kita jangan bicara terorisme secara teori dan dikaitkan dengan agama, tapi kita harus melihat fakta bahwa orang yang menghalalkan darah orang lain dengan atas nama apapun, maka berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengutip hasil penelitian UIN Malang bahwa pelaku teroris itu bukan dari pesantren, tapi justru dari perguruan tinggi umum. “PT yang umum itu pun bukan pinggiran, tapi PT yang top. Pelaku teror itu juga bukan dari jurusan sosial, tapi eksakta dan sains. Buktinya, teroris yang ditangkap di Bandung merupakan sarjana teknik kimia ITB,” katanya.

Namun, ia mengaku terorisme itu tidak bisa diselesaikan dengan perang atau hukum semata, karena keduanya tidak akan menyelesaikan masalah. Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti menilai teroris itu bukan hanya bom, bisa juga berupa pembunuhan, penculikan, dan sebagainya yang tujuannya sama dengan teroris.

“Itu karena faktor penyebab terorisme itu bukan hanya faktor ideologi, karena ada juga terkait faktor ketidakadilan politik seperti NII pada tahun 1949, faktor ketidakadilan global seperti AS dan sekutunya, dan faktor separatisme,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, solusi mengatasi terorisme adalah dengan mempersempit ruang gerak melalui penertiban administrasi kependudukan (KTP dan surat pindah). “KTP atau surat pindah itu bisa dibuat dimana-mana, karena itu nama teroris itu banyak dengan memanfaatkan sistem administrasi,” katanya.

“Yang juga penting adalah deradikalisasi, karena itu peran ulama sangat penting untuk membentengi masyarakat agar tidak terpengaruh radikalisme dan selektif terhadap tamu yang kadang memanfaatkan keramahan orang Indonesia,” katanya.

Sementara Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Bukhory berjanji untuk meningkatkan halaqah dengan peserta yang lebih banyak dan narasumber yang berskala nasional seperti Ustadz Jakfar Umar Thalib.

 

Krakatau Dijual Murah, Amien Rais Berang


VIVAnews – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memerintahkan Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membongkar kasus dugaan korupsi yang lebih besar dari kasus PT Bank Century Tbk, yakni PT Krakatau Steel.

“Kami akan segera ledakkan kasus ini ke publik, bagaimana bisa saham Krakatau Steel (BUMN) dijual begitu murah, pasti ada sesuatu di balik itu semua,” kata Amien usai melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2010-2015 di Asrama Haji, Yogyakarta, Minggu 31 Oktober 2010

Menurut dia, penjualan saham Krakatau Steel yang relatif murah akan merugikan bagi bangsa Indonesia. “Kalau itu terjadi lagi akan seperti Indosat yang akhirnya dimiliki oleh asing (Singapura). Jelas itu sangat merugikan, karena itu aset berharga,” ujar Mantan Ketua MPR itu.

Amien menegaskan agar Fraksi PAN di DPR segera membongkar kasus tersebut. Dugaan korupsinya cukup besar, belum lagi kerugian negara yang begitu besar. “Ini aset berharga bagi generasi penerus. Kami sudah punya data lengkap dari kasus Krakatau Steel dan siap diungkap ke DPR,” tuturnya.

Ia juga meminta agar nantinya jika kasus tersebut terkuak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengusut kasus tersebut secara tuntas. “Ini dugaan korupsinya jauh lebih besar dari kasus Century. Jangan sampai kehilangan aset berharga untuk kedua kalinya,” tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo menegaskan akan secepatnya membongkar kasus tersebut ke publik melalui fraksi PAN di DPR. “Kami sudah dapat instruksi dari pak Amien Rais. Tidak hanya itu, kita juga  telah memiliki data selengkap data kasus Century,” ujarnya.

Namun saat ditanyakan mengenai data yang dimilikinya itu, Dradjad menolak untuk menungkapkan saat ini. “Sebaiknya ditanyakan dulu ke Menteri BUMN, kenapa saham Krakatau Steal dijual murah,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan dirinya meyakini harga Krakatau sudah ditentukan oleh komite penentu harga. “Yang penting prosesnya harus baik dan juga menjaga konsep good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik),” ujar dia usai peringatan Hari Keuangan ke-64 di Plaza Barat, Senayan, Jakarta, Minggu 31 Oktober 2010.

Namun, terkait harganya, Agus belum bersedia berkomentar. “Karena saya tidak dalam panitia penentuan harga,” ujarnya.

Sebelumnya, terkait penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Kementerian BUMN menetapkan harga saham perdana Krakatau Steel sebesar Rp850 per unit. Sedangkan kisaran harga sebelumnya adalah Rp800-1.150 per saham. (hs)

Tiga Partai Larang ke Luar Negeri, Lainnya?


VIVAnews – Ramainya kecaman terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkunjung ke luar negeri, membuat sejumlah partai bertindak. Tiga partai yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan melarang kadernya ke luar negeri. instruksi larangan ke luar negeri telah diteken.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyampaikan telah meneken instruksi larangan ke luar negeri bagi anggota DPR dari Golkar. Ia mengungkapkan hal tersebut usai Zikir dan Doa untuk Bangsa di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M Jusuf, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 31 Oktober 2010.

Alasannya, kata Ical, panggilan akrab Aburizal, negara sedang dalam kesulitan. “Baik kesulitan keuangan maupun kesulitan dalam keadaan darurat (banyak musibah bencana alam).”

Karena itu, imbuhnya, sudah sepatutnya anggaran atau biaya kunjungan ke luar negeri disumbangkan untuk para korban bencana alam tersebut. Partai akan memberikan sanksi tegas jika ada kader yang tidak mematuhi instruksi tersebut. Dan, apabila ada kader yang telah terlanjur ke luar negeri, Ical mengimbau agar mempersingkat waktu kunjungan tersebut.

“Kalau pun ada (yang sifatnya mendesak), tentu harus atas izin DPP (Partai Golkar). Anggota DPR atau pun DPRD yang berencana ke luar negeri, semua harus atas izin DPP,” ujar mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto juga menegaskan larangan seluruh kadernya melakukan kunjungan ke luar negeri, walaupun dalam rangka tugas. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah berduka karena banyaknya bencana alam yang terjadi, sehingga sudah seharusnya kunjungan kerja tersebut ditiadakan.

Prabowo mengaku walau pun ada program dari DPR yang mengharuskan anggotanya melaksanakan kunjungan luar negeri, ia tetap tidak mengizinkan. Jika melanggar, partai tidak segan-segan menjatuhkan sanksi atau minimal teguran.

“Itu tidak perlu dipertanyakan, kalau di AD ART kan ada teguran, surat teguran pertama, kedua, kita panggil ke majelis etik. Tapi tidak begitulah, kita kekeluargaan, disindir saja pun sudah mengerti,” ujarnya.

Partai Amanat Nasional juga bersikap sama.  Partai tersebut sudah jauh-jauh hari mengusulkan pelarangan ini. Fraksi PAN bahkan mengusulkan secara resmi di DPR, perlu moratorium kunjungan ke luar negeri. Fraksi tersebut mengusulkan Dewan Perwakilan Rakyat memoratorium kunjungan ke luar negeri untuk eksekutif dan legislatif selama satu semester.

Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan tawaran itu bagian solusi pemborosan dalam kunjungan kerja tersebut. Teguh usul moratorium itu tidak hanya untuk anggota dewan, tapi juga pemerintah. Menurut dia, pemborosan oleh pemerintah jauh lebih besar bila dibanding DPR. “Kami mendorong itu menjadi sikap resmi DPR, sudah tidak bisa kita biarkan baik di keduanya (eksekutif dan legislatif),” kata Teguh.

Dan hari ini, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo menegaskan, kader yang nekat ke luar negeri, bisa terancam dipecat sebagai anggota DPR.

Selektif ke Luar Negeri

Jika tiga partai di atas bersikap keras, partai-partai yang duduk di parlemen lainnya lebih moderat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih bersikap selektif. “Masalah kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR dan pemerintah, saya kira dilihat dulu urgensinya dan kemaslahatannya,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, kepada VIVAnews, Minggu 31 Oktober 2010.

Kalau kaitannya dengan Badan Kerjasama Antarparlemen atau undangan negara atau parlemen sahabat, tidak menjadi masalah. “Termasuk kunjungan muhibah terkait undangan parlemen atau negara-negara sahabat,” kata Tjahjo.

Mengenai kunjungan studi banding, Tjahjo mengusulkan agar lebih selektif. “Kalau urgensi dan kemaslahatannya tidak ada atau kurang mencapai target, saya kira bisa dipertimbangkan,” katanya.

Namun, ternyata tidak semua partai bersikap sama dengan partai-parti tersebut. Partai Persatuan Pembangunan misalnya, melalui Wakil Sekretaris Jenderal, M Romahurmuziy, menyatakan bahwa anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri bukanlah hal tabu. Sepanjang kunjungan ke luar negeri itu, lanjut Romy, dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota DPR yang bersangkutan hal itu tidak masalah.

Hal yang sama dikatakan oleh Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok. Menurut dia, pelarangan atau pembekuan rencana perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri ide yang sangat bagus. “Itu sebenarnya ide yang bagus, ide baik tapi tergantung niatnya.”

Mubarok menjelaskan, bahwa kalau memang pelarangan dari parpol kepada kadernya di DPR melakukan kunjungan ke luar negeri itu benar-benar sikap yang tidak dibuat-buat, jelas hal yang bagus dalam memberikan kejelasan warna dalam konstelasi politik nasional di mata publik. Tapi apabila pelarangan itu tidak tulus, sekadar hanya untuk sensasi semata, maka bagi Mubarok itu jelas suatu hal yang tidak bagus.

Dan soal niat ini ditangkap Presiden Partai Keadilan Sejahtera sebagai strategi “pencitraan.” Sikap PKS, kata Luthfi, adalah, “agar tak terjebak politik pencitraan asal melarang, sebaiknya DPR transparan benahi tupoksinya, bukan menghapus studi banding.”

Studi banding, kata Luthfi, jika dimanfaatkan dengan benar, transparan, jelas dan prosesnya diperbaiki akan bermanfaat juga bagi masyarakat. “Mengaitkan studi banding dengan peduli bencana bisa mislead apalagi jika opini dilansir oleh lembaga riset yang memihak parpol tertentu.”

Akhir kata, ujar Luthfi,  “PKS terus berusaha mendengar aspirasi masyarakat dengan objektif walau tidak populis, tanpa harus tersandera politik pencitraan yang minus solusi.”

• VIVAnews

%d bloggers like this: