Blog Archives

Kaum Liberal dan Pentingnya Khilafah


01. mengapa ramai hastag #IndonesiaTanpaJIL? semua itu wajar mengingat mudharat besar yg dihasilkan kelompok ‘kaki-tangan’ barat ini

02. mulai dari membolehkan homoseksual, penolakan terhadap syariat Islam dan pembenaran untuk mengumbar aurat mereka dakwahkan


03. sampai ke penghalalan nikah beda agama, penghinaan terhadap kerasulan Muhammad saw, gugatan atas keaslian Al-Qur’an mereka gencarkan

04. maka wajar ummat Islam menolak liberalisme, bagaikan menggunting dalam lipatan, mereka menamakan diri Islam dan mempropagandakan barat

05. ditilik dari segi sejarah, kemunculan kaum liberal (JIL) di indonesia sangat terkait dengan gerakan liberal di dunia Islam umumnya

06. pada abad ke 17, saat Khilafah Utsmani sudah melemah, misionaris kristen mulai melaksanakan aksi mereka di beirut libanon lwt pendidikan

07. tugas mereka jelas, membuat kaum Muslim ragu dengan agamanya sendiri dan mempertanyakan keabsahan agama mereka

08. pada abad 18-19, seiring kebangkitan dunia barat karena meninggalkan kristen sebagai agama, masalah liberalisme kaum Muslim juga dimulai

09. beberapa tokoh barat bersepakat bahwa masuknya Napoleon ke Mesir pada 1798 adl inisiasi awal dari pemikiran liberal di dunia Muslim

10. saat itu, ummat shock menyaksikan kebangkitan barat dan bersamaan dengannya melemahnya Khilafah Islam, dan mulai bertanya-tanya

11. “apa yang membuat barat bangkit?” dan “yang membuat Islam lemah?”, begitulah yang dipikirkan ilmuwan2 Islam saat saksikan majunya barat

12. “apakah kita lemah dan barat kuat karena cara pikir barat lebih baik dari cara pikir kita?” begitulah syaitan menyusup lewat akal

13. maka saat itu pemikir2 Islam banyak merapat ke barat, membuka dialog, mengapa “barat maju sementara Islam melemah”

14. tanpa kaum Muslim sadari, melemahnya Khilafah saat itu sesungguhnya karena melemahnya pemikiran Islam, bukan karena pemikiran Islam

15. saat itu bahasa arab telah melemah penggunaannya, filsafat persia dan yunani pun merusak pemikiran, belum lagi ijtihad yg tak dilakukan

16. namun sebagaimana jebakan barat, kaum Muslim mulai diperkenalkan dengan cara pikir barat yg liberalis, derivat dari sekulerisme

17. “memisahkan antara agama dan negara”, “menolak otorisasi kelompok tertentu menafsirkan dalil” itu kampanye barat pada Islam

18. barat via prancis, inggris dan amerika berusaha mengenakan paham yg membangkitkan mereka pada kaum Muslim, yaitu “meninggalkan agama”

19. barat sangat sadar, adanya Khilafah menutup jalan bagi mereka untuk menguasai Muslim, karena itu liberalisasi agama jadi jawaban

20. maka melalui upaya liberalisasi agama, barat berusaha menanamkan bahwa modernisasi adalah meninggalkan agama sebagai dasar pikir

21. liberalisasi agama ini mendapatkan sambutan, khususnya dari misionaris kristen dan cendekiawan Islam yang disekolahkan keluar negeri

22. generasi awal (1830-1870) liberalis tmsk Rifa’ah Rafi Al-Tahtawi, menimba liberalism di Prancis dan membawa pendidikan sekuler ke Mesir

23. pula tokoh kristen Butrus al-Bustani yg menyebarkan pemikiran cabang liberalisme yaitu nasionalisme arab, utk memisahkan dr Khilafah

24. generasi kedua (1870 – 1900) dari mereka lebih berani, kali ini kaum liberal menggugat bahwa Al-Qur’an dan Islam adl agama bias gender

25. Maka muncullah perusak Islam lainnya, liberalis generasi kedua yaitu Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani guru-murid pengusung liberal

26. banyak ummat Muslim menyangka mereka adalah ulama pembaharu Islam, pada hakikatnya mereka ini adalah pengkhianat yg menjual Islam

27. khusus Jamaluddin ini, Khalifah Abdul Hamid II dlm catatan hariannya pernah mengatakan dia layaknya “pelawak” kaki tangan Inggris

28. setelah pan-arabisme (nasionalisme arab) yg diusung Jamaluddin gagal, ia malah meminta lindungan pada tentara kafir, begitulah “pelawak”

29. gerakan liberalisme generasi kedua ini tampil lebih vulgar, mulai mengusung pemakzulan Khilafah, sebagaimana diinginkan majikan baratnya

30. ide liberalisasi agama dalam bentuk penolakan terhadap syariat dalam bingkai Khilafah ini mengkristalisasi pada generasi liberalis ketiga

31. generasi ketiga ini merentang 1900 – 1939, dengan tokohnya spt Muhammad Rasyid Ridha, Ali Abdur Raziq dan Thaha Husain

32. gugatan mereka terhadap Khilafah, juga dibarengi dengan meniupkan benih nasionalisme pada pemuda Arab, Turki, dan lainnya

33. Nasionalisme inilah kelak memberi ruh pada gerakan revolusi arab dan gerakan turki muda, yang berujung pada runtuhnya Khilafah di 1924

34. Nah, generasi liberal ketiga inilah yang banyak direspons oleh dunia Islam, termasuk Indonesia yang terpengaruh dengan pemiran liberal

35. da’i liberal semacam Muhammad Arkoun, Nashr Hamid Abu Zaid, Rasyid Ridha dll, mulai mewarnai pemikir-pemikir Indonesia

36. adalah Muhammad Tahir Djalaluddin, murid Muhammad Abduh yg ‘berjasa’ menyebarkan liberalisme di nusantara dan ranah melayu

37. sesampai dari mesir, ia menyebarkan pemikiran Muhamamd Abduh dan Jamaluddin al-Afghani tentang liberalisme di majalah al-Imam

38. tema sentral majalah al-Imam ini adalah feminisme, kebebasan berpendapat (walau tak sesuai syariat) dan tema liberal yg lain

39. Pada 1970-an, gerakan liberal ini menemukan relungnya di indonesia lewat Nurcholish Majid, sesepuh liberal di Indonesia

40. Nurcholish Majid mewarisi liberalisme dari Fazlur Rahman, dosennya di Chicago yg mengusung tafsir ‘kontekstual’ bukan ‘tekstual

41. Tafsir kontekstual ini menyatakan bahwa dalil Qur’an bukan dilihat secara teks kata2, tapi maknanya (konteks) saja sudah cukup

42. Misal, menutup aurat maknanya adl menjaga kehormatan n melindungi diri, jadi bila sudah terhormat dan terlindung, tak perlu tutup aurat

43. Nurcholish misalnya menyatakan “Tiada tuhan (t kecil) kecuali Tuhan (T besar)” dan mengajarkan bahwa semua agama itu benar

44. menjelang 1970-an, gerbong liberalisme bertambah panjang dengan daftar nama Harun Nasution, Abdurrahman Wahid dan Munawir Sjadzali

45. mereka miliki kesamaan, yaitu kekaguman atas Muhammad Abduh, Ali Abdur Raziq, Rasyid Ridha dan pemikir liberal lainnya

46. saat itu, tak ayal lagi, pemikiran liberal mulai menyusup pada cendekiawan NU dan Muhammadiyah, khususnya para santri muda mereka

47. maka pada 2001, digalang Ulil Abshar, Gonawan Moehammad dibentuklah JIL untuk satukan seluruh organisasi bernafas liberal di Indonesia

48. dalam situs islamlib.com dinyatakan, lahirnya JIL sebagai respons atas bangkitnya “ekstremisme” dan “fundamentalisme” agama di Indonesia

49. intinya gerakan JIL adl membuat ummat berpaling dari Islam memanfaatkan isu “ekstremisme”, “fundamentalisme” n “radikalisme”

50. mereka menggugat Al-Qur’an dan Rasul, menyalahkan ahli tafsir dan ulama terdahulu, serta menafsirkan ayat sebatas batok kepala mereka

51. Ulil Abshar Abdalla misalnya menyatakan “Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar.”

52. Sumanto al-Qurthuby menulis “hakekat Al-Qur’an bukanlah ‘teks verbal’ yg 6666 ayat bikinan Utsman itu melainkan gumpalan2 gagasan.”

53. Luthfi Assyaukani “Jilbab itu kan dipake khusus buat shalat/pengajian. Kalau di tempat umum ya mesti dibuka. Bego aja kebalik-balik,”

54. begitulah kerjaan mereka, selain itu mereka juga aktif mengadakan acara2 pemurtadan secara pemikiran, dan disokong dana barat

55. JIL juga merilis FLA (fikih lintas agama) yang membolehkan nikah beda agama, penghapusan nisbah warisan dan masa iddah ada pada laki2

56. mereka mengkampanyekan sekulerisme, pluralisme dan liberalisme (sepilis) sebagai tandingan syariat Islam dan Khilafah Islam

57. walau MUI telah mengharamkan sepilis kaum liberal ini, namun masyarakat tetap dijejali dengan ide ini, khususnya kaum awam

58. termasuk menyebar derivat sepilis seperti demokrasi yg mengambil hak Allah sebagai penentu halal dan haram dan serahkan pd suara mayoritas

59. liberalis membeli acara2 tv dan lapak2 di koran dengan uang dari barat dan memaksa ide liberal bercokol di kepala generasi Muslim

60. tak hanya tulisan dan radio, mereka juga merambah sinetron, dan film2 bioskop, seminar2 di kampus dan partai2 politik

61. org liberal merasa mereka keren ketika bisa kutip pendapat2 barat, tanpa sadar mereka cuma tugasnya membeo majikannya saja

62. lebih parah lagi, mereka kira dengan menjilat n ngibas-ngibasin ekor mereka bisa senangkan majikan, padahal nunggu dipotong juga

63. menjual agama atas dalil modernisasi, kebablasan, itulah kaum liberal, yang terkadang juga gak konsisten sama pendapatnya sendiri

64. bilang semua agama sama2 benar, tapi disuruh pindah agama keluar Islam gak mau, gak konsisten toh?

65. bilangnya semua agama sama, tapi mati masi mau dikainin kafan, kalo berani ya dibakar aja trus dibuang ke kalimalang

66. Betul ketika Hudzaifah meriwayatkan hadits Nabi bahwa akan ada “da’i-da’i yang menyeru pada neraka jahannam, yg ikut mrk akan masuk neraka”

67. Nabi jelaskan bahwa da’i penyeru neraka ini “dari kaum yg kulitnya sama seperti kamu, dan berbicara dengan bahasa kami”

68. begitulah JIL, berkulit Islam dan berbahasa Al-Qur’an, namun yang diserukannya adalah menuju pintu neraka jahannam.. innalillahi..

69. konsisten sekuler, web mereka jelaskan dasar JIL poin f. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik

70. singkat cerita, sama seperti pendahulu2nya, sepertinya majikannya juga masih sama, JIL ingin menggagalkan penerapan syariat Islam

71. karena itulah kaum liberal dan JIL paling sewot bila ada kelompok yg menginginkan formalisasi syariat dalam negara dlm bentuk Khilafah

72. bila generasi liberal lalu memakzulkan Khilafah, maka peliharaan barat generasi baru ini menghalang-halangi kembalinya Khilafah Islam

73. subhanallah, terkadang Allah menguji kaum Muslim dengan musuh bersama, yang kita bersatu karenanya, menyadari pentingnya ukhuwah Islam

74. oleh karena itu, #IndonesiaTanpaJIL perlu digemakan, dan kita lanjutkan dengan Indonesia Dengan Syariah dan Khilafah” 🙂

oleh Ustadz Felix Siauw Copast dari web sebelah

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2011


Al-Islam edisi 586, 23 Desember 2011-28 Muharram 1433 H

Tahun 2011 segera berlalu. Menilik catatan berbagai peristiwa yang terjadi dan kondisi riil kehidupan umat, terlihat jelas bahwa umat masih menderita disebabkan kapitalisme. Catatan berikut adalah sebagian kecil faktanya:

Rakyat Nganggur dan Miskin di Negeri Kaya

APBN-P 2011 sebesar Rp 1.321 triliun meningkat Rp 279 triliun. Namun, utang Pemerintah juga meningkat. Dari Statistik Utang Kemenkeu, per Oktober 2011 utang Pemerintah mencapai Rp 1.768 triliun. Maka 20% dari APBN (Rp 266,3 triliun ) pun habis hanya untuk membayar utang dan bunganya.

Diperkirakan, tahun 2011 angka pertumbuhan 6,5% dan PDB mencapai US$ 752 miliar. Menurut Majalah Forbes yang dirilis November lalu, dari jumlah itu 11 % atau US$ 85,1 miliar dimiliki hanya oleh 40 orang terkaya di negeri ini. Hal ini menunjukkan lebarnya kesenjangan dan buruknya distribusi kekayaan di negeri ini.

Di sisi lain, berdasarkan data BPS tahun 2011 terdapat 8,12 juta orang menganggur. Sementara data Kadin, justru ada tambahan 1,3 juta penganggur tiap tahun. Sebab tambahan lapangan kerja hanya 1,61 juta sementara tambahan tenaga kerja baru mencapai 2,91 juta orang (lihat, Republika, 15/12).

Angka kemiskinan pun tetap tinggi. Berdasarkan Data BPS tahun 2011 di negeri ini ada 30 juta orang miskin dengan standar kemiskinan yaitu pengeluarannya kurang dari 230 ribu/bulan. Jika ditambahkan dengan yang ‘hampir miskin’ (pengeluarannya Rp 233-280 ribu/bulan), jumlahnya menjadi 57 juta orang atau 24% dari penduduk negeri ini. Apalagi kalau menggunakan standar Bank Dunia (pengeluaran kurang dari US$ 2 per hari) maka ada lebih dari 100 juta orang miskin di negeri ini. Sungguh ironi.

Kekayaan alam begitu melimpah di negeri ini. Tapi sebagian besarnya dikuasai asing. Tentu hasilnya lebih banyak dinikmati asing. Contohnya, Freeport yang sudah bercokol 40 tahun di bumi Papua, antara tahun 2004 -2008 pendapatannya US$ 19,893 milyar (sekitar Rp 198 triliun). Sementara pemerintah selama 5 tahun itu hanya menerima Rp 41 triliun dalam bentuk pajak dan royalti.

Kenapa semua itu bisa terjadi? Kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, penguasaan asing dan swasta atas kekayaan negeri dan sebagainya itu, tak lain akibat diterapkannya sistem kapitalisme di negeri ini.

Korupsi Makin Menjadi

Menurut survei Transparency International yang dilansir pada bulan Desember 2011, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negeri ini hanya 3.0 (skala 0 terkorup – 10 terbersih). Indonesia menempati rangking 100 dari 183 negara yang disurvei. Dalam 10 tahun ini, IPK Indonesia hanya naik 0,8. Artinya, pemberantasan korupsi 10 tahun ini tidak menunjukkan perubahan berarti.

Korupsi menjangkiti semua instansi dan lembaga, baik parpol, birokrasi, legislatif dan yudikatif. Kasus Nazarudin sang bendahara Parpol berkuasa, kasus korupsi di Kemenakertrans, korupsi wisma atlet SEA GAMES Palembang, mafia anggaran di DPR, banyaknya pegawai muda memiliki rekening bejibun, puluhan kepala daerah terjerat korupsi, jaksa dan hakim tertangkap korupsi dan menerima suap, dsb, secara nyata menjadi buktinya.

Akar penyebabnya tak lain adalah sistem politik yang berbiaya tinggi. Perlu modal besar untuk membiayai proses politiknya. Besarnya biaya itu tak sebanding dengan perolehan yang sah. Dari mana lagi menutupinya kalau bukan dengan korupsi, kolusi dan manipulasi? Itulah sistem politik demokrasi.

UU Represif dan Liberal

Tahun ini, rakyat dihadiahi UU Intelijen. UU ini berpotensi mengancam kebebasan dan hak-hak privasi rakyat. Banyaknya istilah, definisi dan pasal multi tafsir memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang demi kekuasaan. Adanya wewenang penyadapan, pemeriksaan rekening dan penggalian informasi berpotensi menjadi alat represif dan melanggar hak-hak privasi rakyat. Celakanya bagi orang yang merasa dilanggar hak dan privasinya oleh intelijen, tidak ada mekanisme untuk mengadu dan mendapatkan keadilan. Potensi lahirnya rezim represif itu makin besar dengan dibahasnya RUU Kamnas dan RUU Ormas yang senafas dengan UU Intelijen.

Disisi lain, UU BPJS dan UU Pengadaan Lahan untuk Pembangunan menambah daftar UU liberal yang menyengsarakan rakyat. UU BPJS dan UU SJSN dengan spirit neoliberal membenarkan negara berlepas tangan dari menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, khususnya kesehatan. Atas nama UU, beban itu dilimpahkan ke pundak rakyat. Rakyat wajib membiayai sendiri dan saling membiayai jaminan kesehatan melalui skema asuransi sosial. Dengan UU ini setiap rakyat diwajibkan menjadi peserta asuransi sosial dan wajib membayar premi. Maka yang pasti, beban di pundak rakyat makin berat. Seolah belum cukup beban dan penderitaan rakyat akibat berbagai UU bernafas liberal, DPR dan Pemerintah pun giat membahas RUU lainnya seperti RUU Pangan, RUU Perguruan Tinggi dan RUU lainnya. Semuanya kental dengan ideologi liberal yang mengancam rakyat.

Gejolak Papua

Gejolak di Papua diantaranya adalah dampak perebutan kekuasaan dalam Pilkada seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak dan mengakibatkan 20 orang lebih tewas pada Juli silam. Gejolak juga terjadi berkaitan dengan keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI). Terjadi pemogokan karyawan PTFI dan berujung bentrokan dengan aparat menewaskan dua orang pada Oktober silam. Gejolak lainnya terkait separatisme untuk memisahkan Papua.

Sementara itu, kekerasan lain yang terus terjadi di Papua adalah rangkaian penembakan yang diduga dilakukan oleh OPM. Rangkaian penembakan itu telah menjadi teror tersendiri dan memakan korban tewas 12 orang termasuk Kapolsek Mulia. Ironisnya, meski sudah berupa teror dan menimbulkan korban tewas, semua itu tidak pernah disebut dan ditindak seperti terorisme. Mereka dianggap sebagai pelaku kriminal biasa. Lebih parah lagi sebagian besar pelakunya belum tertangkap.

Ironi Deradikalisasi

Salah satu proyek yang dengan sangat semangat dilakukan pemerintah adalah deradikalisi. Didukung anggaran yang meningkat menjadi lebih dari Rp 400 milyar, proyek deradikalisasi ini menjadikan Islam dan umat Islam sebagai target utama. Diantara kriteria radikal yang digunakan adalah mereka yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam negara dan mereka yang menggangap Amerika Serikat sebagai biang kezaliman global. Syariah Islam justru dianggap ancaman. Itulah ironi negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini. Muslim yang menentang penjajahan brutal Amerika pun dianggap musuh.

Pemerintah dalam proyek ini banyak mengadopsi rekomendasi lembaga kajian asing seperti Rand Corporation. Menurut lembaga kajian asal Amerika ini, deradikalisasi adalah proses memoderatkan keyakinan seseorang (Rand Corporation, 2010, Deradicalizing Islamist Extremist, hal. 5). Maka deradikalisasi itu adalah upaya membuat kaum muslim menjadi liberal, moderat, pluralis, menerima sekulerisme dan kapitalisme serta tidak anti AS dan Barat. Tentu saja yang dirugikan adalah umat Islam. Sebaliknya itu akan melanggengkan penjajahan dan menguntungkan asing terutama AS.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pertama, Setiap sistem yang tidak bersumber dari Allah SWT, Zat Maha Tahu, pasti akan menimbulkan kerusakan dan akhirnya tumbang. Rapuhnya kapitalisme dengan berbagai bentuk kerusakan dan segala dampak ikutan yang ditimbulkannya berupa kemiskinan dan kesenjangan kaya miskin serta ketidakstabilan ekonomi dan politik, seperti yang saat ini terjadi di berbagai belahan dunia adalah bukti nyata. Kenyataan ini semestinya menyadarkan kita semua untuk bersegera kembali kepada jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai oleh Allah SWT, dan meninggalkan semua bentuk sistem dan ideologi kufur. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS ar-Rum [30]: 41)

Kedua, Sekuat apapun sebuah rezim yang otoriter, korup, menindas rakyat dan durhaka kepada Allah SWT, meski telah dijaga dengan kekuatan senjata dan didukung oleh negara adidaya, cepat atau lambat pasti akan tumbang dan tersungkur secara tidak terhormat. Jatuhnya Ben Ali, Mubarak, Qaddafi, Ali Abdullah Saleh dan mungkin segera menyusul penguasa Suria Bashar Assad, serta penguasa lalim di negara lain, adalah bukti nyata. Kenyataan ini semestinya memberikan peringatan kepada penguasa dimanapun untuk menjalankan kekuasaannya dengan benar, penuh amanah demi tegaknya kebenaran, bukan demi memperturutkan nafsu serakah kekuasaan dan kesetiaan pada negara penjajah. Pembuatan berbagai UU yang bakal membungkam aspirasi rakyat, seperti UU Intelijen atau RUU Kamnas dan yang serupa di negeri ini, mungkin sesaat akan berjalan efektif, tapi cepat atau lambat itu semua justru akan memukul balik penguasa itu sendiri.

Ketiga, Oleh karena itu, bila kita ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan yang tengah membelit negeri ini, maka kita harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Dzat yang Maha Baik, itulah syariah Allah dan pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. Di sinilah esensi seruan ”Selamatkan Indonesia dengan Syariah” yang gencar diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Karena hanya dengan sistem berdasar syariah dengan menegakkan Khilafah yang dipimpin oleh orang amanah (Khalifah) saja Indonesia benar-benar bisa menjadi baik. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar

Studi Bank Dunia: Kelas menengah yaitu mereka yang pengeluarannya US$ 2-20 per hari 56,5% dari 237 juta penduduk Indonesia atau sekitar 134 juta orang. Namun dari jumlah itu, yang masuk kategori belanja US$ 6 – 20 per hari hanya 14 juta orang. Lainnya, tidak mandiri dan rentan menjadi miskin (lihat, Kompas, 20/12).

  1. Artinya, kelas menengah yang benar-benar kaya hanya 14 juta orang (5,6 % dari penduduk Indonesia). Sementara 120 juta orang (50,6% dari penduduk Indonesia) tidak mandiri dan rentan menjadi miskin. Di luar itu, lebih dari 100 juta orang (atau sekitar 45 % penduduk Indonesia) terkategori miskin menurut standar Bank Dunia.
  2. Itulah prestasi sistem kapitalisme: kesenjangan yang lebar, distribusi kekayaan yang tak adil, memiskinkan mayoritas rakyat dan sebaliknya menumpuk kekayaan pada sebagian sangat kecil dari rakyat.
  3. Terapkan Sistem Ekonomi Islam, niscaya kesenjangan menyempit dan hampir hilang, kekayaan terdistribusi secara adil. Kesejahteraan dan kemakmuran bisa dirasakan oleh semua.

Runtuhnya Kekuasaan Presiden SBY?


Rapat paripurna DPR terhadap kasus Bank Century, yang berakhir tadi malam, pukul 23.30, di mana mayoritas anggota DPR memutuskan memilih opsi C, yakni pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyalurannya di diduga ada penyimpangan, sehingga diserahkan ke proses hukum.

Kesimpulan DPR itu diperoleh melalui voting, opsi C itu didukung penuh oleh Partai Golkar, Partai Demokrsi Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan seorang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jumlah suara yang mendukung opsi C, sebanyak 325 suara.

Sementara itu, jumlah yang mendukung talangan (bail out), yang terdiri Partai Demokrat (PD), Partai Amanah Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah suaranya hanyalah 212 suara. PPP yang membuat tindakan kejutan dengan mendukung opsi C, yang semula nampak ingin bergabung partai-partai yang mendukung bail out, tapi justru berubah, di saat pengambilan keputusan.

Sebelumnya, Presiden SBY-Boediono, yang memenangkan pemilu presiden mendapatkan dukungan suara 60,5 persen dari rakyat, dan di parlemen dengan koalisi yang mendukungnya, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mempunyai dukungan politik yang kuat di perlemen, yang suaranya hampir 75 persen.

Tetapi, menghadapi kasus Bank Century ini, kekuatan koalisi yang mendukung pemerintahan SBY-Boediono, menjadi minoritas, dan hanya Partai Demokrat (PD), Partai Amanan Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang masih tetap menjadi ‘back bone’ (tulang punggung) koalisi, dan setia mendukung kebijakan pemerintah, terkait dengan bail out Bank Century.

Apakah keputusan paripurna DPR, dan sikap partai-partai politik, kiranya dapat menjadi kesimpulan terjadinya ‘distrust’ (ketidak percayaan), serta sekaligus bentuk referendum DPR terhadap Presiden SBY-Boediono, yang menolak kepemimpinannya? Nampaknya, langkah-langkah politik yang dijalankan Presiden SBY-Boediono nyata-nyata telah ditolak. Bahkan kesimpulan paripurna DPR itu, secara ekplisit menyebutkan, pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century dan penyaluran di duga ada penyimpangan, dan diserahkan ke proses hukum. (Kompas, 4/3/2010)

Padahal, sehari sebelumnya, Presiden SBY sudah membuat pernyataan, terkait dengan kasus Bank Century, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/3), yang menyatakan membenarkan dan bertanggung jawab atas kebijakan pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century demi penyelamatan perekonomian Indonesia’, tegas Presiden.

“Saya berada di luar negeri 13 hari. Wakil Presiden di Tanah Air dan Beliau yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Meski saya tidak ada di Tanah Air saat itu, dalam merumuskan langkah tindak perbankan dan perekonomian yang mesti dilakukan terhadap Bank Century, meskipun Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak melalui izin saya, karena Beliau bekerja dengan undang-undang saya katakan bahwa yang dilakukan penyelamatan perekonomian kita adalah benar dan saya bertanggung jawab”, kata Presiden.

Faktanya sekarang DPR melalaui keputusannya terkait dengan kasus Bank Century, mayoritas partai-partai politik, yang sebelumnya merupakan para pendukung Presiden SBY, menolak keputusan dan kebijakan pemberian bail out terhadap Bank Century. Dengan keputusan yang menyebutkan ‘penyalurannya diduga ada penyimpangan, sehingga diserahkan ke proses hukum’. Sikap mayoritas DPR yang berani menolak Presiden SBY, yang sudah pasang dada, menggambarkan keadaan yang sebenarnya, bahwa Presiden SBY sudah kehillangan pengaruh kekuasaannya.

Hitungan-hitungan politik yang bakal terjadi, pilihan Presiden SBY tetap mempertahankan Boediono dan Sri Mulyani, dan posisinya akan semakin sulit, serta terus menghadapi gerakan oposisi di parlemen, ditambah dengan kemarahan rakyat, yang semakin luas. Hal ini kemungkinan akan berakhir dengan gerakan rakyat ‘people power’.

Seperti Bank Century yang sejak proses mergernya sudah bermasalah, sama halnya dengan pilihan dan keputusan politik dari Presiden SBY, yang memilih calon pasangannya menjadi wakil presiden, seorang tokoh yang bukan berasal dari partai politi, yaitu Boediono, sebuah keputusan dan pilihan yang sangat berisiko, di era demokrasi yang sangat ditentukan peranan partai-partai.

Boediono tidak memiliki dukungan politik yang memadai, dan hanya mengandalkan dirinya seorang birokrat, yang konservatif di bidang makro ekonomi, sesuai dengan keinginan negara-negara Barat, yang menjadi patron Boediono. Ketika muncul kasus Bank Century itu, bagaikan ‘air bah’ politik, yang deras, dan kini sampai ke Istana. Inilah resiko yang harus di pikul SBY, dan harus mengambil pilihan politik, dan melakukan negosiasi kembali dengan partai-partai politik, dan memformat kembali koalisi, yang sudah dibangun itu, jika Presiden SBY masih menginginkan bertahan.

Partai-partai yang awalnya sangat kohesif (kuat) mendukung Presiden SBY, nampaknya mereka ‘hopeless’ (kehilangan harapan), karena tidak ada yang dapat diharapkan lagi dari pemerintahan SBY, di periodenya yang kedua. Penunjukkan sejumlah wakil menteri,yang merupakan orang-orang yang ‘dekat’ dengan Presiden SBY, setidaknya mengurangi kewenangan menteri-menteri yang berasal dari partai politik itu, atau mereka merasa tidak leluasa lagi menjalankan kebijakannya (policynya).

Dibagain lainnya, di era pemerintahan SBY yang kedua, nampaknya semakin kehilangan ‘greget’, mengatasi krisis yang dihadapi bangsa ini. Populeritas dan citranya terus menurun. Kalau partai-partai yang tergabung dalam ‘koalisi’, masih tetap bergabung dan pemerintahan SBY masih dalam kondisi yang ada seperti sekarang ini, hanya ada satu kemungkinan di tahun 2014 nanti, partai-partai koalisi itu dapat menjadi ‘zero’ (nol) dalam pemilu.

Memontum kasus bail out Bank Century itu, dimaksimalkan oleh partai-partai yang dahulunya menjadi bagian dari ‘koalisi’ pemerintahan Presiden SBY, dan menjadi sebuah ‘theater’ besar, yang penuh dengan ekspressi dan retorika politik, yang masing-masing ingin menunjukkan sebagai pahlwan dalam pemberantasan korupsi dihadapan rakyat. Kasus Bank Century ini sebuah investasi politik, yang mahal bagi masa depan partai-partai politik, dibandingkan mereka tetap bercokol di pemerintahan Presiden SBY.

Tak aneh mereka ramai-ramai meninggalkan Presiden SBY, karena tak ada lagi yang dapat diharapkan dalam lima tahun ke depan.

Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pemerintahan SBY, terutama periode kedua pemerintahannya. Apakah pemerintahan Presiden SBY akan masih efektif? Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, mengatakan bahwa Presiden SBY dalam posisi yang terancam akibat kasus Bank Century ini. “Kalau kena Ibu Sri Mulyani dalam kasus Bank Century, itu naik ke Wapres Boediono, kalau kena ke Wapres, tinggal satu pintu lagi ke Presiden”, ujar Hayono. (Republika, 21/2/2010)

Kita akan melihat drama-drama politik babak berikutnya, yang akan mempunyai implikasi ke depan, khususnya bagi kehidupan bangsa ini. Apa langkah yang akan diambil Presiden SBY nanti, pasca keputusan DPR itu? (m)

sumber : http://eramuslim.com/berita/analisa/runtuhnya-kekuasaan-presiden-sby.htm

Apa Bentuk Tanggungjawab SBY?



Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait skandal Bank Century mendapat reaksi dari fungsionaris Partai Hanura Fuad Bawazier.

Mantan Menteri Keuangan era Soeharto itu mempertanyakan makna dari pernyataan SBY, “Saya yang bertanggung jawab atas bailout Century”.

“Mengembalikan duit yang 6,7 triliun? Mundur dari jabatannya? Melengserkan Boediono dan Sri Mulyani? Atau cuma omdo seenaknya tanpa tanggung jawab yang kongkrit?” tanyanya retoris kepada mediaumat.com melalui pesan singkat, Selasa (2/3) siang.

Fuad pun menyimpulkan kalau SBY tidak mengembalikan uang bailout, mundur dari jabatannya, atau tidak melengserkan Boediono dan Sri Mulyani, berarti pernyataan bahwa SBY bertanggung jawab itu cuma omdo seenaknya tanpa tanggung jawab yang kongkrit. (mediaumat.com, 2/3/2010)

Hindari Semprotan Water Cannon, Pendemo Robohkan Pagar Tol


Jakarta – Semprotan air dari water cannon berhasil membuat para pendemo kocar-kacir. Untuk menyelamatkan diri, ratusan demonstran berusaha merobohkan pagar tol.

Seratusan pendemo tampak menggoyang-goyangkan pagar setinggi 1 meter itu di jalur cepat Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/3/2010). Tak seberapa lama, pagar tol sepanjang 3 meter roboh. Pendemo pun bersorak.

Namun hingga pukul 15.30 WIB para pendemo belum bergerak menuju ruas tol. “Untuk jaga-jaga aja kalau polisi ngejar, kita lari ke tol,” kata salah satu pendemo.

Sebagian pendemo berlarian di Jl Gatot Subroto arah Slipi. Untuk mencegah jangkauan polisi, mereka menarik kawat berduri dari depan gedung DPR untuk menutup jalan.

Sementara aksi saling timpuk antara polisi dan pendemo masih terjadi. Suasana di depan gedung DPR sungguh kisruh.

(ken/nrl)

%d bloggers like this: