Category Archives: Dalam Negeri

Yang Menolak Syariah Islam Justru Mengidap “hipocracy democracy”!


Dalam sebuah pemberitaan terbaru, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan ada banyak kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan daerah (perda) syariah yang mengandung unsur-unsur diskriminatif bahkan mendorong terciptanya kekerasan di wilayah publik.

Haidar pun menyatakan perlu diwaspadai tumbuhnya gerakan Islam Syariat,  yakni faksi yang mengusung semangat anti-nasionalisme, anti-demokrasi, dan menolak konsep negara-bangsa yang secara utopia mencoba menghidupkan kembali isu Negara Islam atas dasar sistem Khilafah Islam.  

 Faksi Islam Syariat ini, menurutnya juga mengidap apa yang disebut sebagai hypocracy in democracy, kemunafikan terhadap demokrasi. Di satu sisi secara tegas menolak demorkasi tetapi menikmati kehidupan di bawah alam demokrasi.

 Untuk membincangkan masalah tersebut, wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo mewawancarai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

 Apakah benar perda syariah mengandung unsur dikriminatif bahkan mendorong kekerasan?

Bukan kali ini saja dilontarkan pernyataan seperti itu di seputar perda-perda yang disebut sebagai perda syariah. Tapi, sama dengan pernyataan sebelum-sebelumnya, pihak-pihak itu tidak pernah bisa membuktikan mana perda yang diskriminatif itu, dan mana pula perda yang mendorong kekerasan.

Juga mana itu perda yang disebut perda syariah, karena faktanya memang tidak ada yang disebut perda syariah.

Lantas?

Itu hanyalah istilah yang dibuat oleh kelompok-kelompok atau orang sekuler di Jakarta. Mereka selalu meributkan perda-perda ini, sementara di daerah, di tempat perda-perda itu ada dan diterapkan orang-orangnya tidak pernah ribut. Mereka malah menikmati adanya perda-perda itu.

Contohnya?

Di Kabupaten Bulukumba, misalnya. Masyarakat di sana senang sekali dengan Perda Anti Miras— itu kalau perda ini yang dianggap sebagai perda syariah— karena berhasil menurunkan kriminalitas di sana hingga 80%.  Juga Perda Zakat berhasil meningkatkan PAD Kabupaten Bulukumba dari semula hanya sekitar Rp 9 miliar menjadi lebih dari Rp 90 miliar.

Jadi sungguh tidak layak seorang Muslim, apalagi tokoh ormas besar, melontarkan pernyataan seperti itu. Yang diperlukan darinya adalah justru seruan untuk penerapan syariah secara kaffah di negeri ini untuk tercapainya kemaslahatan rakyat, bukan justru menimbulkan stigma negatif terhadap semua yang berbau syariah.

Bagaimana dengan tudingan faksi Islam Syariat mengidap hipocracy in democracy, menolak demokrasi tetapi menikmati demokrasi?

Harus diperjelas, siapa faksi atau kelompok yang dimaksud itu. Kalau yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir (HT), maka HT memang dengan tegas menolak demokrasi.

Alasannya?

Demokrasi yang mengajarkan prinsip kedaulatan atau hak membuat hukum (menentukan benar – salah, boleh – tidak boleh) di tangan rakyat  itu bertentangan dengan aqidah Islam yang mewajibkan kita untuk meyakini bahwa hak membuat hukum itu ada di tangan Allah SWT semata.

Apa yang salah dengan pendapat ini?

Bukankah kita sebagai Muslim memang harus mendasarkan seluruh pendapat kita pada aqidah Islam?

Kalau HT disebut sebagai termasuk kelompok Islam Syariat, memang ada Islam tanpa Syariat? Islam model apa itu?

Kemudian harus diperjelas juga apa yang dimaksud dengan menikmati demokrasi. Kita semua, rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk HT dan kelompok Islam lain, memang hidup di negara ini, negara yang menerapkan sistem demokrasi. Tapi itu tidak berarti kita semua menikmati dengan senang sistem busuk ini.

Silakan tanya kepada rakyat, siapa yang senang dengan sistem seperti ini, yang telah membuat makin kokohnya sistem sekularisme dan kapitalisme, yang telah membuat hidup makin susah, harga apa-apa mahal,  yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, korupsi dan kerusakan moral merajalela di mana-mana, sementara intervensi asing makin menjadi-jadi dan bentuk kerusakan lainnya?

Saya sangat yakin, andai disuruh milih antara hidup di bawah sistem demokrasi dengan hidup di bawah sistem Islam, pasti mayoritas rakyat yang di negeri ini akan lebih baik hidup di bawah sistem Islam.

Itu artinya, sistem demokrasi di negeri ini bisa berjalan karena dipaksakan, bukan atas dasar kerelaan. Lalu, secara semena-mena memaksa juga syariat tidak boleh diberlakukan.

Lihatlah, baru satu dua perda yang tampak “bernuansa syariah” saja sudah dikecam kiri kanan. Katanya demokrasi, katanya kedaulatan rakyat, lalu mengapa ketika rakyat menginginkan syariah tidak boleh? Inilah hipocracy democracy yang sesungguhnya. Demokrasi yang hipokrit (munafik, red)!

Pada sisi lain, saya ingin mengatakan, bukan hipocracy democracy, yang lebih mengkhawatirkan adalah hipocracy Muslim. Yaitu, satu sisi ia menikmati diri sebagai seorang Muslim, tapi menolak syariat. Satu sisi menikmati diri sebagai hamba Allah, menikmati semua rizki dan karunia Allah, ketika mati nanti juga minta ampunan dan surganya Allah, tapi menolak kedaulatan Allah. Inilah Muslim hipokrit!

Bagaimana Hizbut Tahrir memposisikan nasionalisme?

Tergantung apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan di situ. Bila yang dimaksud adalah komitmen kepada keutuhan wilayah,  HTI berulang menegaskan penentangannya terhadap gerakan separatisme dan segala upaya yang akan memecah belah wilayah Indonesia.

Menjelang jajak pendapat Timor Timur beberapa tahun lalu  misalnya, HTI menentang keras karena itu akan menjadi jalan bagi Tim Tim lepas. Dan benar saja, akhirnya terbukti Timor Timur setelah jajak pendapat yang penuh rekayasa itu benar-benar lepas dari Indonesia.

Bila nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan artinya adalah pembelaan terhadap kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, HTI berulang juga dengan lantang menentang sejumlah kebijakan yang jelas-jelas bakal merugikan rakyat Indonesia.

Contohnya?

Seperti protes terhadap pengelolaan SDA yang lebih banyak dilakukan oleh perusahaan asing; atau penolakan terhadap sejumlah UU seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal dan sebagainya yang sarat dengan kepentingan pemilik modal.

Karena itu, salah besar bila menuduh HTI dengan seruan syariah dan khilafahnya itu tidak peduli kepada nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan.

Tapi bila nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan diartikan sebagai kesetiaan kepada sekularisme, maka dengan tegas HTI menolak karena justru sekularisme inilah yang telah terbukti mempurukkan Indonesia seperti sekarang ini. Maka, benar sekali fatwa MUI tahun 2005 yang mengharamkan sekularisme.

Kelompok liberal sering menganggap Hizbut Tahrir sebagai ancaman bagi moderasi, kenapa?

Tergantung apa yang dimaksud dengan moderasi di sini. Kalau yang dimaksud moderasi adalah sikap toleransi, mengedepankan dialog, menghargai pendapat dan keyakinan bahkan agama orang lain, juga sikap non kekerasan, saya tegaskan bahwa HT adalah gerakan yang sangat menghargai pendapat orang lain, selalu mengedepankan dialog dan non kekerasan.

Tapi bila moderasi itu diartikan sebagai sikap menjauh dari Islam yang kaffah, jelas HT menolak keras, karena sebagai Muslim, sesungguhnya tidak ada pilihan lain kecuali ya memang harus menjadi Muslim yang sebenarnya atau Muslim yang kaffah.

Menjauh dari Muslim kaffah itu artinya memberi ruang kepada sekularisme. Masak iya, kita mau jadi Muslim sekuler?

Jadi yang harus kita khawatirkan bukanlah ancaman terhadap moderasi, tapi ancaman riil terhadap negeri ini.

Apa ancaman riil tersebut?

Sekularisme yang makin memurukkan negeri ini dan neo imperialisme atau penjajahan model baru yang dilakukan oleh negara adikuasa.

Tolong jelaskan masing-masing ancaman tersebut…

Semenjak Indonesia merdeka, telah lebih dari 60 tahun negeri ini diatur oleh sistem sekuler, baik bercorak sosialistik di masa orde lama maupun kapitalistik di masa orde baru dan neo liberal di masa reformasi.

Dalam sistem sekuler,  aturan-aturan Islam atau syariah memang tidak pernah secara sengaja selalu digunakan. Agama Islam, sebagaimana agama dalam pengertian Barat, hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhannya saja, misalnya pada saat shalat, puasa, zakat, haji, kelahiran, pernikahan dan kematian.

Sementara  dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama (Islam) ditinggalkan. Maka, di tengah-tengah sistem sekuleristik tadi lahirlah berbagai bentuk  tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem  pendidikan yang materialistik.

Maka, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim itu, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang  datang secara bertubi-tubi.

Lihatlah, meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah lebih dari 60 tahun merdeka, tapi sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan.

Puluhan juta angkatan kerja menganggur.. Sementara,  jutaan anak putus sekolah. Jutaan lagi mengalami malnutrisi. Hidup semakin tidak mudah dijalani, sekalipun untuk sekadar mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus menerus terjadi.

Ajaib, ini negeri penghasil minyak, tapi untuk mendapatkan minyak tanah rakyat harus mengantri berjam-jam.

Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Berbagai bentuk kriminalitas mulai dari pencopetan, perampokan maupun pencurian dengan pemberatan serta  pembunuhan dan tindak asusila, budaya permisif, pornografi dengan dalih kebutuhan ekonomi  terasa  semakin meningkat tajam.

Tak mengherankan bila oleh AFP, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling liberal setelah Rusia. Sepanjang krisis,  kriminalitas dilaporkan meningkat 1000%, angka perceraian meningkat 400%, sementara penghuni rumah sakit jiwa meningkat 300%. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah 60 tahun merdeka, hidup koq makin susah.

Bagaimana dengan ancaman neo imperialisme?

Indonesia memang telah merdeka. Tapi penjajahan ternyata tidaklah berakhir begitu saja. Nafsu negara adikuasa untuk tetap melanggengkan dominasi mereka atas dunia Islam, termasuk terhadap Indonesia, demi kepentingan ekonomi dan politik mereka tetap bergelora.

Neo imperialisme dilakukan untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain. Melalui instrumen utang dan kebijakan global,  lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat tidak untuk sungguh-sungguh membantu negara berkembang, tapi sebagai cara untuk melegitimasi langkah-langkah imperialistik mereka.

Akibatnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tidak lagi merdeka secara politik. Penentuan pejabat misalnya, khususnya di bidang ekonomi, harus memperturutkan apa  mau mereka. Wajar bila kemudian para pejabat itu bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat, tapi untuk kepentingan “tuan-tuan’ mereka.

Demi memenuhi kemauan “tuan-tuan” itu, tidak segan mereka merancang aturan (lihatlah UU Kelistrikan yang telah dianulir oleh Mahakamah Konstitusi, juga UU Migas dan UU Penamanan Modal yang penuh dengan kontroversi) dan membuat kebijakan yang merugikan negara.

Lihatlah penyerahan blok kaya minyak Cepu kepada Exxon Mobil, juga pembiaran terhadap Exxon yang terus mengangkangi 80 triliun kaki kubik gas di Natuna meski sudah 25 tahun tidak diproduksi dan kontrak sudah berakhir Januari 2007 lalu.

Tak pelak lagi, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban, seperti yang kita saksikan sekarang.

Kenapa Hizbut Tahrir percaya khilafah adalah sistem yang akan memberikan kebaikan bagi Indonesia? 

Karena itu, dalam konteks Indonesia, ide khilafah yang substansinya adalah syariah dan ukhuwah, sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru (neo-imperialisme) yang nyata-nyata sekarang tengah mencengkeram negeri ini yang dilakukan oleh negara adikuasa.

Hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara sepadan. Sementara, syariah nantinya akan menggantikan sekularisme yang telah terbukti memurukkan negeri ini.

Karena itu pula, perjuangan HTI dengan segala bentuk aktifitasnya itu, harus dibaca sebagai bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dalam berusaha mewujudkan  Indonesia lebih baik di masa datang, termasuk guna meraih kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

Bisakah dikatakan bahwa semua itu adalah wujud dari kecintaan HTI terhadap negeri ini?

Betul sekali. Dakwah HTI dilakukan tidak lain adalah demi Indonesia ke depan yang lebih baik. Bila hancurnya khilafah disebut sebagai ummul jaraaim, maka diyakini bahwa tegaknya kembali syariah dan khilafah akan menjadi pangkal segala kebaikan, kerahmatan dan kemashlahatan, termasuk bagi Indonesia. (Mediaumat.com, 21/7)

Petambang Liar Berebut Emas dengan Surya Paloh


Beberapa tahun terakhir, Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, layaknya gadis cantik di tengah kerumunan jejaka. Ini karena emas yang disimpan dalam perut buminya. Bukan hanya perusahaan emas raksasa yang mengadu peruntungan di hutan jati itu.  Demikian laporan utama majalah Tempo edisi 22 Oktober 2012 berjudul “Sengketa Para Pendulang Emas”.

Ratusan bahkan ribuan penambang liar bekerja berkelompok, sebanyak 5-10 orang, di lubang-lubang galian beratapkan terpal. Sebagian penambang itu datang dari Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.

Perusahaan besar seperti PT Indo Multi Niaga (IMN) dan mitranya asal Australia, Intrepid Mines Limited, juga melakukan pengeboran. Hasilnya luar biasa. Nilai tambangnya ditaksir sekitar Rp 50 miliar. Belakangan nama Edwin Soeryadjaya, Komisaris Utama PT Adaro Energy Tbk, juga masuk dalam IMN. Surya Paloh, pemilik Media Group, juga ikut terjun ke bisnis ini. Dia mendapat lima persen saham dari Intrepid.

Perebutan emas itu makin seru dan membuat para penambang liar juga kian bersemangat. Purwanto adalah contohnya. Siang itu lampu kecil yang ter­ikat di kepala Purwanto masih menyala ketika pria 34 tahun itu keluar dari lubang berdiameter satu meter di tengah alas jati Gunung Tumpang Pitu. Baju dan celananya compang-camping berlumur tanah liat. Bersama dua rekannya, warga Pesanggaran itu baru selesai memahat dinding batu di ceruk sedalam lebih dari 20 meter. Untuk bernapas, mesin blower mini memompa oksigen lewat selang ke dasar lubang.

Tiga kawannya bertugas di atas untuk mengerek timba berisi potongan batu yang mungkin mengandung logam incaran mereka: emas. ”Sudah setahun, tapi belum dapat,” kata Purwanto. Toh, lelaki yang meninggalkan profesi lamanya sebagai petani itu bersumpah tak putus asa. ”Kami akan terus mencari sampai dapat.”

Nasib Gafur, 40 tahun, lebih baik ketimbang Purwanto dan kawan-kawan. Delapan bulan menggali, dia dan sembilan rekannya sukses mendulang 1,7 kilogram bijih emas. Hasilnya dijual kepada seorang penadah di Pesanggaran seharga Rp 350 ribu per gram.

Dua pertiga duit hasil penjualan menjadi jatah ”bos” yang selama ini memodali berbagai alat tambang tradisional. Sisanya dibagi rata, sekitar Rp 17 juta per orang. ”Saya pakai untuk membeli sepeda motor,” kata warga Pesanggaran yang dulu karyawan alih daya pembangunan menara seluler ini.

Beberapa tahun terakhir, Gunung Tumpang Pitu layaknya gadis cantik di tengah kerumunan jejaka. Ratusan bahkan ribuan penambang liar seperti Purwanto dan Gafur bekerja berkelompok, sebanyak 5-10 orang, di lubang-lubang galian beratapkan terpal. Sebagian penambang itu datang dari Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.

Jauh sebelum penambangan liar marak, giri yang terletak sekitar 65 kilometer ke arah barat daya dari pusat Kota Banyuwangi ini sudah menarik perhatian tambang modern. Itu berawal dari survei potensi mineral oleh Lebong Tandai Group, milik pengusaha Jusuf Merukh, pada medio 1980-an di pesisir selatan Jember dan Banyuwangi. Dua wilayah ini diduga bagian dari wilayah kaya emas yang berjejer hingga Nusa Tenggara Timur.

Perhutani Banyuwangi Selatan mencatat empat proposal masuk sejak 1996. Dua perusahaan yang pertama masuk secara berturut-turut adalah PT Hakman Platina Metalindo dan PT Banyuwangi Mineral, yang juga milik Jusuf Merukh. Proyek kedua perusahaan batal, hingga pada 2006 muncul permohonan PT Indo Multi Niaga (IMN) dan PT Pitung Gunung, yang bersaing memperoleh konsesi.

Belakangan, Pitung Gunung mengundurkan diri. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan kuasa pertambangan kepada IMN. Luas lahannya yang kemudian dinamai tambang Tujuh Bukit mencapai 11.621,45 hektare. Setahun kemudian, IMN mengantongi izin pinjam pakai lahan seluas 1.987,80 hektare dari Kementerian Kehutanan saat itu Departemen Kehutanan untuk memulai eksplorasi. Izin ini diperpanjang untuk ketiga kalinya awal Juli lalu. (tempo.co, 22/10/2012)

RUU Kamnas Berpihak Kepentingan Asing


Kamnas (Keamanan Nasional) kembali mengundang polemik. RUU Kamnas banyak menuai protes dari berbagai kalangan. RUU Kamnas yang beberapa tahun lalu pernah diusulkan belum juga disahkan DPR akan dibahas lagi oleh DPR bersamaan dengan diajukannya RUU Anggaran BNPT. Masih banyaknya pasal karet dan penentangan yang dilakukan oleh masyarakat bukti bahwa RUU Kamnas ini bermasalah. Penolakan dilakukan oleh LSM HAM, Pakar Tata Negara, Ormas Islam, dan berbagai elemen masyarakat dan pergerakan lainnya. RUU Kamnas disinyalir merupakan penjelmaan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) 13 tahun lalu. RUU Kamnas pun dinilai akan memunculkan kembali rezim militer dan otoriter gaya baru. Selain itu, akan melindungi status quo yang koruptif dan berpihak kepada asing. Dan menjadi legitimasi formal untuk menzalimi rakyat.

Sebagai pihak yang menginginkan keberadaan RUU Kamnas adalah pemerintah. Hal ini direpresentasikan oleh Departemen Pertahanan (Dephan). Dephan kemudian mengusulkan RUU Kamnas ke DPR sebagai legitimasi. Sesungghunya semangat RUU Kamnas sejalan dengan reformasi Tap MPR RI No. VI Tahun 2000 mengenai Pemisahan TNI-Polri dan Tap MPR RI No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengandung konsekuensi perubahan cukup signifikan dalam penataan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. RUU Kamnas merupakan penjabaran dari pasal 30 UUD 1945. RUU Kamnas bagi pemerintah begitu esensial dan penting. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya muncul upaya disintegrasi, separatisme, terorisme, ancaman luar negeri, dan lainnya. RUU Kamnas diharapkan mampu untuk segera menindak pelaku yang mengancam negeri ini.

Untung vs Buntung RUU Kamnas

Konsekuensi logis dari pemerintahan yang mengambil demokrasi adalah banyaknya UU yang akan dibuat. DPR yang ada semenjak berdiri sudah mulai memprioritaskan RUU yang akan disahkan. RUU yang ada selanjutnya masuk ke program legislasi nasional (prolegnas). UU yang disahkan pun sering bertentangan satu sama lainnya. Tumpang tindih tak beraturan. Ada juga UU yang digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dampak negatif yang dihasilkan. Sering juga UU yang dihasilkan tidak bermutu dan tidak pro rakyat. Cenderung menghamburkan uang hanya untuk sidang yang panjang.

Prof. PH. Kooijmans menilai bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak taat azas dan tidak taat prosedur dan ini merupakan sebuah kemunduran (sit back). Menurut pakar hukum dari Universitas Leiden Belanda itu juga menyoroti mengenai mekanisme pembuatan RUU yang banyak terdapat undang–undang baru saat ini yang bertentangan dengan produk undang – undang induk, yang semestinya dijadikan sebagai acuan.

Terkait RUU Kamnas, di antara keuntungannya ternyata banyak kerugiannya. Jika maksud RUU Kamnas ini baik untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga keamanan dalam negeri, dan menghukum siapa pun yang mengancam keamanan nasional. Lantas, kenapa banyak ditolak? Hal ini mengindikasikan bahwa RUU Kamnas dan lainnya kehilangan arah. Cenderung menyakiti dan mendzalimi rakyat.

Ada beberapa bukti kerugian dari efek pengesahan RUU Kamnas.

1. Tidak jelasnya definisi yang jelas terait ancaman nasional. Hal ini akan berakibat represifnya pemerintah kepada siapa pun yang dianggap mengancam keamanan dan kepentingan negara. Hal ini sebagaimana terjadi pada masa orde baru. Rakyat dibuat takut dengan teror.

2. Berpotensi menimbulkan ancaman bagi rakyat yang mayoritas beragama Islam. Akibat tidak jelasnya basis ideologi negeri ini. RUU ini bisa secara serampangan menyasar siapa saja yang dianggap melawan penguasa dengan dalih mengancam keamanan nasional. Dengan kata lain, RUU ini berpotensi digunakan sebagai alat represi pemerintah sehingga merugikan hak dan privasi rakyat, sementara sesuatu yang semestinya harus dianggap sebagai ancaman justru luput dari sorotan. Misalnya, berbagai kasus kesalahan penangkapan dan penembakan oleh BNPT dan Densus 88 atas yang diduga melakukan tindak terorisme dari kalangan aktivis Islam (dari kalangan Muslim) tanpa melalui proses pengadilan (extra judicial killing). Di lain pihak kasus berbagai pengeboman oleh OPM di Papua yang jelas-jelas mengancam keamanan nasional belum satupun terdapat pernyataan resmi melalui Mabes Polri bahwa ini termasuk terorisme. Ini jelas-jelas standart ganda yang sangat membahayakan rakyat karena siapa yang mengancam keamanan nasional tidak jelas rumusannya dan lebih sarat dengan kepentingan penguasa.

3. Pasal 17 tentang Jenis dan Bentuk Ancaman dan Pasal 54 tentang Penyadapan, Pemeriksaan dan Penangkapan. Kedua pasal itu membuka kesempatan dalam keterlibatan militer lewat definisi ancaman yang tidak jelas.

4. Banyak rumusan norma yang harus ditata ulang. Sebuah norma haruslah jelas dan tegas. Penataan tidak hanya terhadap rumusan norma tetapi juga struktur norma (Pasal 36, 37, 38, 39, 40) Masih banyak terdapat pengulangan norma yang tidak dikelompokkan menjadi satu bagian, sehingga terkesan ada upaya “penyelundupan” norma. Misalnya, tentang Dewan Keamanan Nasional dicantumkan dalam Pasal 36 tetapi penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 41. Sedangkan Pasal 37 dan seterusnya membicarakan tentang posisi Presiden. Contoh lainnya adalah Pasal 54 dan Pasal 64. Dalam Pasal 54, dinyatakan bahwa TNI wajib memberikan bantuan. Tetapi dalam Pasal 64, posisi TNI menjadi pemeran utama. Hal inilah yang akan menimbulkan kekacauan dalam memahami makna norma.

5. Misi utamanya untuk mengamankan seluruh pembangunan nasional dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan, demi mengundang investasi. RUU Kamnas sangat berpihak kepada asing. Sebagaimana pasal 20 poin 3 RUU Kamnas, sangat cenderung melindungi investasi asing di berbagai daerah di Indonesia, khususnya perlindungan hak pengelolaan lahan tanah oleh investor asing. RUU Kamnas ini menjadi Cap Stempel untuk melanggengkan kepentingan Asing melalui penjajahan.

6. Adanya Dewan Keamanan Nasioanal yang melibatkan banyak komponen. Hal ini mengindikasikan jika RUU Kamnas sarat akan kepentingan kekuasaan. Rakyat kembali dibuat bingung dengan berbagai pengaturan dan regulasi UU yang tidak jelas.

7. Terindikasi jika RUU Kamnas hampir mirip dengan RUU Intelijen. Dan semakin mengukuhkan legal of frame untuk menghabisi rakyat yang notabene mayoritas muslim.

Kesalahan Mendasar

Sistem demokrasi yang dianut negeri ini menjadikan setiap hukum ada di tangan rakyat. Undang-undang dibuat berdasarkan kesepakatan anggota parlemen. Jual beli pasal pun sering terindikasi di tiap RUU yang dibahas. Ketidakjelasan ideologi dan sikap pragmatisme anggota parlemen sering melahirkan kebijakan tidak pro rakyat. UU yang dihasilkan pun liberal dan cenderung berpihak kepada asing. Sebagai contoh UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal Asing, UU Kelistrikan, dan lainnya. Atas nama rakyat mereka membuat UU yang justru menindas rakyat.

RUU Kamnas pun demikian. RUU ini cenderung mengekor kepada kepentingan barat terutama Amerika Serikat. Sebut saja National Security Council di Amerika Serikat (AS). Depertemen tersebut baru dibentuk setelah keruntuhan gedung WTC. Pemerintah AS menggunakannya sebagai payung hukum untuk menangkap siapapun terduga “teroris” dari kalangan Muslim. Baik perorangan, kelompok, maupun negara. Demikian juga di Indonesia. RUU Kamnas akan digunakan pemerintah dan aparat keamanan sebagai payung hukum. Selama ini aparat keamanan merasa tidak mempunyai payung hukum menindak pelaku teror dan separatisme. RUU Kamnas ini akan disandingkan dengan RUU Intelijen dan UU Anti Teror.

Hal mendasar yang perlu dikoreksi adalah negara gagal memberikan rasa aman. Indonesia sebagai wilayah yang berpulau-pulau dengan wilayah yang luas tidaklah aman. Indonesia siap-siap dirong-rong dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri ditunjukan makin banyaknya aksi separatisme di beberapa wilayah (Aceh, Maluku, dan Papua). Rasa aman bagi individu pun hilang. Orang tidak lagi takut untuk membunuh, merampok, menjarah, bahkan tawuran antarwarga, antar pelajar dll. Apalagi sikap aparat keamanan sekarang yang dinilai buruk dalam kinerja. Sikap represif yang dilakukan oleh Densus 88 secara membabi buta serta tuduhan BNPT secara berlebihan terhadap kesadaran Islam yang tumbuh melalui Rohis. Mereka tidak lagi mengayomi dan melindungi masyarakat. Justru mereka menjadi contoh buruk dalam pelaksanaan hukum. Kasus terbaru simulator SIM dan lainnya. Pungli dan suap pun kerap terjadi. Sehingga masyarakat tidak lagi mempercayai lembaga penegak hukum tersebut.

Ancaman dari luar negeri kerap tidak disadari oleh pemerintah. Ancaman berupa penjajahan ekonomi, politik, dan budaya begitu kental. Pemerintah pun gagal menjaga pulau-pulau terluar. Bahkan rakyatnya pun cenderung diabaikan. Pulau Ambalat dan Ligitan bisa jadi contoh. TNI kerap digunakan pemerintah untuk menjaga kepentingan pengusaha. Peran mereka dikebiri. Kalaupun mendapat tugas perdamaian itupun sifatnya membantu PBB. Perlengkapan dan persenjataan perang pun minim. Jika demikian adanya. Lantas berharap kepada siapa dalam menjaga keamanan nasional negeri ini ?

Maka tidak ada pilihan lagi selain ada perombakan total. Baik pada sistem peraturan hidup ataupun politik negeri ini. Demokrasi tidak lagi menjadikan negeri ini makmur. Yang terjadi justru keterpurukan akan senantiasa menimpa. UU yang dibuat pun tidak layak untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Selayaknya aturan yang dibuat bersifat mengayomi, sesuai fitrah manusia, menentramkan jiwa, memuaskan akal dan layak. Sesungguhnya semua itu berpulang kepada aturan Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Dzat yang menciptakan manusia dan mengatur kehidupan ini. Itulah yang terwujud dalam Syariah Islam dalam bingkai Khilafah.

Aman Hanya dengan Islam

Hendaknya pemimpin negeri ini hanya mengambil Islam. Islam dijadikan ideologi dan pengatur kehidupan. Terbukti Islam membawa kesejahteraan. Jika umat sejahtera maka rasa aman pun didadapat. Negara dan aparat keamanan menjadi sahabat umat. Semua itu hanya bisa terwujud jika Islam diterapkan kaffah dalam bingkai Khilafah.

Khilafah mempunyai kebijakan unik terkait keamanan dalam negeri dan menjaga ancaman dari luar negeri. Karakter dari negara Khilafah adalah dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia. Pendidikan ketrampilan dan kemiliteran merupakan salah satu perlengkapan pasukan. Pelatihan dengan ketrampilan-ketrampilan perang dengan berbagai jenis persenjataan merupakan masalah pasukan yang urgen. Oleh karena pasukan tersebut adalah pasukan Islam, serta tentara negara khilafah yang mengemban dakwah Islam, maka pasukan tersebut harus dididik dengan pengetahuan Islam (tsaqofah Islamiyah) secara umum, serta pengetahuan-pengetahuan Islam yang berhubungan dengan perang, hukum-hukum perang, hukum perdamaian, perang, gencatan senjata, perjanjian-perjanjian, penyerahan-penyerahan, kesepakatan-kesepakatan, serta masalah-masalah tersebut secara detail. Karena itu, akademi-akademi militer dengan semua jenjangnya serta duta-duta militer marupakan wewenang departemen peperangan ini.

Adapun Departemen Pertahanan dan keamanan dalam negeri, cukup hanya meminta bantuan polisi untuk menjaga keamanan negara, dan tidak akan meminta bantuan kepada selain polisi, kecuali kalau polisi tidak sanggup menjaga keamanan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bisa meminta khalifah untuk memperkuat pengamanan polisi tersebut dengan bantuan angkatan bersenjata, ataupun dengan bantuan tentara sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada.

Diantara ancaman dalam negeri adalah murtad dari Islam, pembangkangan atau memisahkan diri dari negara Islam, yang boleh jadi berupa serangan serta pembakaran. Seperti pengerusakan, sabotase instansi-instansi strategis milik negara, maupun melakukan penghalang-halangan, dengan disertai perampasan milik individu, milik umum atau miliki negara. Dan boleh jadi berupa pemisahan diri dari negera Islam dengan membawa persenjataan untuk memberontak negara. Termasuk hal-hal yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan dalam negeri lainya adalah pembegalan, menteror penduduk agar menyerahkan hartanya dan menakut-nakuti keselamatan jiwanya. Termasuk yang lain adalah tindakan yang mengancam harta benda seperti pencurian, perampasan, perampokan, penggelapan harta (korupsi), serta tindakan yang mengancam jiwa seperti memukul, melukai, membunuh serta tindakan yang bisa mengancam kehormatan seperti menuduh berbuat zina, berzina, dan mempublikasikan kejelekan.

Khilafah pun mengharamkan untuk memata-matai rakyatnya. Yang akan diawasi justru musuh-musuh yang akan menghancurkan Islam. kemanan dan ketentaman itu dapat terwujud jika pemerintah sebagai pelayan bagi rakyat. Inilah esensi dari Islam sebagai rahmat seluruh alam yang diterapkan Khilafah Islamiyah.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (al-anbiya’:107).

Hizbut Tahrir Jabar Tolak Obama di KTT ASEAN


Sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat, di Bandung, Jumat, berunjuk rasa menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada KTT ASEAN, November 2011, di Bali.

Aksi ini merupakan sikap penolakan kami terhadap Presiden AS Barack Obama yang akan berkunjung lagi ke Indonesia, tepatnya ke Bali dalam rangka menghadiri KTT ASEAN-Asia Timur pada tanggal 17 hingga 19 November nanti,” kata Humas HTI Jawa Barat Lutfi Afandi, di sela-sela aksi unjuk rasa.

Menurutnya, jika dikaitkan dari faktor geografis kedatangan Barack Obama ke KTT ASEAN-Asia Timur tersebut sangat tidak tepat.

“Yang menarik ialah sebagai pimpinan negara Amerika yang secara geografis bukan bagian dari negara asia timur, datang ke sini KTT ini. Ini ada apa sebenarnya, maksud kedatangannya,” ujar Lutfi.

Ia menuturkan alasan pihaknya menolak kedatangan Barack Obama ke KTT ASEAN-Asia Timur ialah karena kunjungannya tersebut tidak akan memberikan dampak positif bagi negara Indonesia.

“Amerika saat ini negara yang terpuruk, utangnya melebihi utang pemerintah Indonesia. Jumlah pengangguran di sana mencapai 46 juta. Lantas, apa yang mau kita harapkan dari Amerika?” ujarnya.

Dikatakannya, kunjungan Presiden Barack Obama dalam KTT ASEAN-Asia Timur tidak lain adalah untuk mengokohkan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Asia Timur, termasuk Indonesia.

“Dan secara praktis, kepentingan ekonomi dan politik Amerika tetap terjaga,” katanya.

Oleh karena itu, kata Lutfi, melalui aksi ini pihaknya ingin mengetuk hati nurani para rakyat dan pejabat Indonesia, agar berpikir bahwa kedatangan Obama tidak akan membawa dampak besar bagi Indonesia.

Dalam aksinya, massa HTI membawa ratusan spanduk dan poster berwarna hitam bertuliskan ‘Tolak Barack Obama’. Selain itu, massa juga membagikan beberapa selebaran yang berisi alasan mengapa HTI menolak kedatangan Barack Obama.

Uniknya, dalam aksi unjuk rasa ini, para demonstran membawa serta anak-anak mereka yang masih di bawah umur. (mediaindonesia.com, 11/11/2011)

Balita Tewas tak Tertolong RS


Tragedi warga miskin berhadapan dengan pelayanan rumah sakit kembali terulang. Somadin (31 tahun), warga RT 04/06 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, harus merelakan putri semata wayangnya meregang nyawa lantaran tidak mendapat pelayanan maksimal dari rumah sakit.

Peristiwa memilukan itu terjadi Rabu (2/11) sekitar pukul 07.30 WIB. Kala itu Somadin yang bekerja sebagai pedagang batagor sedang menyiapkan dagangannya. Ketika Somadin sedang membuat bumbu kacang, tiba-tiba putrinya, Siti (1,5), bergelayut di penggorengan. Seketika itu pula sekujur tubuh balita itu tersiram minyak panas.

Somadin segera membawa putrinya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok. Sayang, upaya menyelamatkan nyawa Siti mesti terhambat ketidakmampuan RSUD Depok memberikan perawatan. ”Rumah Sakit menolak dengan alasan tidak memiliki peralatan medis yang memadai,” kata Lukman Hakim, ketua RT 04 yang ikut mengantar Somadin, kepada Republika kemarin.

RSUD Depok langsung merujuk putri Somadin ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan, tanpa memberikan bantuan ambulans. Lukman pun menilai pertolongan yang diberikan tidak maksimal. ”Luka bakar putrinya cuma diberi salep.”

Mereka pun membawa putri menuju RS Fatmawati dengan mobil tetangga. Dalam perjalanan, tiba-tiba Somadin berubah pikiran. Dia meminta anaknya dibawa kembali ke rumah karena trauma dengan penolakan RSUD Depok. Apalagi Somadin merasa tak mampu membiayai pengobatan anaknya. ”Sepanjang perjalanan dia mengeluh takut soal biaya,” tutur Lukman.

Sekitar pukul 17.00 WIB, Siti akhirnya mengembuskan napas terakhir. Saat mengetahui putrinya meninggal, Sodiman menumpahkan kemarahannya dengan memukul tembok rumah. Hampir seluruh tetangga yang datang ke rumahnya tak kuat menahan haru.

Warga lalu berinisiatif mengumpulkan dana untuk membantu penguburan putri Somadin. Armah (45), tetangga Somadin, mengaku tak habis pikir mengapa rumah sakit tega menolak merawat balita kecil yang terluka parah. ”Kulitnya berwarna biru dan terkelupas karena luka bakar,” ujar Armah sambil berurai air mata.

Republika belum bisa menemui Somadin karena pulang ke Garut, Jawa Barat, untuk mengurus pemakaman putrinya. Dia merupakan warga pendatang yang baru mukim di Pengasinan sekira dua bulan lalu dan belum memiliki kartu identitas sebagai warga Depok.

Ketika dikonfirmasi Republika, RSUD Depok justru menanyakan nama pasien dan alasan penolakan perawatan. Mereka tak bisa mengomentari kasus ini karena setelah diperiksa nama putri Somadin itu tidak ditemukan dalam daftar pasien yang ditangani. ”Nama Siti tidak terdaftar di register,” ujar Kepala Subbagian Umum Perencanaan RSUD Depok Bety S.

Menurut Betty, semua pasien yang datang ke RSUD Depok harus melalui pendaftaran di resepsionis meskipun tidak mendapatkan perawatan apa pun. Dia justru meminta Republika untuk mengonfirmasi nama lengkap Siti. ”Kami tidak bisa memberikan keterangan lebih dari ini,” ujar Bety sambil mempersilakan media untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Dokter Kholid yang membantu mencarikan data rekam medis Siti mengatakan, jika pasien diberi rujukan oleh RSUD Depok ke rumah sakit lain, bisa jadi karena RSUD memang tidak memiliki alat canggih untuk menangani kasus seperti yang dialami Siti. Untuk pasien luka bakar di atas 40 persen, kata Kholid, RSUD Depok memang tak punya peralatan canggih perawatan luka bakar.

Kholid membantah tuduhan bahwa RSUD Depok tidak mau mengobati pasien yang miskin. Menurutnya, biaya pengobatan bukanlah penghalang untuk menolong pasien.

RSUD Depok memang tidak ada klinik khusus luka bakar. Namun, rumah sakit kelas B yang didirikan tahun 2004 ini telah menduduki peringkat pertama se-Jawa Barat sebagai rumah sakit yang cepat tanggap dalam melayani pasien. Penghargaan Citra Pelayanan Prima juga diterima RSUD Depok dari Wakil Presiden Boediono pada Desember 2010 lalu.

Namun, di mata warga Kampung Kebon Kopi kualitas pelayanan RSUD Depok terhadap warga tak mampu masih sangat buruk. Nining, tetangga Somadin, bercerita, setelah kematian Siti, banyak warga mengeluarkan sumpah serapah atas pelayanan buruk rumah sakit.

Somadin bukan satu-satunya korban buruknya pelayanan RSUD Depok yang kerap menolak warga tak mampu dengan berbagai alasan. ”Kadang bilang tidak ada dokternya. Kadang bilang tidak ada peralatannya,” kata Nining.

Iyos (34) mengaku pada Agustus 2011 lalu datang untuk melakukan persalinan. Di ruang persalinan, Iyos terkejut ketika petugas rumah sakit langsung menanyakan sistem pembayaran. Dengan polosnya Iyos menjawab menggunakan kartu Jaminan Persalinan (Jampersal).

Mendengar jawaban Iyos, petugas rumah sakit itu langsung mengatakan bahwa kamar persalinan sedang penuh. Iyos pun dirujuk ke RS Fatmawati. ”Bukannya tanya saya sakit apa. Tapi malah ditanya saya bayar pakai apa. Perut saya sakit sekali lantaran bayi sudah hampir keluar,” ujar Iyos menahan kesal.

Juniati (40) hampir mengalami nasib seperti Somadin ketika mengantar suaminya yang mengalami perdarahan di kepala akibat kecelakaan. Tanpa ada pertolongan, Juniati mendapat jawaban klasik bahwa kamar sudah penuh.

Suami Juniati sempat koma sebelum akhirnya dirawat di sebuah rumah sakit di Ciputat, Tangerang Selatan. Suami saya kehabisan darah. Untungnya masih bisa diselamatkan. (republika, 4/11/2011)

%d bloggers like this: