Terbukti, Pilkada Tak Mampu Jamin Terpilih Pemimpin Amanah dan Berkualitas

pilkadaPengamat Pemerintahan Andi Azikin menegaskan hasil Pilkada tidak mampu memberikan jaminan terpilih pemimpin yang amanah dan berkualitas. “Telah terbukti,  hasil pemilu (Pilkada) tidak mampu memberikan jaminan pilihan rakyat ini terpilih pemimpin yang amanah dan berkualitas,” ujarnya seperti dilansir tabloid Media Umat Edisi 156: Pilkada Serentak, Apa Maunya? Jum’at (6-19 Dzulqaidah 1436 H/21 Agustus – 3September 2015 M).

Menurut Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana Universitas Paramitha Tangerang tersebut dengan biaya politik yang mahal menyebabkan kepala daerah terpilih akan berusaha mengembalikan modal dan mempersiapkan modal pemilu (pilkada) berikutnya bahkan mempersiapakan anak, istri atau kerabatnya untuk melanjutkan “kekuasaan” berikutnya. Lalu yang kalah tidak sedikit kemudian menjadi stres bahkan ada yang gila karena sudah terlilit utang.

“Ironisnya lagi, masyarakat Indonesia yang masih miskin dan masih tertinggal ini, mendapatkan pendidikan politik sekuler ini menjadikan masyarakat bermental pragmatis dan pranata sosial masyarakat semakin amburadul,” ungkap lelaki yang kerap membongkar tindak kekerasan di lingkungan IPDN Jatinangor saat dirinya masih menjadi dosen di sana.

Menurutnya, itu semua buah dari demokrasi. “Inilah buah demokrasi yang telah menjadi biang kerok keterpurukan negeri ini,” simpulnya.

Andi menegaskan, demokrasi sekuler menjadikan manusia —melalui wakilnya di parlemen dan di pemerintahan— menjadi pembuat UU (aturan main) menggantikan posisi Allah sebagai pembuat hukum. Demokrasi berdasarkan jumlah kepala bukan berdasarkan isi kepala.

Walhasil, Indonesia masuk pada perangkap corporate state yaitu menjadikan negara (pemerintahan) sebagai instrumen untuk kepentingan bisnis. Demokratisasi ini adalah bagian dari liberalisasi di sektor politik.

“Solusinya, amputasi sistem demokrasi sekuler ini yang telah menjadikan negeri ini dijajah oleh kapitalisme asing yang dilegalkan oleh antek-anteknya di eksekutif dan legislatif termasuk pemerintah daerah. Indonesia membutuhkan syariah Islam dalam naungan Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo

 

from Hizbut Tahrir Indonesia http://ift.tt/1LojnN3
via IFTTT

Posted on August 21, 2015, in Hizbut Tahrir Indonesia and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: